Republik Minta Trump Akhiri Sementara Shutdown AS

Washington: Seorang senator senior asal Partai Republik mendesak Presiden Donald Trump untuk mengakhiri sementara shutdown, atau penutupan sejumlah institusi pemerintahan Amerika Serikat, yang saat ini sudah berlangsung lebih dari tiga pekan.

Senator Lindsey Graham, salah satu orang dekat Trump, menilai pembukaan sementara pemerintah hingga beberapa pekan ke depan dapat membuat dialog antara Republik dengan Partai Demokrat berlanjut.

Shutdown kali ini merupakan yang terlama dalam sejarah AS. Penutupan terjadi saat Demokrat menolak proposal dana yang diajukan Trump, bernilai USD5,7 miliar atau setara Rp80 triliun, untuk membangun tembok di perbatasan AS-Meksiko.

Demokrat menegaskan tidak akan bernegosiasi lebih lanjut, kecuali jika shutdown diakhiri. Sepanjang shutdown ini, Trump telah beberapa kali mengancam akan mendeklarasikan status darurat nasional agar dana dapat dicairkan tanpa melewati kongres.

Graham, kepala Komite Yudisial Senat, mengaku sudah mendorong Trump untuk membuka sementara pemerintah pada Minggu 13 Januari. Ia mengatakan jika nantinya negosiasi dengan Demokrat tetap berujung gagal, maka Gedung Putih dapat mendeklarasikan status darurat nasional.

Baca: Shutdown AS Berlanjut, Gedung Putih Nyaris Kosong

“Sebelum dia (Trump) mengeliminasi opsi legislatif, saya mendorong agar pemerintah dibuka sementara, mungkin selama tiga pekan. Kita lihat nanti apakah akan tercipta semacam perjanjian,” tutur Graham kepada kantor berita Fox News, seperti dilansir oleh BBC.

Sementara itu, merespons banyaknya kritik atas durasi shutdown kali ini, Trump menepis tanggapan dirinya kurang memiliki taktik atau strategi. “Saya punya rencana atas shutdown ini,” tulis Trump.

“Saya menjanjikan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat Amerika. Bagian dari janji itu adalah tembok di Perbatasan Selatan,” lanjut dia.

Akibat shutdown ini, sekitar 800 ribu pegawai federal AS bekerja tanpa dibayar. Dalam sejarah AS, shutdown terlama terjadi di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton pada periode 1995-1996. Kala itu, shutdown berlangsung 21 hari.

(WIL)

Trump Sebut Ekonomi Turki Hancur Jika Erdogan Serang Kurdi

Presiden AS Donald Trump (kanan) dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. (Foto: ADEM ALTAN/SAUL LOEB)

Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengingatkan Turki bahwa perekonomian Ankara akan hancur jika Presiden Recep Tayyip Erdogan memerintahkan pasukannya untuk menyerang pasukan Kurdi di Suriah. Pernyataan disampaikan Trump terkait tekadnya menarik semua personel militer AS dari Suriah.

“Ekonomi Turki akan hancur jika mereka menyerang Kurdi. Sebaliknya, Kurdi juga jangan sampai memprovokasi Turki,” tulis Trump di Twitter, seperti dilansir dari kantor berita AFP, Minggu 13 Januari 2019.

Turki geram saat mendengar adanya indikasi bahwa rencana penarikan pasukan AS dari Suriah sebenarnya bersyarat, yakni akan mundur dengan terlebih dahulu memastikan keselamatan Kurdi. Selama ini, Turki menganggap pasukan Kurdi di Suriah sebagai grup teroris.

Dalam menghadapi kelompok militan Islamic State (ISIS) di Suriah, AS mengandalkan operasi yang dipimpin Pasukan Demokratik Suriah atau SDF. SDF merupakan aliansi yang  mayoritas pejuangnya adalah Kurdi.

Baca: Trump dan Erdogan Cegah Vakum Kekuasaan di Suriah

Ankara melihat kekuatan utama dalam SDF, yakni Unit Perlindungan Rakyat Kurdi atau YPG, sebagai grup teroris yang terkait dengan Partai Pekerja Kurdi (PKK). Turki sejak lama telah bertempur menghadapi pemberontakan PKK di sejumlah wilayah.

Sementara itu, AS mengaku sudah memulai proses penarikan pasukan dari Suriah. “Kami telah memulai proses penarikan dari Suriah,” ucap Kolonel Sean Ryan, juru bicara koalisi pimpinan AS dalam melawan ISIS.

Belakangan otoritas AS mengklarifikasi bahwa penarikan yang dimaksud baru berupa peralatan militer, bukan prajurit.

Dalam sebuah tulisan di Twitter pada Desember tahun lalu, Trump mengklaim telah berhasil mengalahkan ISIS di Suriah. Namun beberapa waktu berselang, Trump mengubah pernyataannya dan berkata baru akan menarik semua pasukan saat ISIS sudah benar-benar dikalahkan.

(WIL)

Coba Tutup Unit Anti-Korupsi PBB, Presiden Guatemala Dikecam

Ribuan warga Guatemala menentang Presiden Jimmy Morales dan mendukung CICIG di Guatemala Cit,y, 12 Januari 2019. (Foto: AFP/ORLANDO ESTRADA)

Guatemala City: Ribuan warga Guatemala turun ke jalanan pada Sabtu 12 Januari dalam menentang Presiden Jimmy Morales yang mencoba menutup sebuah unit anti-korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Unit ini berusaha menyelidiki Morales atas kecurigaan adanya pelanggaran dana kampanye.

Bergerak bersama-sama di jalanan Guatemala City, seperti dilansir dari laman AFP, Minggu 13 Januari 2019. ribuan orang meneriakkan slogan dan membawa spanduk bertuliskan “Kami menolak pemerintah korup” dan “Kami menolak impunitas.” Impunitas merujuk pada hak istimewa presiden untuk tidak dijerat pidana.

Morales menyampaikan kepada PBB pada Senin kemarin bahwa Komisi Internasional Terhadap Impunitas di Guatemala (CICIG) akan ditutup lebih awal. Komisi tersebut telah berdiri sejak 2007, dan bekerja sama dengan kantor kejaksaan dalam menyelidiki kasus korupsi atau kejahatan terorganisasi.

Menurut Morales, unit PBB tersebut telah melampaui tugas dan kewenangannya. Rabu kemarin, pengadilan tertinggi di Guatemala menghentikan upaya penutupan oleh Morales.

Mahkamah Konstitusi Guatemala memerintahkan otoritas pemerintah untuk menyampaikan kepada semua pegawai negeri sipil agar tetap bekerja dengan CICIG.

Demonstrasi besar di Guatemala ini merupakan kelanjutan dari peristiwa pekan lalu, saat CICIG menyampaikan permohonan kepada kantor kejaksaan untuk mencabut hak kekebalan presiden. Pencabutan dinilai diperlukan dalam penyelidikan dugaan penyelewengan dana kampanye Morales.

Morales merespons dengan mengatakan dirinya tidak akan memperbarui CICIG saat misi unit PBB itu berakhir pada September. Morales sempat mencoba menghalangi kepala CICIG, Ivan Velasquez, dalam memasuki Guatemala.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berkukuh Guatemala wajib mempertahankan CICIG.

(WIL)

‘Anak Didik’ Obama Resmi Maju dalam Pilpres 2020

Julian Castro resmi menyatakan maju dalam pilpres 2020 pada Sabtu 12 Januari 2019. (Foto: AFP/NICHOLAS KAMM)

Washington: Julian Castro, mantan wali kota San Antonio yang juga merupakan ‘anak didik’ Barack Obama, resmi menyatakan maju dalam pemilihan umum presiden Amerika Serikat tahun 2020 mendatang. Castro akan menjadi presiden pertama dar etnis Hispanik jika berhasil memenangkan pilpres.

Dalam pengumuman pencalonan, Castro menekankan pada harapan dan keberagaman di tengah terpecahnya masyarakat Amerika mengenai isu keimigrasian dan keamanan perbatasan.

“Saya adalah kandidat presiden Amerika Serikat,” ungkap Castro di hadapan para pendukungnya di Guadalupe Plaza, San Antonio, seperti dilansir dari laman AFP, Sabtu 12 Januari 2019.

Menyinggung mengenai shutdown — penutupan sebagian institusi pemerintahan AS — yang dipicu kontroversi rencana Presiden Donald Trump membangun tembok di perbatasan, Castro menyampaikan pesan damai.

“Betul, kita semua memang harus memikirkan masalah perbatasan. Tapi hal ini harus dilakukan secara pintar dan manusiawi,” tegas Castro, mengkritik kebijakan Trump.

“Kita harus mengatakan tidak untuk pembangunan tembok, dan katakan iya untuk membangun komunitas,” lanjut dia, yang diikuti tepuk tangan meriah.

Trump ingin membangun tembok besar untuk menghalangi kedatangan imigran dari Meksiko. Isu tembok ini merupakan salah satu janji kampanyenya.

Untuk membangun tembok, Trump mengajukan proposal USD5,7 miliar atau Rp80 triliun kepada Kongres AS. Namun, Partai Demokrat menolak proposal tersebut.

“Terjadi krisis saat ini — krisis kepemimpinan. Donald Trump telah gagal menegakkan nilai-nilai dari negara kita,” sebut Castro.

(WIL)

Trump Kesal FBI Selidiki Dirinya Tanpa Bukti

Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam keras Biro Investigasi Federal atau FBI, Sabtu 12 Januari 2019. Menurutnya, penyelidikan FBI mengenai apakah Trump bekerja untuk Rusia itu sebagai sesuatu yang dilakukan “tanpa alasan dan bukti.”

Surat kabar New York Times sebelumnya melaporkan bahwa FBI telah menginvestigasi Trump sejak 2017. Investigasi dimulai setelah Trump memecat kepala FBI saat itu, James Comey.

Dalam penyelidikan, FBI ingin memastikan apakah Trump, baik sadar maupun tidak, telah bekerja untuk Rusia. FBI juga ingin menentukan apakah Trump dapat dianggap sebagai ancaman keamanan nasional atau tidak.

Penyelidikan FBI ini kemudian dimasukkan dalam investigasi yang lebih luas di bawah pimpinan pengacara khusus Robert Mueller. Investigasi Mueller ini menyelidiki dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum presiden AS pada 2016.

Baca: Trump Singgung Obama soal Dakwaan 12 Agen Rusia

NY Times menyebut sejauh ini tidak ada bukti apapun yang mengindikasikan Trump secara rahasia berhubungan atau menerima arahan dari Rusia.

“Wow, saya baru tahu bahwa dalam artikel New York Times ada sejumlah petinggi FBI, yang hampir semua sudah dipecat, telah membuka investigasi terhadap saya tanpa ada alasan atau bukti apapun. Ini terjadi usai saya memecat James Comey!” tulis Trump di Twitter, seperti dikutip dari laman AFP, Minggu 13 Januari 2019.

Menurut Trump, “FBI berada dalam kekacauan karena buruknya kepemimpinan Comey.” Ia juga mengecam Comey yang dinilai gagal dalam menginvestigasi penggunaan surat elektronik pribadi Hillary Clinton untuk urusan kenegaraan.

“Hari saat saya memecat James Comey adalah hari yang luar biasa bagi Amerika,” tutur Trump. Ia menyebut Comey sebagai “polisi korup yang dilindungi sahabat baiknya, Bob Mueller.”

Saat ditanya dalam wawancara dengan Fox News pada Sabtu malam mengenai apakah dirinya pernah bekerja untuk Rusia, Trump menjawab: “Saya rasa ini adalah pertanyaan paling mengganggu yang pernah ditanyakan. Ini juga merupakan artikel paling mengganggu yang pernah ditulis. Jika Anda membaca artikelnya, Anda akan tahu bahwa mereka tidak menemukan apa-apa.”

(WIL)

Taktik Pengalihan Trump Tidak Bisa Berlangsung Lebih Lama

New York: Salah satu korban kepresidenan Donald Trump adalah ‘sejarah,’ bahkan ‘sejarah’ yang belum lama ini berlalu. Masyarakat dibombardir berita kontroversial terkait Trump pada setiap harinya, atau bahkan dalam hitungan jam. 

Sulit rasanya bagi warga AS untuk mengingat apa-apa saja yang telah terjadi dalam sepekan terakhir, bulan lalu atau bahkan satu tahun silam. Dalam isu kontroversial terbaru, Trump mengancam akan merebut kekuasaan Kongres dengan mendeklarasikan status darurat nasional untuk membangun tembok besar di perbatasan selatan.

Pertarungan politik atas tembok perbatasan pada dasarnya adalah pengalihan perhatian, dan dari sudut pandang Trump, ia telah mencapai tujuannya. Sebulan silam, dia mengalami dua pekan terburuk sejak dia terpilih. 

Pertama, ia memecat John Kelly, kepala stafnya. dan kesulitan dalam mencari pengganti. Kemudian Michael Cohen, mantan pengacaranya, yang dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. 

Tidak berhenti sampai di situ, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York merilis dokumen pengadilan yang mengonfirmasi Trump secara pribadi terlibat dalam skema ilegal untuk membungkam wanita yang mengaku telah berselingkuh dengannya. Terakhir, James Mattis, Menteri Pertahanan, yang mengundurkan diri sebagai bentuk protes atas pengumuman sepihak Presiden tentang penarikan pasukan AS dari Suriah.

Di ujung periode yang penuh gejolak ini, banyak orang di Washington berspekulasi tentang apakah Trump dapat bertahan sampai akhir masa jabatannya. Dalam upaya memaksa Kongres agar proposal dana USD5,7 miliar atau setara Rp80 triliun untuk pembangunan tembok diterima, Trump berusaha mengubah topik pembicaraan dan mengerahkan basis pendukungnya ke isu imigrasi.

Trump berhasil. Selama tiga pekan terakhir, perdebatan mengenai tembok perbatasan telah mendominasi semua berita lainnya di AS. Tapi langkah pengalihan itu sudah hampir berakhir. Dalam waktu dekat, Trump harus menerima kekalahan terkait proposal dana tembok, atau menindaklanjuti ancamannya terkait status darurat nasional. 

Jika dia memilih opsi kedua, maka akan timbul kekhawatiran baru di tengah masyarakat atas kecenderungan Trump menjadi pemimpin otoriter dan kelayakannya untuk tetap memimpin. Kekhawatiran ini juga akan muncul di kalangan para anggota Senat dari Partai Republik, di mana dukungan mereka merupakan hal krusial bagi trump yang memisahkan antara dapat tetap memimpin atau dimakzulkan.

Jadi apa yang akan dia putuskan? Sesuai dengan sejarahnya sebagai bintang acara televisi, ia berusaha mempertahankan ketegangan. Dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada Kamis 10 Januari, saat dia berkunjung ke Rio Grande di McAllen, Texas, ia berkata, “Kami memiliki hak mutlak untuk menyatakan status darurat federal.” 

Tetapi, ia menambahkan, “Saya pikir, kita akan melihat perkembangan apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.” Pada Jumat sore, dalam pertemuan di Gedung Putih dengan para pejabat penegak hukum dan politisi lokal, Trump kembali mengubah sikap. 

“Apa yang kami tidak ingin lakukan sekarang adalah mendeklarasikan status darurat nasional. Kami ingin Kongres mengerjakan tugasnya,” ungkap Trump.

Jumat malam, Wall Street Journal melaporkan bahwa Badan Manajemen dan Anggaran sedang mempersiapkan rencana darurat untuk mempersiapkan hal terburuk jika shutdown berlangsung hingga akhir Februari. Namun, tekanan politik agar Trump mengakhiri shutdown semakin meningkat. Shutdown memasuki hari ke-23 pada Minggu 13 Januari 2019.

Baca: Trump Ingatkan Shutdown Dapat Berlangsung Selama Mungkin

Terlepas dari upaya sejumlah sekutu Trump, tidak terlihat ada tanda-tanda bahwa upaya presiden dalam melimpahkan tanggung jawab kepada Partai Demokrat atas shutdown bisa berhasil. 

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan YouGov untuk The Economist, menunjukkan bahwa 50 persen orang Amerika menyalahkan Trump atas shutdown, dan 32 persen menyalahkan Demokrat di Kongres. Di kalangan independen, 47 persen menyalahkan Trump, dan hanya 26 persen yang menuding Demokrat di balik shutdown.

Tampaknya kegelisahan ditunjukkan sejumlah politikus di kubu Republik. Awal pekan ini, tiga tokoh Republik berhaluan moderat meminta Gedung Putih mengakhiri shutdown. Ketiga tokoh itu adalah Lamar Alexander, dari Tennessee; Susan Collins, dari Maine; dan Lisa Murkowski, dari Alaska. 

Akhir kata, terlepas dari beberapa pernyataan sebelumnya, Trump bisa saja mendeklarasikan status darurat nasional sewaktu-waktu. Keputusannya akan dibuat bukan berdasarkan pembagian kekuasaan, tapi mengenai langkah apa yang dapat membuat dirinya tetap aman di Washington. Saat ini Trump seperti sedang bertahan hidup, dan dia harus tahu, taktik pengalihan perhatian tidak dapat berlangsung lebih lama lagi.

Dalam keterangan terbarunya pada Sabtu 12 Januari, Trump menyatakan tidak akan mendeklarasikan status darurat nasional.

(Opini ini dikutip Medcom.id dari New Yorker, Jumat 11 Januari 2019; ditulis oleh John Cassidy, staf penulis di New Yorker sejak 1995. Dia juga menulis kolom tentang politik, ekonomi, dan banyak lagi untuk newyorker.com.)

(WIL)

Shutdown AS Berlanjut, Gedung Putih Nyaris Kosong

Washington: Shutdown atau penutupan sebagian institusi pemerintahan Amerika Serikat masih berlanjut dan memasuki hari ke-23 pada Minggu 13 Januari 2019. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda shutdown akan berakhir.

“Hampir tidak ada orang lagi di W.H. kecuali saya,” tulis Presiden AS Donald Trump di Twitter, merujuk pada Gedung Putih. Shutdown terlama dalam sejarah AS ini dipicu masalah pendanaan tembok di perbatasan AS-Meksiko.

Trump mengajukan proposal pendanaan USD5,7 miliar atau setara Rp80 triliun ke Kongres AS untuk pembangunan tembok. Partai Demokrat menolaknya.

“Kita akan terus seperti ini untuk waktu lama, kecuali (Partai) Demokrat mau pulang dari ‘liburan’ mereka dan kembali bekerja. Saya berada di Gedung Putih, siap menandatangani!” lanjut Trump, seperti dinukil dari laman New York Post.

Baca: Shutdown Pemerintah AS tidak Berpengaruh pada Ekonomi Indonesia

Dalam beberapa kesempatan, Trump mengancam akan mendeklarasikan status darurat nasional agar tembok dapat dibangun tanpa melalui persetujuan kongres. Kubu Demokrat dilaporkan sedang mencari cara legal untuk menghentikan segala bentuk percobaan oleh Trump yang bisa saja mendeklarasikan status darurat nasional di masa mendatang.

“Status darurat tidak bisa begitu saja diterapkan, hanya karena presiden berkata ‘ini adalah darurat,'” ujar Jamie B. Raskin dari Demokrat kepada Washington Post.

Namun sejauh ini, deklarasi status darurat dari seorang presiden AS belum pernah ditentang hingga ke level pengadilan atau mahkamah agung.

Sementara itu, merespons banyaknya kritik atas durasi shutdown kali ini, Trump menepis tanggapan dirinya kurang memiliki taktik atau strategi. “Saya punya rencana atas shutdown ini,” tulis Trump.

“Saya menjanjikan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat Amerika. Bagian dari janji itu adalah tembok di Perbatasan Selatan,” lanjut dia.

Akibat shutdown ini, sekitar 800 ribu pegawai federal AS bekerja tanpa dibayar. Dalam sejarah AS, shutdown terlama terjadi di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton pada periode 1995-1996. Kala itu, shutdown berlangsung 21 hari.

(WIL)

Kebakaran di Klinik Rehab Narkoba Tewaskan 17 Orang

Ilustrasi kebakaran. (Foto: Medcom.id)

Guayaquil: Sedikitnya 17 orang meninggal dunia dan 12 lainnya terluka dalam kebakaran di sebuah klinik rehabilitas narkotika di Ekuador. Kebakaran dikabarkan terjadi usai beberapa pasien sengaja membakar kasur dalam upaya untuk melarikan diri dari fasilitas tersebut, yang berlokasi di Guayaquil — kota terbesar di Ekuador.

Kepala Kepolisian Guayaquil Tania Varela mengatakan klinik tersebut tidak memiliki izin untuk beroperasi. Fasilitas semacam itu banyak ditemukan di sejumlah tempat di Ekuador.

“Kami menyayangkan adanya 17 korban jiwa dalam tragedi ini. Kami mengecam kelalaian dari pihak pemilik klinik,” kata Dinas Pemadam Kebakaran Guayaquil, seperti dilansir dari laman Sky News, Sabtu 12 Januari 2019.

Otoritas Guayaquil berencana menginterogasi pemilik serta operator dari klink tersebut. Presiden Ekuador Lenin Moreno menyampaikan belasungkawa atas kebakaran via akun Twitter.

“Pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran sudah ditahan. Kami tidak akan membiarkan orang tak bersalah menjadi korban. Pemerintah berdiri bersama Anda semua!” tegas Moreno.

Wakil Wali Kota Guayaquil Domenica Tabacchi juga turut berduka atas tragedi tersebut. “Saya sangat menyayangkan tragedi yang terjadi hari ini di wilayah pinggiran Guayaquil,” ungkap dia.

“Solidaritas dan dukungan saya sampaikan kepada keluarga dari para korban kebakaran,” lanjut Tabacchi.

(WIL)

‘Anak Didik’ Obama Diprediksi Maju di Pilpres 2020

Julian Castro merupakan salah satu staf Gedung Putih di era Barack Obama. (Foto: AFP)

Texas: Julian Castro, seorang ‘anak didik’ mantan Presiden Barack Obama, diprediksi akan mengumumkan pencalonan dirinya dalam pemilihan umum 2020. Jika ia maju dan menang, maka Castro akan menjadi presiden pertama AS dari etnis Amerika Latin atau Hispanik.

Castro akan menjadi tokoh tertinggi dalam pilpres kompetisi 2020 dari Partai Demokrat, yang juga diyakini akan menyodorkan beberapa kandidat lainnya untuk menghadapi petahana Donald Trump.

Namun Castro, mantan Wali Kota San Antonio, akan menjadi kuda hitam jika beberapa tokoh ternama Demokrat turun tangan. Deretan tokih itu yakni mantan Wapres Joe Biden, senator Elizabeth Warren, Bernie Sanders dan Kamala Harris, atau mungkin juga miliarder Michael Bloomberg.

Tidak hanya itu, Tulsi Gabbard — pemeluk agama Hindu pertama di Kongres AS — juga telah menyatakan siap maju di pilpres 2020 mewakili Demokrat.

Baca: Politikus Hindu AS Siap Tantang Trump di Pilpres 2020

Keahlian pidato Castro, yang diasah sebagai salah satu staf Gedung Putih di bawah arahan Barack Obama, serta karismanya diyakini dapat melontarkan pria 44 tahun itu jajaran tinggi nominasi capres Demokrat.

Seperti dikutip dari laman AFP, Sabtu 12 Januari 2019, Castro juga akan menjadi capres ketiga dari latar belakang Hispanik dalam empat tahun terakhir di AS, setelah senator Ted Cruz dan Marco Rubio pernah bersaing dengan Trump dalam nominasi Partai Republik. 

Majunya Castro juga dapat membantu menghidupkan kembali dukungan dari kalangan Hispanik atau Latino, yang banyak mendukung Hillary Clinton dalam pilpres 2016.

Trump mengalahkan Clinton dengan berbagai janji, termasuk soal membangun tembok besar yang memisahkan AS dengan Meksiko. Isu ini tetap hangat hingga kini, yang juga menjadi penyebab shutdown atau penutupan sebagian institusi pemerintah AS.

(WIL)

FBI Selidiki Hubungan Trump dengan Rusia Sejak 2017

Washington: Bio Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI ternyata telah membuka penyelidikan terhadap Donald Trump, untuk menentukan apakah presiden AS tersebut bekerja untuk Rusia atau tidak. Kabar disampaikan dalam artikel di The New York Times, Jumat 11 Januari 2019.

Mengutip beberapa sumber, NY Times menyebut tnvestigasi ini diluncurkan usai Trump memecat Direktur FBI James Comey pada Mei 2017. Dari sisi intelijen, FBI ingin memastikan apakah Trump, secara sadar atau tidak, bekerja untuk Moskow.

FBI juga, tambah NY Times, ingin mengetahui apakah Trump dapat disebut sebagai ancaman keamanan nasional. 

Investigasi FBI kemudian dikaitkan dengan penyelidikan oleh pengacara khusus Robert Mueller, yang menyelidiki dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum presiden AS pada 2016. NY Times menyebut FBI sudah mencurigai kaitan Trump dengan Rusia sejak masa kampanye pilpres 2016.

Namun disebutkan bahwa FBI menunda investigasi hingga Trump memecat Comey, sosok yang menolak menghentikan penyelidikan terhadap dugaan intervensi Rusia yang kini dipimpin Mueller.

Baca: Lavrov Sebut AS Tidak Punya Bukti Intervensi Rusia dalam Pemilu 2016

Trump telah berulang kali menyebut investigasi Mueller sebagai “perburuan penyihir” yang tidak akan berbuah hasil. Ia juga menilai Mueller berusaha mencoreng legitimasi dari kepemimpinannya.

Meski Trump menegaskan keterkaitannya dengan Rusia dalam pilpres sebagai tuduhan tak berdasar, penyelidikan kasus ini telah menghasilkan beberapa dakwaan, termasuk terhadap mantan pengacara pribadi, ketua kampanye dan penasihat keamanannya.

Mantan pengacara Trump, Michael Cohen, divonis tiga tahun penjara atas berbagai kejahatan, termasuk pelanggaran aturan dana kampanye.

Sementara bekas ketua kampanye Trump, Paul Manafort, didakwa dalam satu kasus yang dilayangkan Mueller dan mengaku bersalah atas kejahatan finansial terkait aktivitasnya di Ukraina sebelum masa kampanye pilpres 2016.

Michael Flynn, mantan penasihat keamanan nasional, juga mengaku bersalah telah berbohong kepada tim investigator mengenai keterkaitannya dengan Moskow.

(WIL)

Politikus Hindu AS Siap Tantang Trump di Pilpres 2020

Washington: Tulsi Gabbard, pemeluk agama Hindu yang terpilih untuk kali pertama di Kongres Amerika Serikat, mengumumkan bahwa dirinya akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden 2020. Ia mengaku siap menjadi penantang petahana Donald Trump.

Gabbard, seorang anggota kongres asal Hawaii yang merupakan pendukung kuat tokoh Partai Demokrat Bernie Sanders, sebelumnya telah terindikasi hendak maju dalam pilpres.

Seorang veteran Perang Irak, Gabbard belum lama ini mengunjungi Iowa dan New Hampshire untuk mencari staf digital dan penulis pidato.

“Saya telah memutuskan akan maju dan membuat pengumuman resmi pekan depan,” ujar Gabbard dalam wawancara bersama media CNN, Jumat 11 Januari 2019 malam waktu setempat.

Beberapa kontroversi menyelimuti Gabbard. Pada 2016, sejumlah tokoh Demokrat khawatir saat Gabbard menemui Trump yang memenangkan pilpres. Dia juga menimbulkan keresahan usai berkunjung secara diam-diam ke Suriah dan bertemu Presiden Bashara al-Assad.

Mengenai kunjungan ke Suriah, Gabbard mengaku hanya ingin menanyakan langsung kepada Assad apakah orang nomor satu Damaskus itu telah melancarkan serangan kimia yang menewaskan puluhan orang di Khan Sheihoun. Serangan di kota tersebut memicu AS menyerang sebuah pangkalan udara Suriah.

Meski dikritik, Gabbard mengaku tidak menyesal pernah pergi ke Suriah. Dia menegaskan, bertemu musuh itu merupakan hal penting jika ingin “serius mengejar solusi damai.”

Wanita 37 tahun itu adalah tokoh ternama Demokrat yang lebih mendukung Sanders ketimbang Hillary Clionton pada 2016. Dukungannya kepada Sanders ditunjukkan dengan mengundurkan diri dari jabatan wakil ketua Komite Nasional Demokrat, karena saat itu yang menjadi capres adalah Clinton.

Ditanya tahun lalu mengenai apakah dirinya akan maju jika Sanders juga mencalonkan diri, Gabbard menyebut Sanders adalah teman. “Saya berpikir bagaimana caranya saya dapat mengabdi secara maksimal untuk negara ini, dan saya mengambil keputusan berdasarkan hal tersebut,” kata Gabbard.

Elizabeth Warren, senator Demokrat untuk Massachusetts, telah mengumumkan akan maju dalam pilpres. Kamala Harris, senator untuk California, juga akan mengumumkan keputusannya mengenai pilpres dalam beberapa pekan ke depan.

Joe Biden, mantan wakil presiden AS, berkukuh belum memutuskan apakah akan maju, meski banyak pihak mengharapkan dirinya untuk ikut dalam kontestasi.

Baca: Joe Biden Klaim Paling Layak Jadi Presiden AS

(WIL)

AS Mulai Proses Penarikan Pasukan dari AS

Salah satu pos militer AS di kota Manbij, Suriah, 26 Desember 2018. (Foto: AFP/DELIL SOULEIMAN)

Washington: Amerika Serikat mengaku sudah memulai proses penarikan pasukan militer dari Suriah. Ini merupakan kelanjutan dari tekad Presiden AS Donald Trump menarik semua personel militer dari negara tersebut.

Dalam sebuah tulisan di Twitter pada Desember tahun lalu, Trump mengklaim telah berhasil mengalahkan kelompok militan Islamic State (ISIS) di Suriah. Namun beberapa waktu berselang, Trump mengubah pernyataannya dan berkata baru akan menarik semua pasukan saat ISIS sudah benar-benar dikalahkan.

“Kami telah memulai proses penarikan dari Suriah,” ucap Kolonel Sean Ryan, juru bicara koalisi pimpinan AS dalam melawan ISIS, seperti disitir dari laman Financial Times, Jumat 11 Januari 2019.

Ryan tidak menyebutkan detail mengenai sudah berapa banyak dari sekitar 2.000 personel militer AS di Suriah utara dan timur yang ditarik. “Kami tidak dapat memaparkan detailnya atas alasan keamanan operasional,” ungkap dia.

Penarikan pasukan dari Suriah memicu kecaman dari sejumlah negara mitra. Pekan ini, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan penasihat keamanan nasional John Bolton memimpin delegasi terpisah ke Timur Tengah. Mereka berdua berusaha meyakinkan para negara mitra di kawasan mengenai kebijakan penarikan Trump.

Kebijakan Trump telah memicu dampak negatif, bahkan sebelum pasukan AS mulai ditarik. Bulan lalu, Pasukan Kurdi yang merupakan mitra AS meminta bantuan kepada Suriah untuk melindungi mereka dari Turki. Selama ini, Turki menganggap pasukan Kurdi di Suriah sebagai musuh.

Pasukan Kurdi khawatir Turki akan terus menyerang jika AS benar-benar sudah pergi dari Suriah. Namun dalam kunjungan ke Ankara belum lama ini, Bolton menegaskan bahwa AS tidak akan menarik pasukannya sebelum memastikan Turki tidak akan menyerang Kurdi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kesal atas pernyataan Bolton.

Sebelumnya, Trump dan Erdogan pernah berbicara via telepon mengenai isu penarikan pasukan. Keduanya menyepakati tidak akan membiarkan Suriah mengalami kekosongan kekuasaan saat nanti AS pergi.

Baca: Trump dan Erdogan Cegah Vakum Kekuasaan di Suriah

(WIL)

Durasi Shutdown AS Menuju Rekor Baru

Washington: Shutdown di Amerika Serikat, atau penutupan beberapa instansi pemerintah, segera memasuki hari ke-22 pada Sabtu 12 Januari 2019. Salah satu shutdown terpanjang dalam sejarah AS ini merupakan buntut perseteruan Presiden Donald Trump dengan Partai Demokrat atas biaya pembangunan tembok perbatasan.

Penolakan Demokrat untuk menyetujui dana USD5,7 miliar atau setara Rp80 triliun yang diajukan Trump untuk tembok di perbatasan AS-Meksiko telah melumpuhkan Washington. Shutdown ini membuat sekitar 800 ribu pegawai federal AS bekerja tanpa dibayar.

Dalam sejarah AS, shutdown terlama terjadi di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton pada periode 1995-1996. Kala itu, shutdown berlangsung 21 hari.

Baca: Trump Ingatkan Shutdown Dapat Berlangsung Selama Mungkin

Trump sempat mengancam akan mendeklarasikan status darurat nasional untuk mengakhiri kebuntuan dengan Demokrat. Namun pada Jumat 11 Januari, ia urung melakukan hal tersebut.

“Saya tidak mau terburu-buru mendeklarasikan (darurat nasional) itu,” ujar Trump di Gedung Putih, seperti dikutip dari laman AFP. Menyebut pendeklarasian status darurat nasional adalah “jalan keluar termudah,” Trump mendesak Kongres AS untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab untuk meloloskan dana Rp80 triliun untuk pembangunan tembok.

“Tapi jika mereka (Kongres AS) tidak bisa melakukan hal itu, baru saya akan mendeklarasikan status darurat nasional. Saya punya hak atas hal tersebut,” ungkap Trump.

Sebelumnya, Trump telah beberapa kali menyebutkan bahwa status darurat nasional sudah di depan mata. Beberapa menit sebelum pernyataan Trump, senator asal Partai Republik Lindsey Graham sempat menuliskan di Twitter, “Pak Presiden, Deklarasikan status darurat nasional. Sekarang.”

Belum diketahui apa yang membuat Trump mengubah atau menunda tekadnya itu. Namun dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih, Trump mengakui bahwa pendeklarasikan status darurat nasional akan berujung pada pertempuran di jalur hukum hingga ke level Mahkamah Agung.

Sejumlah oposisi menilai langkah sepihak dari presiden terkait isu perbatasan dapat dikategorikan sebagai aksi yang melampaui konstitusi negara. Dikhawatirkan jika status darurat nasional diterapkan, maka akan menjadi preseden buruk atas sejumlah kontroversi serupa di masa mendatang.

(WIL)

AS Mulai Tarik Pasukan dari Suriah

Pasukan AS yang berada di Suriah. (Foto: AFP)

Washington: Koalisi militer pimpinan Amerika Serikat (AS) telah memulai menarik pasukannya dari Suriah. Namun, tidak dijelaskan kapan dan berapa pasukan yang mulai keluar dari Suriah.

“Dengan alasan keamanan, kami tidak akan membeberkan jadwal, lokasi dan berapa pasukan kami yang tarik dari Suriah,” kata juru bicara koalisi, Kolonel Sean Ryan, dikutip dari AFP, Jumat 11 Januari 2019.

Observatorium HAM untuk Suriah juga menyatakan bahwa koalisi AS mulai berkurang, terutama di lapangan udara Rmeilan di Provinsi Hasakeh.

“Ini adalah penarikan pasukan AS yang pertama sejak pengumuman Presiden Donald Trump, bulan lalu,” bunyi pernyataan dari organisasi tersebut.

Pada 19 Desember 2018, Trump memerintahkan semua pasukan AS di Suriah untuk mundur. Total pasukan AS di negara yang dikuasai ISIS tersebut berjumlah 2.000 orang.

Baca: Putin Dukung Keputusan Trump Tarik Pasukan dari Suriah

Namun, Trump berjanji akan terlebih dahulu menghancurkan ISIS di Suriah sebelum nantinya menarik seluruh pasukan dari negara tersebut. Sejumlah pakar militer dan keamanan meragukan klaim tersebut, dan juga mengingatkan Trump untuk tidak terburu-buru menarik pasukan AS dari Suriah.

Berbeda dengan AS, Prancis yang selama ini menjadi sekutunya dalam perang melawan ISIS menegaskan tidak akan menarik pasukannya dari Suriah. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Urusan Eropa Nathalie Loiseau.

“Untuk saat ini kami tetap berada di Suriah. Benar bahwa pihak koalisis membuat perkembangan signifikan di Suriah, tetapi pertempuran masih berlanjut dan kami akan melanjutkannya,” tegas Loiseau.

Prancis menempatkan jet tempurnya di Yordania dan artileri di sepanjang perbatasan Suriah dengan Irak. Pasukan ini bagian dari koalisi pimpinan AS dan juga menempatkan pasukan khusus di darat.

(FJR)

Maduro Dilantik, Peru dan Paraguay Putuskan Hubungan Diplomatik

Asuncion: Usai Nicolas Maduro dilantik kembali sebagai Presiden Venezuela, Paraguay memutuskan hubungan diplomatik. Presiden Paraguay Mario Abdo Benitez memerintahkan para diplomatnya segera keluar dari Caracas.

“Tidak adanya kebebasan dan demokrasi di negara tersebut menjadi alasan Paraguay tak menginginkan lagi hubungan diplomatik dengan Venezuela,” kata Benitez, dikutip dari AFP, Jumat 11 Januari 2019.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Peru. Kementerian Luar Negeri Peru menegaskan, pemilihan umum di Venezuela tidak sah. Peru juga telah menarik para diplomatnya di Caracas.

“Maduro dan para pejabat yang terkait dengan pemerintahannya dilarang masuk ke Peru,” sebut pernyataan dari Kemenlu Peru.

Baca: Nicolas Maduro Resmi Dilantik Pimpin Venezuela

Sebelum Maduro dilantik, Organisasi Negara-negara Amerika memilih untuk tidak mengakui legitimasi masa enam tahun jabatan Maduro untuk periode kedua ini. 

Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat John Bolton bahkan menyebut AS tidak akan mengakui pelantikan tidak sah pemimpin diktator Maduro. 

“Kami akan terus meningkatkan tekanan pada rezim yang korupsi, mendukung Majelis Nasional yang demokratis dan menyerukan demokrasi dan kebebasan di Venezuela,” ujar Bolton.

Maduro pertama kali memimpin Venezuela pada 2013 sepeninggal Hugo Chavez yang meninggal karena sakit kanker setelah memerintah selama 14 tahun. 

Sejak menjabat, Maduro banyak menerima kecaman dari dalam dan luar negeri atas tuduhan pelanggaran HAM dan penanganan ekonomi negeri yang tidak baik.

Baca: Kendalikan Hiperinflasi, Venezuela Terbitkan Mata Uang Baru

Venezuela merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia dan memegang kepresidenan OPEC hingga 2025. Namun, ekonomi Venezuela jatuh terperosok sejak 2017 awal dan mengalami inflasi.

Inflasi Venezuela kini mencapai 1,3 juta persen dalam 12 bulan hingga November 2018, menurut sebuah studi dari Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi. AS juga sempat menjatuhkan sanksi yang diklaim Maduro merugikan Venezuela hingga USD20 miliar, tahun lalu.

Krisis ekonomi ini membuat sekitar 2,3 juta warga Venezuela melarikan diri dari negara itu sejak 2015. Bentrokan anti-pemerintah pada 2017 pun menewaskan 125 orang. 

(FJR)