Kemenlu AS Keluarkan Peringatan Perjalanan Warganya ke Tiongkok

Tiongkok masih menjadi negara tujuan wisata dari warga Amerika Serikat. (Foto: AFP).

Washington: Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) memperbarui peringatan perjalanannya ke Tiongkok. Warga AS diminta meningkatkan kewaspadaan di Negeri Tirai Bambu.

“Peringatan ini dipicu penegakan hukum lokal yang sewenang-wenang serta berbagai ketentuan khusus pada warga yang memiliki dwi kewarganegaraan AS-Tiongkok,” pernyataan Pemerintah AS, yang dikutip dari VOA Indonesia, Jumat, 4 Januari 2019.

Menurut pihak AS, otoritas Tiongkok telah memberlakukan wewenang secara meluas yang melarang warga negara AS meninggalkan Tiongkok dengan menerapkan larangan untuk keluar.

Hal ini terkadang membuat warga AS di Tiongkok tidak bisa keluar dari negara itu selama bertahun-tahun. Peringatan tersebut mengatakan Tiongkok menggunakan larangan keluar ‘secara paksa’ guna mendesak warga AS untuk berpartisipasi dalam berbagai penyelidikan Pemerintah Tiongkok, untuk menarik orang kembali ke Tiongkok dari luar negeri, dan untuk membantu pihak berwenang dalam menyelesaikan sengketa sipil yang menguntungkan pihaknya.

Peringatan Tingkat Dua tersebut menyebutkan bahwa dalam kebanyakan kasus, warga AS baru mengetahui larangan untuk keluar ketika mereka akan meninggalkan Tiongkok.

(FJR)

Rashida Tlaib Disumpah dengan Alquran Milik Presiden AS

Washington: Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) yang mewakili negara bagian Michigan, Rashida Tlaib, mengambil sumpahnya dengan memegang Alquran yang dulu dimiliki oleh mantan Presiden AS Thomas Jefferson.

Tlaib adalah satu dari dua perempuan Muslim pertama dalam sejarah Amerika yang terpilih dan dilantik menjadi anggota Kongres. Mereka dilantik pada Kamis 3 Januari 2019.

“Ini penting bagi saya karena banyak orang Amerika berpikir bahwa Islam asing bagi sejarah Amerika,” kata politisi Partai Demokrat itu dalam wawancara dengan kantor berita Detroit Free Press, dikutip dari VOA Indonesia, Jumat, 4 Januari 2019.

“Bapak pendiri bangsa kita (Amerika) tahu lebih banyak soal Islam dibandingkan mereka yang sekarang duduk di Kongres,” lanjutnya.

Biasanya, anggota dewan Amerika disumpah sambil memegang Alkitab. Mereka bersumpah melindungi konstitusi Amerika dari ‘semua musuh, baik asing maupun dari dalam negeri sendiri.’

Alquran milik Jefferson juga pernah digunakan wakil rakyat asal Minnesota, Keith Ellison, saat dia disumpah menjadi anggota Kongres 12 tahun lalu. Dia adalah lelaki Muslim pertama yang menjadi anggota Kongres dalam sejarah Amerika.

Keputusannya tersebut kala itu banyak ditentang oleh sejumlah anggota dewan Kristen konservatif.

Tlaib menyebut alasannya memilih disumpah sambil memegang Alquran ‘lebih ke politis daripada alasan agama’.

“Saya setuju dengan pemerintahan sekuler. Saya disumpah sambil memegang Alquran untuk menunjukkan bahwa warga Amerika beragam dan kita semua cinta keadilan dan kebebasan,” katanya kepada Detroit Free Press.

Pakaian Palestina

Saat pelantikannya, Tlaib, yang berdarah Palestina, menggunakan gaun tradisional Palestina, thobe, sesuai dengan janji di akun Instagramnya, 14 Desember lalu.

Tlaib menceritakan bahwa thobe bewarna merah yang dikenakannya itu dibuat oleh ibunya, yang pindah ke Amerika dari Tepi Barat saat si ibu masih berusia 20 tahun.

Motif pada gaun yang dikenakannya disebut memuat jejak sejarah turun-temurun keluarga Tlaib di Beit ‘Ur al-Foqa, dekat Ramallah. Nenek Tlaib sendiri masih tinggal di Tepi Barat.

Saat dilantik Tlaib turut ditemani dua orang putranya yang mencuri perhatian karena kerap berpose ‘dab’ saat ibu mereka bertugas di hari pertama.


Rashida Tlaib bersama anak-anaknya saat pelantikan. (Foto: AFP).

Alquran Thomas Jefferson

204 tahun lalu Presiden James Madison menyetujui aturan untuk membeli keseluruhan perpustakaan pribadi Thomas Jefferson. Hal itu dilakukan untuk mengisi Perpustakaan Kongre yang terbakar dalam perang 1812.

Di antara 6.487 buku yang dimiliki Jefferson, terselip Alquran yang dicetak pada 1734. Tentunya penemuan ini sangat mengejutkan di lingkungan masyarakat AS yang mayoritasnya Nasrani.

Berdasarkan pendapat sejarawan yang dikutip dari Smitsonian Magazine, kemungkinan Presiden ke-3 Amerika Serikat itu memiliki rasa ingin tahu besar atas perspektif berbagai agama. Jefferson membeli Alquran di saat dirinya mempelajari hukum dan dia kemungkinan membaca buku itu untuk memahami pengaruh Islam dalam sistem hukum dunia.

Tetapi fakta lain yang harus diperhatikan adalah, bagi yang hidup di Amerika di masa masih negara yang amat muda, Alquran berarti lebih. Beberapa peneliti memperkirakan sekitar 20 persen budak laki-laki dan perempuan yang berada di Amerika saat itu mayoritasnya Muslim.

Kehadiran Islam di Amerika Serikat tidak diketahui di antara warga pada Abad 18 dan 19. Seringkali Islam dipraktikan secara sembunyi-sembunyi atau bahkan dilebur dengan tradisi lain.

Adanya Islam pada pemerintahan awal Amerika Serikat adalah bukti bahwa keragaman agama di negara ini sangat dalam dan memiliki kerumitan sejarah yang sangat kompleks.

(FJR)

Kanada Klaim Tiongkok Masih Tahan 13 Warganya

Ilustrasi oleh Medcom.id.

Ottawa: Pemerintah Kanada kembali mengklaim bahwa ada 13 warga negaranya yang ditahan otoritas Tiongkok sejak awal Desember 2018 lalu. Penahanan ini buntut dari penangkapan Direktur Huawei di Kanada.

Yang ditahan termasuk mantan diplomat Michael Kovrig dan konsultan bisnis Michael Spavor karena tuduhan melakukan kegiatan yang mengancam keamanan nasional. Namun, kabarnya ada beberapa yang sudah dibebaskan.

Dilansir dari Guardian, Jumat 4 Januari 2019, 13 orang tersebut belum termasuk yang ditahan di Hong Kong.

Kanada menyebut penahanan terhadap Kovrig dan Spavor merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan otoritas Tiongkok. Korvig merupakan mantan diplomat yang bekerja di International Crisis Group di Beijing.

Sementara itu, Spavor merupakan konsultan bisnis yang tinggal di Beijing. Ia pernah mengatur beberapa perjalanan ke Korea Utara, termasuk kunjungan atlet NBA Dennis Rodman.

Penahanan dua warga Kanada ini merupakan tindakan balasan Tiongkok pascapenangkapan Direktur Eksekutif Huawei, Meng Wanzhou di Vancouver, Desember lalu.

Tiongkok menyatakan kemarahan mereka atas insiden penangkapan Meng di Vancouver. Pemerintah Tiongkok memperingatkan konsekuensi serius apabila Meng tidak segera dibebaskan.

(FJR)

Aksi Terorisme di Chile Lukai Lima Orang

Petugas penjinak bom berada di lokasi ledakan sebuah halte bus di Santiago, Chile, 4 Januari 2019. (Foto: AFP/CLAUDIO REYES)

Santiago: Ledakan di sebuah halte bus melukai lima orang di jantung ibu kota Chile, Jumat 4 Januari 2019. Pemerintah Chile menyebut ledakan tersebut sebagai “aksi terorisme.”

Pasangan asal Venezuela dirawat di rumah sakit atas luka di bagian wajah dan kaki. Mereka berdua terluka terkena ledakan dari sebuah paket berisi bahan peledak di halte bus di area Vicuna Mackenna.

Sebuah grup lingkungan militan mengklaim bertanggung jawab atas ledakan. Dua tahun lalu, grup bernama “Individualists Tending to the Wild mengaku berada di balik serangan bom parsel yang melukai kepala perusahaan tambang tembaga Codelco.

Menteri Dalam Negeri Chile Andres Chadwick mengatakan polisi menginvestigasi serangan sebagai “kejahatan terorisme.” Aparat juga menyelidiki klaim dari grup militan tersebut.

“Ini adalah kejahatan yang sangat serius,” tutur Chadwick kepada awak media, seperti dikutip dari kantor berita AFP.

“Semua korban tidak mengalami luka yang membahayakan jiwa. Pasangan asal Venezuela masih berada di rumah sakit,” sebut Luis Castillo, seorang pejabat dinas kesehatan Chile.

Peristiwa terjadi sekitar tengah hari di dekat Plaza Italia, Santiago. Suara ledakan terdengar hingga ke beberapa blok. Polisi menutup lokasi kejadian tak lama usai ledakan.

Gubernur Santiago Karla Rubilar menyebut empat orang terluka saat sebuah benda meledak di halte bus. Ia mengatakan korban yang mengalami luka parah adalah seorang wanita.

Terlepas dari pasangan asal Venezuela, tiga orang lainnya hanya mengalami luka ringan. Halte bus juga sebagian besar tidak rusak.

“Jenis maupun bahan dari material peledak ini belum diketahui,” ujar Jenderal Polisi Enrique Monras.

(WIL)

Trump Ingatkan Shutdown Dapat Berlangsung Selama Mungkin

Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengingatkan bahwa shutdown atau penutupan sebagian lembaga pemerintah dapat berlangsung selama mungkin, bahkan hingga bertahun-tahun. Pernyataan disampaikan Trump untuk memaksa Kongres menghadirkan dana miliaran dolar untuk pembangunan tembok di perbatasan Meksiko.

“Ini adalah masalah keamanan nasional. Kita tidak main-main,” ujar Trump, setelah sempat bertemu beberapa tokoh Partai Demokrat. Shutdown telah berlangsung selama dua pekan, di mana 25 persen pemerintahan berhenti beroperasi.

“Perbatasan selatan itu buruk dan berbahaya,” lanjut dia, merujuk pada keimigrasian ilegal, penyelundupan narkotika dan perdagangan manusia.

“Kita harus segera membuat sebuah struktur,” ungkap Trump, meminta Kongres menyetujui permohonan dana USD5,6 miliar untuk pembangunan “pembatas besar” yang terbuat dari beton dan besi.

Baca: Shutdown Pemerintahan AS Diprediksi hingga Awal 2019

Trump juga mengklaim beberapa presiden AS di masa lalu telah mengatakan kepada dirinya mengenai pembangunan tembok. Namun menurut catatan sejarah, semua presiden pendahulu Trump belum pernah secara terbuka mengungkapkan hal tersebut.

Menyebut situasi ini sebagai urusan “darurat nasional,” Trump mengaku sedang mencari cara untuk membangun tembok tanpa persetujuan kongres. “Saya mungkin akan melakukannya. Saya bisa melakukan itu,” tegas Trump, seperti dikutip dari kantor berita AFP, Sabtu 5 Januari 2019.

Chuck Schumer, pemimpin minoritas Senat, mengatakan bahwa Demokrat telah mendesak Trump untuk membuka kembali pemerintahan. Sejak shutdown pada 22 Desember, 800 ribu pegawai negeri dipulangkan atau bekerja tanpa dibayar.

Sejumlah pegawai terpantau berunjuk rasa di Maryland pada Jumat. Mereka mengaku ingin kembali bekerja. “Kami telah mengatakan kepada presiden bahwa pemerintahan perlu dibuka,” kata Schumer. “Namun dia menolak. Dia bilang akan tetap menutup pemerintahan untuk waktu lama. Berbulan-bulan atau bertahun-tahun,” tambah dia.

Saat ditanya mengenai ucapan Schumer, Trump berkata dirinya berharap shutdown “tidak berlanjut hingga beberapa hari ke depan.”

“Saya akan melakukan apa yang harus kita lakukan. Jika kita harus menutup untuk waktu lama, maka kita akan melakukan itu,” lanjutnya.

(WIL)

Trump Kesal Politikus Demokrat Bertekad Makzulkan Presiden

Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump geram atas ucapan seorang politikus Partai Demokrat yang bertekad ingin memakzulkan kepala negara. Ia menyebut ucapan anggota kongres tersebut “memalukan” karena melibatkan kata-kata kotor.

Saat sebuah video berisi ucapan kasar Rashida Tlaib yang ditujukan kepada presiden viral di media sosial, Trump menumpahkan kekesalannya di Twitter.

“Bagaimana caranya Anda memakzulkan seorang presiden yang telah memenangkan pemilihan umum terhebat sepanjang masa?” tulis Trump, seperti dikutip dari kantor berita AFP, Sabtu 5 Januari 2019.

“Demokrat yang mempertimbangkan pemakzulkan karena mereka tidak tahu cara untuk menang di 2020,” lanjut dia, merujuk pada pemilu berikutnya.

Beberapa jam usai Tlaib dilantik sebagai anggota kongres pada Kamis kemarin, ia mengatakan kepada para pendukungnya bahwa “kita akan memakzulkan orang kurang ajar itu.”

Bahasa kasar dalam dunia politik AS bukan hal biasa, yang bahkan juga terkadang diucapkan seorang presiden. Tahun lalu, Trump pernah menyebutkan ucapan tak pantas mengenai negara-negara Afrika.

Saat ditanya mengenai ucapan kasar Tlaib, Trump menyebutnya sebagai sesuatu yang “memalukan” dan “sangat tidak menghormati Amerika Serikat.”

“Saya rasa dia mempermalukan dirinya sendiri dan juga keluarganya dengan bahasa seperti itu,” tambah Trump.

Ucapan kasar Tlaib dilontarkan karena Demokrat baru saja memenangkan mayoritas Kongres, setelah delapan tahun menjadi minoritas. Tlaib mendeskripsikan dirinya sebagai “Radikal” yang siap menggoyang status kuo Washington.

Meneruskan tekadnya untuk menggoyang Washington, Tlaib — anggota pertama kongres keturunan Palestina-Amerika — menuliskan di twitter bahwa dirinya “akan selalu berbicara kebenaran. Di akhir tulisan, dia menuliskan tagar #unapologeticallyMe yang mengindikasikan dirinya tidak akan meminta maaf soal ucapan kasar kepada Trump.

Tekad Tlaib untuk memakzulkan Trump mendapat dukungan di Twitter, dengan tagar #ImpeachTheMF menjadi trending di AS pada Jumat malam, dengan lebih dari 110 ribu cuitan.

(WIL)

Lima Bocah Tewas dalam Kecelakaan Fatal di Florida

Kecelakaan sejumlah kendaraan di jalan raya Florida, AS, 4 Januari 2019. (Foto: Alachua County Fire Rescue)

Florida: Rombongan sebuah gereja di Amerika Serikat berduka usai lima bocah yang menaiki mobil van tewas dalam kecelakaan fatal di jalan raya Florida, Jumat 4 Desember 2019. Mobil van milik gereja Avoyelles House of Mercy itu terbakar usai bertabrakan dengan beberapa kendaraan.

Seperti dikutip dari kantor berita CNN, total korban tewas dalam kecelakaan adalah tujuh orang. Dua korban tewas lainnya adalah pria yang mengendarai kendaraan semi-truk.

Menurut otoritas setempat, kecelakaan sejumlah kendaraan itu terjadi di Interstate 75 dekat Gainesville. Mobil berisi anak-anak dan beberapa orang dewasa, termasuk istri dari seorang pastor, bertolak dari Marksville pada Kamis pagi. Mereka semua berangkat untuk berwisata ke Disney World.

Polisi lalu lintas Florida Letnan Patrick Riordan mengatakan kepada awak media bahwa informasi awal mengindikasikan sebuah traktor dan mobil bertabrakan dan terpelanting masuk ke jalur lain.

Dua kendaraan yang bertabrakan itu kemudian mengenai sebuah mobil van dan semi-truk. Kendaraan kelima mengenai beberapa orang dan juga serpihan dari mobil lainnya.

Tiga bocah perempuan dan dua laki-laki di dalam van tewas. Kondisi istri pastor belum diketahui.

“Ini adalah sebuah tragedi,” ucap Ross. Sebuah foto yang diunggah Alachua County Fire Rescue memperlihatkan sebuah traktor-trailer terbakar hebat di bagian sisinya.

Kecelakaan juga melukai delapan lainnya, beberapa dari mereka terluka parah. Riordan mengatakan pihaknya sedang menginvestigasi tabrakan ini sebagai kasus pembunuhan.

(WIL)

Penembakan Terjadi Dekat Los Angeles, Telan Sejumlah Korban

Ilustrasi penembakan. (Foto: Medcom.id)

Los Angeles: Kepolisian California merespons laporan terjadinya penembakan di sebuah tempat bermain bowling dekat Los Angeles. Sabtu 5 Januari 2019. Penembakan tersebut dilaporkan menimbulkan “sejumlah korban jiwa.”

Dalam tulisan di Twitter, Departemen Kepolisian Torrance menerima “laporan mengenai penembakan dengan adanya korban.”

“T P D sedang berada di lokasi. Investigasi sedang berjalan. Tolong menjauh dari area,” lanjutnya, seperti dilansir dari kantor berita AFP.

Los Angeles Times melaporkan bahwa penembakan terjadi di tempat bowling bernama Gable House Bowl. Seorang saksi mata mengatakan kepada media tersebut bahwa sempat terjadi “perkelahian besar” sebelum penembakan.

Torrance, sebuah kota pesisir, terletak sekitar 32 kilometer dari Los Angeles di wilayah South Bay.

Menurut otoritas kesehatan Amerika Serikat, hampir 40 ribu orang tewas di Negeri Paman Sam terkait senjata api pada 2017. Jumlah tersebut juga merupakan gabungan dari kasus bunuh diri dengan senjata api.

(WIL)

Majelis Venezuela Tolak Legitimasi Periode Kedua Maduro

Ketua baru Majelis Nasional Venezuela Juan Guaido. (Foto: AFP/Federico Parra)

Caracas: Majelis Nasional Venezuela mendeklarasikan masa jabatan periode kedua Presiden Nicolas Maduro tidak sah, Sabtu 5 Januari 2019. Majelis kemudian menyerukan militer Venezuela untuk mendukung langkah-langkah untuk “memulihkan demokrasi.”

Amerika Serikat, yang telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat dan entitas Venezuela, memuji Majelis Nasional sebagai “satu-satunya institusi sah” di Venezuela.

“Kami menekankan kembali tidak sahnya (kepemimpinan) Nicolas Maduro,” kata ketua baru majelis, Juan Guaido, seperti dinukil dari media AFP.

Maduro, yang memimpin Venezuela di tengah krisis ekonomi saat ini, akan dilantik pada Kamis mendatang untuk menjabat periode kedua enam tahun ke depan. Pemilu pada 20 Mei tahun lalu diboikot hampir seluruh pihak oposisi Venezuela.

Jumat kemarin, menteri luar negeri dari 12 negara Amerika Latin dan Kanada mengumumkan bahwa pemerintahan mereka tidak akan mengakui Maduro sebagai presiden jika dirinya tetap berkukuh melanjutkan ke periode kedua. Para menlu menyerukan kepada Maduro untuk menyerahkan kekuasaan kepada Majelis Nasional Venezuela.

Pemerintah Maduro menuduh para menlu yang berkumpul di Lima itu sedang “mendorong kudeta” berdasarkan instruksi dari AS. 

Guaido, dalam pidato yang dihadiri sejumlah pejabat negara, mendeklarasikan bahwa komando militer Venezuela telah “hancur.” Namun ia menyerukan kepada angkatan bersenjata Venezuela untuk mendukung upaya “memulihkan demokrasi.”

Baca: Maduro Yakin Mata Uang Baru Selesaikan Krisis Venezuela

(WIL)

Kekerasan Meningkat di Fortaleza, Brasil Kerahkan Pasukan

Warga berada di dekat lokasi perusakan oleh sejumlah orang di Fortaleza, Brasil. (Foto: AFP PHOTO/ O POVO/ALEX GOMES)

Brasilia: Sekitar 300 tentara dikerahkan ke Fortaleza untuk mengatasi meningkatnya aksi kriminal di kota tersebut. Para prajurit juga akan berpatroli di seantero negara bagian Ceara untuk menekan angka penjarahan, perampokan dan aktivitas kriminal lainnya.

Kementerian Hukum Brasil memerintahkan pengerahan pasukan usai terjadinya puluhan aksi kekerasan di Fortaleza dan sekitarnya sepanjang pekan ini. Meningkatnya aksi kekerasan merupakan bentuk protes terhadap serangkaian aturan baru untuk penjara-penjara lokal di Brasil, yang sebagian besar dikendalikan geng kriminal.

Otoritas penjara di Ceara telah memblokade sinyal telepon genggam dan juga mengakhiri aturan memisahkan narapidana berdasarkan afiliasi geng tertentu. Pengerahan dilakukan beberapa hari usai pelantikan Presiden Jair Bolsonaro, yang berjanji akan memerangi segala bentuk kejahatan di negaranya.

Bolsonaro dilaporkan memuji keputusan Menteri Hukum Sergio Moro untuk mengirim pasukan. Ia menilai Moro mengambil keputusan “cepat dan efektif.”

Sebelumnya, Moro dikenal sebagai tokoh di balik investigasi masif terhadap aktivitas korupsi di Brasil. Investigasi itu disebut juga dengan “Operasi Cuci Mobil.”

Rekaman video yang disiarkan di sejumlah televisi Brasil memperlihatkan kelompok kriminal membakar beberapa bangunan di Fortaleza, Sekitar 50 orang yang diduga terkait aksi perusakan itu telah ditangkap.

Baca: Presiden Baru Brasil Sebut Negaranya Bebas dari Sosialisme

Menurut data World Prison Brief, Brasil menjebloskan lebih dari 700 ribu orang ke penjara — populasi ketiga terbesar setelah Amerika Serikat dan Tiongkok.

Bolsonaro, 63, berjaya di pemilihan umum presiden melawan Fernando Haddad dari partai sayap kiri pada 28 Oktober. Dia dinilai sejumlah orang sebagai tokoh rasis dan misoginis, yang bahkan disebut-sebut mirip dengan Presiden AS Donald Trump.

Seperti Trump, Bolsonaro juga mendukung penggunaan senjata api di Brasil. “Warga yang baik berhak melindungi diri mereka sendiri,” tulis dia di Twitter, belum lama ini. Bolsonaro disebut hendak menerbitkan sebuah dekrit yang akan mengizinkan warga tanpa catatan kriminal untuk memiliki senjata api.

(WIL)

Kepala Staf Pentagon Mengundurkan Diri

Kemenhan AS atau Pentagon. (Foto: AFP)

Washington: Kepala Staf di Kementerian Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon Kevin Sweeney mengundurkan diri, satu bulan usai Menhan James Mattis juga memilih mundur dari jabatannya. 

Mundurnya dua petinggi Pentagon ini terjadi usai Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana penarikan pasukan dari Suriah. Meski sudah diumumkan, jadwal penarikan penuh pasukan belum ditentukan.

“Sudah saatnya kembali ke sektor swasta,” ujar Laksamana Muda Sweeney, seperti dikutip dari media BBC, Minggu 6 Januari 2019. Sweeney menjabat Kepala Staf Pentagon selama dua tahun dari Januari 2017.

Dalam surat pengunduran diri, Sweeney mengaku “merasa terhormat” dapat bekerja bersama jajaran kolega di Pentagon. Sweeney tidak menyebutkan nama Trump.

Sweeney merupakan pejabat ketiga Pentagon yang mengundurkan diri usai pengumuman Trump setelah Mattis dan juru bicara Dana White. Di luar Pentagon, utusan khusus AS untuk koalisi melawan kelompok militan Islamic State (ISIS) Brett McGurk juga mengundurkan diri karena tidak sepaham dengan Trump.

Kepergian sweeney menambah kekhawatiran sejumlah pihak mengenai kebijakan luar negeri dan pertahanan Washington. Selasa mendatang, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dijadwalkan menggelar tur sepekan di Timur Tengah untuk meyakinkan sejumlah negara sekutu mengenai rencana penarikan pasukan AS dari Suriah.

Saat mengundurkan diri, Mattis mengaku memiliki pandangan berbeda dengan Trump. Dalam suratnya, ia meminta pemerintah AS untuk “bersikap hormat terhadap negara-negara sekutu.”

“Karena Anda (Trump) berhak didampingi Menhan yang sejalan dengan Anda, maka saya yakin keputusan mundur ini adalah tepat,” tulis Mattis.

(WIL)

Trump Sebut AS-Korut Negosiasikan Lokasi KTT Kedua

Presiden AS Donald Trump saat tiba di Gedung Putih, Washington, 6 Januari 2019. (Foto: AFP/JIM WATSON)

Washington: Presiden Donald Trump mengatakan negosiasi sedang berlangsung dalam menentukan lokasi untuk pertemuan kedua antara dirinya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Trump dan Kim bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi pertama kedua negara di Singapura pada Juni tahun lalu.

Pekan kemarin, Trump mengaku telah menerima “surat hebat” dari Kim. Dia menolak mengungkapkan isi surat tersebut.

“Kami sedang menegosiasikan sebuah lokasi,” ujar Trump kepada awak media sebelum menaiki sebuah helikopter menuju Camp David, Maryland. Di sana, Trump mengaku hendak mendiskusikan urusan dagang dengan Tiongkok.

“Mungkin akan diumumkan tak lama lagi dari sekarang,” lanjut dia, merujuk pada rencana KTT kedua dengan Kim. “Mereka memang ingin bertemu, dan kita juga ingin bertemu. Kita lihat nanti seperti apa jadinya.”

“Dengan Korut, kita akan menggelar dialog yang sangat baik,” ungkap Trump, seperti dilansir dari kantor berita AFP, Minggu 6 Januari 2019.

Surat terbaru dari Kim datang setelah orang nomor satu di Pyongyang itu menyampaikan pidato Tahun Baru. Dalam pidato itu, Kim menyebut Korut mungkin akan mengubah pendekatannya terkait nuklir jika AS terus menerapkan sanksi ekonomi.

Trump menegaskan sanksi memang “masih berlaku penuh” dan akan terus seperti itu hingga Washington melihat adanya hasil “yang sangat positif” dari sisi Korut.

Dalam KTT Singapura, Trump dan Kim sepakat bekerja sama menuju denuklirisasi di Semenanjung Korea. Namun hingga kini, belum terlihat ada hasil konkret atas komitmen kedua pemimpin.

Menurut Trump, KTT Singapura adalah kemenangan besar diplomatik AS. “Jika bukan saya, mungkin akan terjadi perang saat ini. Kalian semua mungkin akan berada dalam perang besar di Asia jika saya tidak terpilih menjadi presiden,” sebut Trump.

(WIL)

Presiden Venezuela Maduro Tegaskan Pemerintahannya Sah

Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas, 28 Desember 2018. (Foto: AFP/Venezuelan Presidency/FRANCISCO BATISTA)

Caracas: Presiden Venezuela Nicolas Maduro menegaskan pemerintahannya saat ini sah, Minggu 6 Januari 2019. Pernyataan disampaikan usai Majelis Nasional Venezuela mempertanyakan legitimasi Maduro, yang akan melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua.

Majelis Nasional Venezuela menyerukan adanya pemerintahan transisi untuk menggelar pemilihan umum baru. Sementara Maduro dijadwalkan dilantik untuk periode kedua pada Kamis mendatang.

“Legitimasi telah diberikan oleh rakyat melalui suara mereka. Kepada mereka yang ingin menghancurkan tekad kami, Venezuela tidak akan tinggal diam!” tulis Maduro di Twitter, seperti dikutip dari laman AFP, Minggu 6 Januari 2019.

Maduro terpilih kembali sebagai presiden dalam pilpres pada 20 Mei. Sebagian besar oposisi memboikot pemilu tersebut, karena banyak tokoh mereka menjadi tahanan rumah atau dilarang berpartisipasi.

Jumat kemarin, menteri luar negeri dari 12 negara Amerika Latin dan Kanada mengumumkan bahwa pemerintahan mereka tidak akan mengakui Maduro sebagai presiden jika dirinya tetap berkukuh melanjutkan ke periode kedua.

Para menlu menyerukan kepada Maduro untuk menyerahkan kekuasaan kepada Majelis Nasional Venezuela.

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan pada Sabtu kemarin bahwa Washington menilai Majelis Nasional Venezuela sebagai “satu-satunya institusi sah” di negara tersebut. 

Satu hari berselang, Kemenlu Venezuela menuduh AS berusaha mendorong “kudeta” terhadap pemerintahan Maduro.

(WIL)

Trump Tolak Berkompromi Soal Tembok Perbatasan

Pagar pembatas di perbatasan AS-Meksiko di Las Playas, Tijuana, 6 Januari 2019. (Foto: AFP/Getty/Sandy Huffaker)

Washington: Presiden Donald Trump menolak berkompromi terkait permintaannya untuk membuat sebuah tembok di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Masalah tembok ini merupakan penyebab shutdown, atau ditutupnya sebagian institusi pemerintah AS.

Trump menegaskan dirinya tidak akan mengurangi permohonan dana dalam proposal pembangunan tembok. Ia juga mengulang kembali ancamannya untuk mendeklarasikan status darurat nasional.

Berbicara sebelum bertolak menuju Camp David, Trump menegaskan bahwa AS “harus membangun tembok.”

“Ini mengenai keselamatan. Ini mengenai keamanan negara kita. Kita tidak punya pilihan. Ini adalah pertempuran yang sangat penting untuk dimenangkan,” lanjut dia, dilansir dari laman BBC, Minggu 6 Januari 2019.

Menurut Trump, shutdown ini sebenarnya dapat segera diakhiri jika Partai Demokrat mau bekerja sama. “Shutdown dapat berakhir besok, atau berlangsung lama. Semua ini tergantung Demokrat,” tegas Trump.

Pembangunan tembok perbatasan adalah salah satu janji kampane Trump. Ia menilai tembok dibutuhkan untuk mencegah masuknya gelombang imigran gelap, terutama yang datang dari Meksiko.

Janji seputar tembok ini memicu kontroversi, salah satunya adalah ucapan Trump yang menyebut Meksiko harus menjadi negara yang membayar biaya pembangunan. Meksiko menolak keras wacana tersebut.

Kontroversi lainnya adalah saat Trump menyebut bahwa banyak dari imigran gelap dari Meksiko adalah penjahat, pemerkosa atau pengedar narkotika.

Kepala Staf baru Gedung Putih Mick Mulvaney memperkirakan bahwa shutdown ini akan “berlangsung lebih lama lagi” dari perkiraan.

(WIL)

CBS: Mesir Coba Hentikan Penayangan Wawancara Sisi

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dalam kunjungan ke Berlin, Jerman, 30 Oktober 2018. (Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ)

New York: Saluran televisi CBS telah mewawancarai Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dalam program bertajuk ’60 Minutes.’ Namun saat program itu hendak ditayangkan, CBS mengklaim Mesir berusaha menghalanginya.

Wawancara Sisi di CBS dijadwalkan tayang pada Minggu 6 Januari 2019 malam waktu Amerika Serikat. Dalam wawancara itu, Sisi sempat berbicara mengenai kerja sama Mesir dengan Israel dalam menghadapi kelompok militan Islamic State (ISIS). 

“Benar. Kami bekerja sama dalam berbagai bidang dengan Israel,” ucap Sisi dalam potongan wawancara yang dikeluarkan CBS, dan dikutip media Financial Times. Diduga soal Israel inilah yang menyebabkan Mesir berusaha mencegah penayangan wawancara.

Isu Israel masih menjadi sesuatu yang sensitif di Mesir. Meski kedua negara sudah menandatangani perjanjian damai pada 1978, masih banyak warga Mesir memandang Israel sebagai musuh dan penjajah di tanah Arab.

Berita mengenai kerja sama Mesir dan Israel dalam menghadapi ISIS di Sinai telah beredar luas di media sejak setahun terakhir. Artikel di New York Times pada Februari 2018 menyebutkan bahwa Israel melancarkan sedikitnya 100 serangan udara terhadap ISIS di tanah Mesir dengan seizin Sisi. Mesir membantah artikel New York Times kala itu. 

Sejauh ini, Kairo belum merespons klaim CBS mengenai wawancara Sisi. Dalam program di CBS itu, Sisi diwawancarai oleh jurnalis bernama Scott Pelley pada September lalu. CBS menyebut duta besar Mesir di AS sempat menghubungi pihaknya untuk tidak menayangkan wawancara.

CBS tidak menyebutkan alasan mengenai penayangan wawancara Sisi ditunda cukup lama. Wawancara dilakukan saat Sisi datang ke New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sisi, mantan menteri pertahanan, memimpin kudeta di Mesir pada 2013. Di bawah kepemimpinannya, pemerintah Mesir banyak menangkap orang, yang sebagian besar adalah terduga ekstremis. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintahan Sisi juga kerap menangkap kritikus, blogger hingga jurnalis yang dianggap membahayakan keamanan nasional.

(WIL)

Trump Bersikeras Inginkan Dana Pembangunan Tembok Perbatasan

Washington: Penutupan sebagian operasi atau shutdown Pemerintah Amerika mencapai hari ke-17 pada Senin 7 Januari 2019. Sementara Presiden Donald Trump mempertahankan permintaan dana untuk membangun tembok perbatasan.

Baca juga: Trump Tolak Berkompromi Soal Tembok Perbatasan.

Kubur Partai Demokrat di DPR mempersiapkan pemungutan suara untuk rancangan undang-undang baru yang bertujuan untuk membuka kembali operasi kantor-kantor yang ditutup. Senin, beberapa ratus ribu pegawai pemerintah tetap di tinggal rumah, sementara ratusan ribu lainnya terus melapor untuk bekerja tanpa mengetahui kapan mereka akan menerima gaji berikutnya.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan minggu ini dia akan memberikan suara untuk rancangan anggaran belanja secara sendiri-sendiri untuk membuka kembali kantor-kantor pemerintah yang tutup. Dia mengatakan prioritasnya adalah Kementerian Keuangan dan Badan Pendapatan Internal.

“Ini adalah tindakan yang diperlukan untuk memastikan keluarga-keluarga pekerja menerima pengembalian pajak sesuai jadwal,” ujar Pelosi, seperti dikutip dari VOA Indonesia, Selasa 8 Januari 2019.

Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell, menolak paket DPR sebelumnya yang akan mendanai sebagian besar lembaga pemerintah hingga akhir September dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri selama sebulan untuk memungkinkan perundingan lebih lanjut mengenai keamanan perbatasan. McConnell menyebut rancangan itu sebagai ‘tidak layak dibahas.’

Demokrat sebelumnya menawarkan dana USD1,3 miliar untuk keamanan perbatasan, tetapi tidak USD5 miliar yang diminta oleh Trump untuk membangun tembok di perbatasan Amerika-Meksiko. Pihak Demokrat mengatakan bahwa tembok itu akan menjadi upaya yang tidak efektif dan mahal.

Trump menegaskan bahwa tembok itu diperlukan untuk menghentikan orang-orang menyeberang secara ilegal ke Amerika Serikat dari Meksiko, serta mencegah perdagangan narkoba dan terorisme.

Dia memuji pertemuan Minggu antara Wakil Presiden Mike Pence dan para pejabat Partai Demokrat tentang keamanan perbatasan, dan mengatakan bahwa jika Demokrat bersedia membuat kesepakatan, maka kesepakatan itu dapat dicapai “dalam 20 menit jika mereka mau.”

Kalau tidak, tambah Trump, penutupan operasi sebagian kantor pemerintah “akan berlangsung lama.”

(FJR)

Penembakan di Bar Meksiko Tewaskan 7 Orang

Polisi berpatroli di El Salto, Jalisco, Meksiko, 7 Januari 2019. (Foto: AFP/ULISES RUIZ)

Mexico City: Tujuh orang tewas dalam penembakan sekelompok pria bersenjata di dalam sebuah bar di kota resor Meksiko, Playa del Carmen.

“Enam orang kehilangan nyawa di tempat kejadian, dan korban ketujuh meninggal ketika dibawa ke rumah sakit,” ucap Menteri Keamanan Publik untuk negara bagian Quintana Roo, Alberto Capella, kepada saluran televisi TV Televisa, seperti disitir dari NDTV, Selasa 8 Januari 2019.

Laporan media setempat mengatakan bar itu berjarak sekitar 10 menit dari pusat zona wisata utama. Area tersebut dipenuhi orang-orang yang bersenang-senang dalam meghabiskan liburan akhir pekan.

Playa del Carmen dan Cancun yang berada di dekatnya adalah tujuan wisata utama di Meksiko. Dua wilayah tersebut terkenal dengan perairan dan pantai-pantai berpasir putih.

Tetapi pariwisata di dua destinasi tersebut terancam terpuruk akibat gelombang kekerasan yang dilancarkan beberapa kartel narkoba di Meksiko.

Capella mengatakan, insiden terbaru di sebuah bar tersebut menandai kedigjayaan aksi kekerasan oleh kartel narkoba. Hingga saat ini, otoritas Meksiko belum menangkap tersangka penembakan.

Meksiko dilanda gelombang kekerasan sejak pemerintah mengerahkan tentara untuk memberantas sejumlah kartel narkoba pada 2006.

Sejak saat itu, lebih dari 200.000 orang terbunuh, termasuk rekor di angka 28.711 pada 2017. Laporan awal tahun ini menunjukkan bahwa catatan pembunuhan kembali memecahkan rekor baru sepanjang 2018.

(WIL)