Shutdown Buat AS Rawan Digempur Serangan Siber

Washington: Sejumlah pakar khawatir shutdown atau penutupan sebagian institusi pemerintah dapat membuat Amerika Serikat rawan digempur serangan siber. Hal ini dikarenakan banyak pegawai keamanan AS tidak bekerja selama shutdown.

Sekitar 800 ribu pegawai federal AS dipaksa cuti atau bekerja tanpa dibayar akibat shutdown. Ribuan dari mereka adalah para pegawai di dua agensi pemerintah AS yang mengawasi keamanan siber.

Lembaga Kajian Teknologi Massachusetts Institute of Technology menyebut 45 persen total karyawan di Badan Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur (CISA) dari Departemen Keamanan Dalam Negeri dan 85 persen staf di National Institute of Standards and Technology sudah tidak bekerja selama hampir satu bulan.

Juru bicara CISA mengatakan kepada laman Business Insider bahwa shutdown telah membuat “sistem perlindungan infrastruktur dan keamanan siber berhenti.”

Sejumlah karyawan yang dinilai krusial masih diharuskan bekerja. Namun berkurangnya jumlah staf secara signifikan membuat banyak departemen tidak beroperasi maksimal.

Baca: Shutdown AS Berlanjut, Gedung Putih Nyaris Kosong

“Aktivitas pengawasan mungkin tidak berjalan 100 persen seperti biasa. Ini artinya, persentase mengenai kemungkinan adanya aktivitas berbahaya yang tidak terawasi meningkat,” ujar Bryson Bort, CEO dari perusahaan pertahanan siber SCYTHE, kepada kantor berita CBS News, seperti dilansir dari laman UPI, Jumat 18 Januari 2019.

Mike O’Malley, Wakil Presiden dari perusahaan pertahanan Radware, menilai shutdown di AS dapat diibaratkan “menggelar karpet merah kepada siapapun yang hendak berbuat jahat.”

“Seperti yang sudah kita ketahui dari aktivitas para peretas, terutama mereka yang disponsori negara, mereka biasanya memiliki kesabaran tinggi dan baru akan menyerang pada momen yang tepat,” sebut O’Malley.

Bort menilai ada empat negara yang paling mungkin memanfaatkan shutdown ini, yakni Tiongkok, Iran, Rusia dan Korea Utara.

Shutdown terbaru di AS ini dipicu masalah biaya pembangunan tembok perbatasan. Dalam sejarah AS, shutdown terlama terjadi di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton pada periode 1995-1996. Kala itu, shutdown berlangsung 21 hari.

(WIL)

Pipa Bahan Bakar Bocor di Meksiko, 20 Tewas

Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api. (Foto: AFP)

Mexico City: Setidaknya 20 orang tewas akibat kebakaran dari pipa bahan bakar yang bocor di Hidalgo, Meksiko. Tak hanya korban tewas, 54 orang lainnya juga terluka.

Pipa ini bocor di dekat kilang minyak Tula dari perusahaan minyak negara Petroleos Mexicanos (Pemex). 

Kebakaran ini disebabkan adanya warga yang berusaha mencuri minyak yang mengalir akibat bocor. Bahkan mereka sengaja membawa ember dan kaleng.

“Ini adalah bencana dan juga pencurian bahan bakar ilegal,” kata Gubernur Hidalgo, Omar Fayad, dikutip dari AFP, Sabtu 19 Januari 2019.

Sejumlah pemadam kebakaran dan ambulans berbondong-bondong datang untuk segera memadamkan api dan berusaha menyelamatkan korban yang masih terjebak.

Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador sebelumnya telah mengutuk tindakan pencurian bahan bakar ilegal, yang telah merugikan pemerintah lebih dari USD3 miliar tahun lalu.

Cuplikan tayangan televisi menunjukkan bahwa saluran pipa menyemburkan minyak dan orang-orang berusaha untuk mengambilnya.

(WIL)

Bersaksi di Investigasi Rahasia, Jurnalis Iran Masih Ditahan AS

Marzieh Hashemi. (Foto: AFP)

Washington: Pengadilan federal Amerika Serikat (AS) mengungkapkan penangkapan jurnalis Iran, Marzieh Hashemi, untuk menjadi saksi di sebuah investigasi rahasia. 

Ketua Hakim Beryl Howell dari Pengadilan Distrik Columbia menegaskan bahwa Hashemi ditangkap bukan karena melakukan kejahatan maupun kesalahan. 

“Kami butuh Hashemi untuk menjadi saksi pelanggaran hukum pidana AS. Dia telah didampingi oleh pengacara,” ucap Howell, dikutip dari New York Times, Sabtu 19 Januari 2019.

Hashemi, yang merupakan wanita kelahiran Amerika, kini bekerja di Press TV, stasiun televisi yang didanai Pemerintah Iran. Ia ditahan ketika baru saja tiba di Bandara Internasional St. Louis, Missouri.

Baca: Menlu Iran Minta AS Segera Bebaskan Jurnalisnya

Kendati demikian, pengadilan maupun FBI tidak membeberkan di mana Hashemi ditahan dan kapan ia hadir dalam persidangan. 

Hashemi ditahan sepekan setelah Iran menahan seorang veteran Angkatan Laut AS, Michael White. Setidaknya, ada tiga warga AS yang masih dipenjara di Teheran dan satu orang hilang selama lebih dari satu dekade.

Hashemi lahir di New Orleans dengan nama Melanie Franklin. Ia merupakan Mualaf dan pendukung Revolusi Islam 1979. Hashemi telah bekerja lebih dari 20 tahun di Press TV. 

Sementara itu, putra Hashemi, Hossein Hashemi, mengatakan bahwa dirinya juga dipanggil untuk hadir di hadapan pengadilan. Namun tak membeberkan kapan dan di mana sidang itu akan digelar.

(WIL)

KTT Kedua Trump-Kim Dijadwalkan Akhir Februari

Presiden AS Donald Trump (kanan) dan pemimpin Korut Kim Jong-un. (Foto: AFP/KCNA)

Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menemui pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam konferensi tingkat tinggi kedua pada akhir Februari. Demikian pernyataan resmi kantor kepresidenan AS, usai Trump bertemu negosiator Korut Kim Yong-chol di Gedung Putih, Jumat 18 Januari 2019.

Seperti dilansir dari laman BBC, diduga kuat Kim Yong-chol telah menyampaikan surat dari Kim Jong-un ke Trump di Gedung Putih. Sejak KTT pertama Trump dan Kim di Singapura pada Juni tahun lalu, belum ada kemajuan berarti terkait denuklirisasi di Semenanjung Korea. 

Lewat Twitter, Gedung Putih menyampaikan bahwa “Presiden @realDonaldTrump akan bertemu Ketua Kim, yang akan berlangsung sekitar akhir Februari. Lokasi akan diumumkan di waktu mendatang.”

Berbagai spekulasi di media menyebutkan bahwa KTT kedua kemungkinan berlangsung di Vietnam. 

Koresponden BBC Barbara Plett mengatakan bahwa kunjungan Kim Yong-chol ke Washington adalah langkah perdana dalam diplomasi nuklir dengan AS sejak beberapa bulan terakhir. Belum diketahui pasti apa isi surat yang disampaikan kepada Trump, namun diduga memaparkan detail teknis mengenai KTT kedua.

Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan kemajuan dalam denuklirisasi berlanjut usai Trump bertemu Kim Yong-chol.

“Amerika Serikat akan terus memberikan tekanan dan sanksi kepada Korea Utara,” ujar Sanders.

Trump pernah menegaskan bahwa sanksi memang “masih berlaku penuh” dan akan terus seperti itu hingga Washington melihat adanya hasil “yang sangat positif” dari sisi Korut.

Menurut Trump, KTT Singapura adalah kemenangan besar diplomatik AS. “Jika bukan saya, mungkin akan terjadi perang saat ini. Kalian semua mungkin akan berada dalam perang besar di Asia jika saya tidak terpilih menjadi presiden,” sebut Trump.

(WIL)

Kolombia Tetapkan Tiga Hari Berkabung Usai Serangan Bom

Pihak berwenang melakukan penyisiran di lokasi ledakan bom di Kolombia, Kamis 17 Januari 2019. (Foto: AFP).

Bogota: Pemerintah Kolombia menyatakan tiga hari berkabung setelah setidaknya 21 orang tewas dalam bom mobil di akademi pelatihan kadet kepolisian Bogota. 68 warga lainnya dilaporkan terluka dalam insiden terburuk di kota itu dalam 16 tahun terakhir.

Baca juga: Bom Meledak di Akademi Kepolisian Kolombia, 10 Tewas.

Kementerian pertahanan mengatakan ‘aksi teroris’ dilakukan dengan menggunakan kendaraan yang berisi 80 kilogram bahan peledak.

“Sayangnya, jumlah korban awal adalah 21 orang tewas, termasuk orang yang bertanggung jawab atas insiden itu, dan 68 lainnya cedera,” kata polisi Kolombia dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Jumat, 18 Januari 2019.

Pihak pemerintah menambahkan 58 orang yang terluka telah dikeluarkan dari rumah sakit. Kementerian pertahanan sebelumnya melaporkan 11 orang tewas dan 65 lainnya luka-luka.

“Semua warga Kolombia menolak terorisme dan kami bersatu dalam melawannya,” Presiden Ivan Duque dalam pernyataan melalui akun Twitternya.

Kemudian Presiden Duque mengatakan telah memerintahkan bala bantuan ke perbatasan dan rute Kolombia keluar masuk kota.

“Saya juga meminta agar prioritas diberikan pada semua penyelidikan untuk mengidentifikasi dalang serangan teroris ini dan kaki tangan mereka,” katanya.

Pelaku pengeboman,-yang dikonfirmasi pihak berwenang tewas dalam serangan itu,-menyerang Sekolah Perwira Jenderal Francisco de Paula Santander di selatan Bogota selama upacara promosi untuk taruna.

Tidak ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab, tetapi jaksa penuntut umum Nestor Humberto Martinez menyebut tersangka Jose Aldemar Rojas Rodriguez sebagai “otak dari kejahatan keji ini.”

Martinez mengatakan Rojas Rodriguez memasuki kompleks sekolah pada Kamis 17 Januari pukul 9:30 pagi dengan mengendarai truk Patroli Nissan berwarna abu-abu, tetapi tidak memberikan rincian tentang ledakan itu. Dia mengatakan truk itu menjalani pemeriksaan pada Juli di departemen Arauco di perbatasan dengan Venezuela – kubu tradisional gerilyawan ELN Marxis.

(FJR)

Alasan Shutdown, Trump Batal ke Forum Ekonomi Dunia

Presiden AS Donald Trump. (Foto: AFP)

Washington: Gedung Putih mengonfirmasi bahwa kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke World Economic Forum di Davos, Swiss, dibatalkan.

“Karena pertimbangan bahwa pemerintahan sedang shutdown, dan 800 ribu pekerja pemerintah di AS tidak digaji, Presiden Trump membatalkan perjalanan delegasinya ke Swiss,” kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders, dikutip dari AFP, Jumat 18 Januari 2019.

Awalnya, kunjungan Trump ini akan didampingi oleh Menteri Keuangan Steven Mnuchin, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, dan sejumlah pejabat lainnya. 

“Sikap keras Demokrat tentang pentingnya perbatasan bagi keamanan negara, dengan hormat saya membatalkan perjalanan penting saya ke Davos, Swiss,” tulis Trump di akun Twitter pribadinya.

Pengumuman itu dikeluarkan beberap jam setelah melarang Ketua DPR Nancy Pelosi menggunakan pesawat militer untuk perjalanan ke Afghanistan.

Batalnya kehadiran Trump di forum ekonomi dunia ini menghapus kesempatan Trump untuk berdiskusi dengan para pemimpin dunia lainnya terkait ekonomi, termasuk perdagangan. 

Sementara itu, Menkeu Steven Mnuchin masih menunggu keputusan Gedung Putih apakah ia akan datang ke Davos meski Trump batal hadir. 

(FJR)

Trump Larang Ketua DPR AS Gunakan Pesawat Pemerintah

Washington: Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi terus berhadapan dengan dengan Presiden Donald Trump. Perseteruan keduanya memasuki babak baru dengan kabar Trump membatalkan kunjungan Pelosi ke pasukan AS di luar negeri.

Masalah berawal ketika Trump mengeluarkan surat kepada Pelosi pada Kamis 17 Januari waktu AS atau Jumat 18 Januari 2019 waktu Indonesia, sesaat politikus perempuan senior itu hendak berangkat ke lokasi rahasia di Afghanistan dan Brussels, Belgia.

Trump menyebutkan perjalanan ini sebagai bentuk ‘kehumasan’ dan menyarankan agar Pelosi tetap berada di Washington untuk melanjutkan negosiasi membuka kembali pemerintahan, yang masih dalam kondisi ‘shutdown’.

“Sudah jelas, jika Anda ingin melakukan perjalanan dengan penerbangan komersial itu akan menjadi hak anda,” simpul Trump, seperti dikutip dari The Star, Jumat, 18 Januari 2019.

Melarang pesawat militer digunakan terhadap pejabat senior apalagi seorang Ketua DPR, sangatlah jarang terjadi. Pihak Kongres AS pun sepertinya tidak menyadari surat Trump itu, sebuah bus yang akan membawa para anggota DPR yang akan ikut serta dalam perjalanan tampak tetap siaga di luar Gedung Capitol.

Sementara Juru Bicara Pelosi, Drew Hammill mengatakan bahwa atasannya bermaksud bepergian ke Afghanistan dan Brussels untuk mengucapkan terima kasih kepada militer yang bertugas di luar negeri. Selain itu, Pelosi ingin mendapatkan laporan intelijen dan kemanan nasional dari mereka yang bertugas di garis depan.

Hammill juga mempertanyakan Trump yang melakukan perjalanan ke Irak saat shutdown berlangsung. Dalam perjalanan, anggota Kongres dari Partai Republik juga ikut serta.

Kekisruhan politik antara Trump dan Pelosi menunjukkan bagaimana krisis pemerintah di AS yang makin melebar. Kekisruhan ini melebar menjadi perdebatan pribadi antara kedua pimpinan lembaga di Negeri Paman Sam.

Tanggapan Gedung Putih

Juru Bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders mengatakan Presiden Trump menginginkan Pelosi tetap berada di Washington sebelum Selasa 22 Januari. Hari itu merupakan tenggat waktu untuk mempersiapkan pembayaran gaji utuk karyawan federal.

“Kami ingin dia (Pelosi) tetap berada di Washington. Presiden menginginkannya di sini untuk melakukan negosiasi,” jelas Sanders.

Sementara pihak Kementerian Pertahanan AS, Pelosi tidak mengajukan permintaan perjalanan luar negeri yang difasilitasi militer. Umumnya pihak Kementerian Pertahanan yang menyedian pesawat militer untuk digunakan.

(FJR)

1.000 Imigran Amerika Tengah Masuki Meksiko

Imigran asal Honduras. (Foto: AFP)

Mexico City: Hampir 1.000 imigran asal Amerika Tengah telah memasuki Meksiko. Imigran ini berasal dari Honduras, El Salvador, Guatemala dan Nikaragua. Usai memasuki Meksiko, mereka akan berusaha untuk masuk ke Amerika Serikat. 

Menanggapi eksodus baru ini, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador mengupayakan pendekatan ‘kemanusiaan’ untuk masalah ini, salah satunya untuk membuka lapangan kerja bagi para imigran.

“Tetapi kami ingin Pemerintah Amerika Serikat (AS) juga membantu untuk memacu pembangunan ekonomi ini,” kata Obrador, dikutip dari AFP, Jumat 18 Januari 2019.

Ketika sampai di Meksiko, para imigran akan memakai gelang agar mudah dipantau oleh pemerintah. Gelang harus tetap dipakai hingga mereka mendaftar ke otoritas resmi Meksiko.

Sesudah resmi terdaftar, imigran yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan visa khusus yang memungkinkan mereka bekerja di Meksiko atau melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat.

Sejauh ini, kata pihak imigrasi, para imigran yang memasuki Meksiko telah melakukannya dengan tertib dan tidak ada kerusuhan atau bentrokan yang terjadi.

Hingga saat ini, masih ada sekitar 700 orang yang menunggu di perbatasan Tecun Uman, Guatemala untuk menyeberang ke Meksiko. 

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard berencana untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo secepatnya untuk membicarakan soal imigan Amerika Tengah tersebut. 

(FJR)

Delapan Perusahaan Indonesia Raup Rp14,2M di Pameran Makanan AS

San Francisco: Diplomasi bukan hanya mengenai politik ataupun hal serius lainnya. Melalui produk makanan dan minuman, diplomasi bisa menjadi pintu menuju pertumbuhan ekonomi.

Ini yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) San Francisco yang bekerja sama dengan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Los Angeles untuk memfasilitasi partisipasi delapan perusahaan, berpartisipasi pada pameran the 44th Winter Fancy Food Show (WFFS), di San Francisco, Californa.

Pameran ini dihadiri lebih dari 20.000 pengunjung di San Francisco. Partisipasi ini dilakukan untuk mempromosikan dan memperluas akses pasar produk makanan dan minuman spesialti Indonesia di pasar AS.


Menjelaskan produk Indonesia kepada warga AS. (Foto: KJRI San Francisco).

Upaya gastrodiplomacy atau diplomasi melalui makanan dan minuman makin digencarkan oleh Pemerintah Indonesia dengan pavilion bertema the Remarkable Indonesia. Berbagai produk makanan dan minuman khas Indonesia dipromosikan diantaranya teh organik, sambal kecombrang, selai kacang kenari, snack kacang, rempah-rempah, bumbu masakan siap saji, permen kopi dan jahe, keripik, dan minuman herbal kopi Papua, Sumatra dan Toraja.

Adapun delapan perusahaan manufaktur dan distributor yang turut serta dalam pameran ini terdiri dari PT. Kapal Api Global, PT. Manohara Asri, Jawa Import, Epiglo LLC (produk Mustika Ratu, Opal Coffe), PT. Harendong Green Farm, Javara Indonesia, PT. Rasaprima Sukses, dan Rasa Rempah Nusantara.

“Selama berlangsungnya pameran, para partisipan telah mencatat potensi transaksi total sekitar USD1,03 juta (atau sekitar Rp14,2 miliar). Tidak tertutup kemungkinan terdapat potensi transaksi lainnya pascapertemuan bisnis antara para partisipan dengan beberapa mitra lokal AS yang berminat dengan produk makanan dan minuman spesialti Indonesia,” ungkap Konsul Muda Ekonomi KJRI San Francisco, Berhan A. Muqtadir, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Jumat, 18 Januari 2019.

Delapan perusahaan manufaktur dan distributor tersebut usai WFFS melakukan pertemuan bisnis dengan sejumlah calon mitra lokal AS untuk membahas berbagai peluang bisnis dan strategi pemasaran produk makanan dan minuman spesialti di pasar AS. Serangkaian kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan volume perdagangan ekspor Indonesia ke AS khususnya untuk komoditas makanan dan minuman.


Produk Indonesia yang dipamerkan dalam WFFS memiliki potensi untuk meraup keuntungan. (Foto: Dok.KJRI San Francisco).

“Indonesia perlu memperkuat pangsa pasar produk kategori chips dan snacks untuk ditawarkan kepada para pengunjung WFFS tahun 2019, karena jenis produk tersebut merupakan kategori specialty foods dengan tingkat penjualan ketiga tertinggi di pasar AS dengan total penjualan sebesar USD3,84 miliar pada tahun 2017,” Ujar Berhan.

Selain itu, peluang pasar produk minuman kopi dan coklat di AS masih sangat terbuka luas. Pada kedua bidang ini, para pengusaha Indonesia bisa mengambil kesempatannya.

WFFS diselenggarakan oleh Specialty Food Association, pameran ini merupakan trade show tahunan terbesar di Pantai Barat AS. Tahun ini WFFS diikuti oleh 1.500 peserta yang berasal dari sekitar 30 negara serta dihadiri oleh sekitar 20.000 pengunjung dari perusahaan retailer, food service provider, importir, eksportir, distributor, wholesale dan media.

(FJR)

Bom Meledak di Akademi Kepolisian Kolombia, 10 Tewas

Polisi mengevakuasi lokasi usai bom meledak. (Foto: AFP)

Bogota: Setidaknya 10 orang tewas akibat ledakan bom di sebuah akademi kepolisian di Kolombia. Tak hanya itu, 50 orang lainnya juga terluka.

Sembilan dari jumlah korban tewas merupakan taruna di akademi kepolisian. 

Insiden bermula adanya sebuah mobil yang menerobos masuk melewati pos pemeriksaan ke halaman General Santander School dan meledak. 

Presiden Ivan Duque menyebut aksi tersebut sebagai aksi terorisme yang menyerang kepolisian. Ia juga memerintahkan para pasukan polisi dan tentara untuk menemukan pelaku dan membawa mereka ke pengadilan.

“Kolombia tidak pernah menyerah pada terorisme, kami selalu mengalahkannya. Tidak ada pengecualian,” kata Duque.

Dilansir dari AFP, Jumat 18 Januari 2019, serangan ini merupakan serangan paling mematikan di Bogota sejak pemerintah mencapai kesepakatan damai 2016 dengan kelompok pemberontak FARC.

Sementara itu, pihak kepolisian mengidentifikasi bahwa pengemudi mobil tersebut bernama Jose Aldemar Rojas Rodriguez. Mobil yang digunakan juga sempat dipakai oleh gerilyawan Kolombia beberapa tahun lalu.

Hingga saat ini, belum ada klaim tanggungjawab dari kelompok mana pun. 

(FJR)

Tiruan Washington Post Tulis Trump Mengundurkan Diri

Para aktivis membagikan tiruan Washington Post. (Foto: Guardian/Getty)

Washington: Surat kabar The Washington Post menyebutkan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengundurkan diri. Namun, surat kabar Washington Post kali ini hanya buatan para aktivis.

Surat kabar palsu ini dicetak pada sebuah lembar lebar mirip dengan cetakan Washington Post asli. Tertanggal 1 Mei 2019, surat kabar ini memuat serangkaian artikel anti-Trump dan pemberdayaan perempuan.

Dilansir dari Guardian, Kamis 17 Januari 2019, kelompok aktivis The Yes Men mengaku berada dibalik lelucon ini. Kelompok ini juga pernah melakukan aksi serupa dengan membagikan surat kabar New York Times palsu pada 2008 dengan tajuk utama ‘Akhir dari Perang Irak’.

Departemen Hubungan Masyarakat dari The Washington Post pun telah mengimbau masyarakat bahwa jangan percaya dengan terbitan surat kabar palsu tersebut.

“Telah beredar edisi cetak palsu The Post yang didistribusikan di sekitar Washington. Warga harap waspada. Mereka bukan produk The Post,” sebut pernyataan resmi dari The Washington Post.

Menurut The Yes Men, sekitar 12 orang membantu untuk desain dan mencetak surat kabar, sementara sekitar 25 orang mendistribusikan di sekitar Washington DC, terutama di dekat Gedung Putih.

The Yes Men juga menambahkan, mencetak surat kabar dengan berita yang cukup menggembirakan ini merupakan satu harapan bahwa mereka menginginkan Trump lengser.

“Kami sudah muak dengan segala tipuannya. Kebijakan-kebijakannya yang semakin lama semakin membuat Amerika rusak dan tentu selalu menyebut media yang tak mendukungnya adalah media hoaks,” tegas mereka.

Dengan terbitnya Washington Post palsu ini, mereka berharap agar para karyawan Gedung Putih bisa membawa surat kabar tersebut ke dalam dan memberikannya kepada Trump. 

(FJR)

Satu dari Tiga Pekerja PBB Dirundung Pelecehan Seksual

New York: Satu dari tiga pekerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah dilecehkan secara seksual dalam dua tahun terakhir. Hal ini terungkap dalam sebuah laporan PBB.

Sebanyak 30.364 staf dan kontraktor mengikuti  survei pada November — 17 persen dari jumlah total yang memenuhi syarat untuk melakukannya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan laporan itu-,dan tingkat responsnya ‘cukup rendah’,- menjadi tanda bahwa mereka “masih harus menempuh jalan yang panjang”.

Laporan ini muncul di tengah gerakan global #MeToo melawan pelecehan seksual, perselingkuhan, dan penyerangan.

Guterres mengatakan jumlah peserta yang relatif rendah dalam survei bisa menjadi tanda “rasa ketidakpercayaan yang berkelanjutan, persepsi tidak ada yang bertindak, dan kurangnya akuntabilitas” di PBB.

“Survei tersebut memuat “beberapa statistik yang serius serta bukti apa yang perlu diubah guna membuat tempat kerja yang bebas pelecehan menjadi nyata bagi kita semua,” ujar Guterres, seperti disitir dari laman BBC, Rabu, 16 Januari 2019.

“Sebagai organisasi yang didirikan atas dasar kesetaraan, martabat, dan hak asasi manusia, kita harus meneladani dengan memberi contoh dan menetapkan standar,” katanya.

Apa bunyi laporan itu?

Menurut survei, yang dilakukan Deloitte, lebih dari setengah dari mereka yang mengalami pelecehan seksual di PBB mengatakan aksi itu terjadi di lingkungan kantor, sementara 17,1 persen lainnya mengatakan itu terjadi di sebuah acara sosial terkait pekerjaan.

Lebih dari seperlima — atau 21,7 persen — mengatakan bahwa mereka diceritakan lelucon seksual yang tidak pantas.

Sementara 14,2 persen lainnya menerima komentar ofensif tentang penampilan, tubuh, atau aktivitas seksual mereka, dan 13 persen meminta para kolega ke dalam diskusi seksual yang membuat mereka merasa tidak nyaman.

Dan 10,9 persen menjadi sasaran gerakan seksual atau peragaan gestur yang menyinggung atau mempermalukan mereka. Sekitar sepersepuluh — 10,1 persen — orang yang merespons disentuh secara tidak tepat.

Dua dari tiga pelecehan diperbuat laki-laki, kata laporan itu. Hanya satu dari tiga pekerja yang mengalami pelecehan seksual yang mengambil tindakan setelahnya.

Laporan itu muncul ketika kepala badan PBB untuk HIV dan AIDS bersiap-siap mundur pada Juni, enam bulan sebelum akhir masa jabatannya. Dia mundur karena adanya klaim intimidasi.

Panel independen menemukan bahwa “kepemimpinannya yang cacat” telah menoleransi “budaya perundungan, termasuk pelecehan seksual, penindasan, dan penyalahgunaan kekuasaan”.

PBB juga dilanda serangkaian tuduhan pelecehan seksual dalam beberapa tahun terakhir, terutama ditujukan terhadap misi penjaga perdamaian di negara-negara Afrika.

Pada 2017, seorang penjaga perdamaian di Republik Demokratik Kongo dicopot menyusul klaim bahwa ia menjadi ayah seorang anak dari gadis di bawah umur. Dia adalah satu dari lima penjaga perdamaian yang dituduh melakukan pelecehan dan eksploitasi seksual dalam tiga bulan pertama tahun itu.

Setahun sebelumnya, pada 2016, lebih dari 100 penjaga perdamaian PBB dipulangkan dari Republik Afrika Tengah menyusul investigasi terhadap klaim pelecehan seksual.

Sebagai tanggapan, PBB telah berupaya meningkatkan transparansi dan memperkuat cara menangani berbagai tuduhan. Misalnya, dengan mengadopsi kebijakan ‘mengumumkan nama pelaku dan mempermalukan’ negara asal dari para pekerja yang dituduh melakukan pelecehan.

(FJR)

Miliki Roket, Pria AS Bermaksud Serang Gedung Putih

Georgia: Seorang pria ditangkap karena dicurigai berencana menyerbu Gedung Putih dengan roket anti-tank.

Dilansir dari laman Sky News, Kamis 17 Januari 2019, Hasher Jallal Taheb, 21, berasal dari Cumming di Georgia, ditangkap pada Rabu 16 Januari setelah menukar mobilnya dengan senjata dan bahan-bahan peledak.

Dia dituduh berupaya merusak atau menghancurkan sebuah bangunan milik pemerintah Amerika Serikat menggunakan senjata api atau bahan peledak.

Menurut pernyataan tertulis dari seorang agen Biro Investigasi Federal (FBI), Taheb berencana mendekati Gedung Putih lewat jalan belakang, menggunakan senjata anti-tank untuk membuka pintu dan kemudian membunuh orang dan melakukan sebanyak mungkin kerusakan.

“Taheb tidak pernah menembakkan senjata. Tetapi diyakini bisa belajar dan juga sudah menonton video granat yang meledak,” sebut pernyataan pihak FBI.

“Pada awalnya Taheb ingin melakukan perjalanan ke wilayah kekuasaan Islamic State (ISIS). Tetapi rencana itu dihalangi oleh kenyataan bahwa ia tidak memiliki paspor,” imbuh pernyataan tersebut.

Sebaliknya dia mulai merencanakan serangan lebih dekat dengan rumahnya, menargetkan situs-situs penting termasuk Gedung Putih, menurut dakwaan FBI.

Dia ingin menjadi ‘martir’, yang berarti dia diperkirakan mati dalam serangan itu, dan berencana untuk bercerita di video buatannya sendiri guna memotivasi orang dengan gambar-gambar umat Muslim yang tertindas dengan bendera AS dan Israel yang berkibar di latar belakang.

Pada satu pertemuan, dia menunjukkan kepada seorang agen FBI yang menyamar: sebuah diagram yang digambar tangan dari lantai dasar West Wing dan sebuah rencana untuk serangan itu. Keduanya berbicara tentang menjual atau menukar mobil mereka untuk membayar senjata dan bahan peledak yang diperlukan.

Sudah berbulan-bulan sejak FBI mencurigai bahwa Taheb telah diradikalisasi — kewaspadaan itu diteruskan ke polisi oleh seorang anggota masyarakat.

Pada Rabu, setelah operasi selama setahun, ia ditangkap di kota Buford di Georgia ketika ia bertemu dengan sejumlah agen FBI menyamar, yang berpura-pura mau ikut dalam pertukaran mobil dengan senapan semi-otomatis, tiga alat peledak dengan detonator, dan roket anti-tank, demikian bunyi pernyataan tertulis.

Taheb ditangkap ketika bersiap pergi dengan kendaraan sewaan berisi senjata dan bahan peledak di dalamnya. Dia saat ini dalam tahanan polisi di Georgia dan diyakini bertindak sendiri.

(FJR)

AS Dikabarkan Tahan Jurnalis Iran

Marzieh Hashemi. (Foto: BBC/Facebook)

Washington: Amerika Serikat (AS) dikabarkan telah menahan satu jurnalis Iran. Penangkapan ini disebut Iran sebagai aksi ilegal yang dilakukan oleh FBI.

Jurnalis kelahiran Amerika, Marzieh Hashemi, ditahan ketika mendarat di Bandara Internasional St. Louis Lambert di Missouri, pada Minggu 13 Januari 2019 kemarin dan dilaporkan tak diperlakukan secara manusiawi.

Penangkapan Hashemi disinyalir merupakan balas dendam AS atas penahanan empat warganya oleh Pemerintah Iran. Beberapa di antaranya dituduh melakukan spionase.

Hashemi yang bekerja untuk stasiun televisi Iran berbahasa Inggris, Press TV, ditangkap bersama putranya yang bernama Reza. 

Dilansir dari BBC, Kamis 17 Januari 2019, saat ini Hashemi dikabarkan telah berada di Washington. Meski demikian, sejumlah media AS pun tak bisa memverifikasi kondisi Hashemi yang ditempatkan di penjara lokal.

Menurut Press TV, Hashemi bepergian ke AS untuk mengunjungi salah satu keluarganya, termasuk saudara laki-lakinya yang sedang sakit.

Press TV maupun Pemerintah Iran mengaku belum mendapatkan keterangan apa pun dari Pemerintah AS dan alasan mengapa Hashemi ditahan.

(FJR)

Senator Demokrat New York Maju ke Pilpres 2020

Senator New York asal Partai Demokrat Kirsten Gillibrand. (Foto: AFP)

Washington: Senator Partai Demokrat di New York, Kirsten Gillibrand telah mengumumkan rencananya untuk maju di pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) pada 2020 mendatang.

“Saya akan mengajukan ke Komite untuk mendaftar sebagai kandidat presiden 2020,” kata Gillibrand, dikutip dari BBC, Rabu 16 Januari 2019.

Berpidato di sebuah stasiun televisi swasta AS, Gillibrand mengaku akan berjuang untuk hak-hak kesehatan anak-anak dan perempuan.

Gillibrand merupakan pendukung yang cukup vokal dari gerakan #MeToo dan kerap mengkritik kebijakan Presiden AS Donald Trump. Ia juga aktif memerangi kekerasan seksual di kamp-kamp militer. 

Gillibrand masuk ke dunia politik sejak 2009 di bawah asuhan Hillary Clinton ketika menjabat sebagai Menteri Luar Negeri kala pemerintahan Barack Obama.

Dilaporkan, ia akan mendirikan kantor kampanyenya di Troy, New York, tempat ia dan keluarganya tinggal. Selain itu, Gillibrand disebut-sebut memiliki dana yang cukup untuk mencalonkan diri di pilpres 2020.

Namun, perjalanan kariernya di Demokrat pernah tersandung beberapa kali. Ia membuat marah sejumlah senator Demokrat ketika menyerukan pengunduran diri Senator Al Franken yang diduga melakukan pelecehan seksual.

Tak hanya itu, Gillibrand juga pernah mengkritik kasus pelecehan seksual dan perselingkuhan yang dilakukan Bill Clinton, mantan Presiden AS sekaligus suami Hillary.

Meski demikian, warga New York menaruh simpati padanya. Disinyalir, jika benar dirinya akan maju pencalonan kandidat calon pilpres 2020, suara pemilih perempuan akan banyak diraup Gillibrand dan membawanya ke nominasi calon presiden.

(WIL)

El Chapo Dituding Suap Mantan Presiden Meksiko Rp1,4 Triliun

Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto periode 2012-2018. (Foto: AFP)

New York: Gembong narkotika Joaquin “El Chapo” Guzman disebut pernah menyuap mantan Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto sebesar USD100 juta atau setara Rp1,4 triliun di masa lalu. Pernyataan disampaikan seorang saksi dalam persidangan El Chapo di New York, Amerika Serikat, Selasa 15 Januari.

Pena Nieto menjadi presiden Meksiko dari 2012 hingga 2018. Alex Cifuentes, yang mengaku sebagai salah satu teman dekat El Chapo selama bertahun-tahun, berkata di pengadilan bahwa dirinya pernah menyampaikan perihal suap ini ke pihak berwenang pada 2016. 

El Chapo disebut sebagai gembong kartel Sinaloa, yang disebut tim jaksa sebagai pemasok narkoba terbesar dan terbanyak ke AS. Pria 61 tahun itu sudah menjalani persidangan di Brooklyn New York sejak November tahun lalu, usai dirinya diekstradisi dari Meksiko.

Dalam persidangan di AS, El Chapo menghadapi tuntutan penyelundupan kokain, heroin dan jenis narkoba lainnya. AS menganggap El Chapo sebagai gembong narkoba terbesar di dunia.

Baca: Operasi Kartel Sinaloa Tak Terganggu Sidang El Chapo

Dikutip dari laman BBC, Rabu 16 Januari 2019, Cifuentes mengklaim uang suap itu diberikan seorang teman El Chapo kepada Pena Nieto di Mexico City pada Oktober 2012. Pena Nieto disebut sempat meminta uang suap USD250 juta, namun akhirnya sepakat di angka USD100 juta.

Pernah menjadi “tangan kanan” El Chapo, Cifuentes adalah gembong narkoba asal Kolombia. Dia dan El Chapo pernah bersembunyi dari pengawasan polisi di pegunungan Meksiko selama dua tahun.

Usai ditangkap di Meksiko pada 2013, Cifuentes diekstradisi ke AS dan mengaku bersalah atas tuntutan penyelundupan narkoba.

Pena Nieto belum merespons tudingan suap ini. Namun sebelumnya ia pernah membantah tuduhan korupsi yang pernah disinggung dalam persidangan El Chapo pada November tahun lalu.

(WIL)

Tiga Bocah AS Tewas Terperangkap di Freezer

Ilustrasi jasad manusia. (Foto: Medcom.id)

Florida: Tiga bocah di Amerika Serikat meninggal dunia usai mereka masuk ke sebuah lemari pendingin jenis chest freezer. Ketiganya tewas karena tidak dapat keluar dari freezer yang masih menyala itu.

Dilansir dari laman ITV, Selasa 15 Januari 2019, ketiga korban — berusia satu, empat dan enam tahun — tidak dapat diselamatkan saat ditemukan. Ketiganya tinggal di sebuah rumah di Live Oak, North Florida.

Dalam sebuah tulisan di Facebook, kantor Sheriff Suwannee County mengatakan satu dari dua wanita yang tinggal di rumah itu pergi ke toilet saat ketiga anak itu bermain di luar rumah.

Ia mengaku tidak dapat menemukan ketiga anak itu di dalam rumah.

Pencarian berlanjut ke area luar rumah, dan ketiga anak ditemukan terbaring di dalam chest freezer yang berukuran besar. 

Sheriff Suwannee County mengatakan tidak ada unsur kriminal dalam kejadian ini. Kasus kematian tiga bocah ini akan dilimpahkan ke kantor kejaksaan setempat.

(WIL)

Pentagon Perpanjang Misi Perbatasan AS-Meksiko Hingga September

Perbatasan antara AS dan Meksiko. (Foto: AFP)

Washington: Militer Amerika Serikat (AS) akan memperpanjang misi untuk menjaga perbatasan AS-Meksiko hingga 20 September 2019. Pernyataan ini telah resmi dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon.

Saat ini, ada sekitar 2.350 personel militer aktif yang ditugaskan menjaga perbatasan. Pentagon menyetujui perpanjang ini atas permintaan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.

Selain itu, ada sekitar 2.200 Pengawal Nasional yang turut mendukung operasi di perbatasan.

Penempatan pasukan AS di perbatasan Meksiko sebelumnya telah disahkan oleh mantan Menteri Pertahanan James Mattis. Awalnya, misi ini hanya diperpanjang hingga 31 Januari 2019.

Baca: Trump Izinkan Militer Tembak Imigran di Perbatasan

Tak hanya memperpanjang lama misi perbatasan, Pentagon juga akan memperluas jangkauan misi dengan menambahkan tugas pengawasan dan deteksi.

“Kemhan juga akan mengalihkan dukungan di perbatasan barat daya dari penguatan pintu gerbang masuk menjadi pengawasan dan pendeteksian gerak, serta pemasangan kawat berduri di gerbang masuk,” sebut pernyataan Pentagon, dikutip dari kantor berita AFP, Selasa 15 Januari 2019.

Selain itu, Pentagon juga akan melanjutkan pemberian dukungan udara. Misi ini telah dimulai sejak Oktober 2018 di mana para pengungsi asal Amerika Tengah mulai memasuki perbatasan untuk mencari kehidupan yang lebih baik di AS.

(WIL)

Protes Gaji, 30 Ribu Guru AS Mogok Mengajar

Ribuan guru berunjuk rasa Los Angeles, AS, 14 Januari 2019. (Foto: AFP/FREDERIC J. BROWN)

Los Angeles: Sedikitnya 30 ribu guru di Los Angeles, Amerika Serikat, Senin 14 Januari 2019, mogok mengajar karena merasa frustrasi atas besaran gaji serta tunjangan dan terbatasnya sumber daya kelas.

Para guru itu berunjuk rasa di sejumlah sekolah di LA, yang juga diikuti staf serta siswa sebagai bentuk solidaritas. Selama berpekan-pekan, sebuah serikat guru berseteru dengan Distrik Sekolah Bersatu Los Angeles (LAUSD) atas masalah gaji dan lainnya.

Unjuk rasa ini merupakan buntut dari pertemuan kedua pihak pada akhir pekan kemarin yang tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Serikat Guru Los Angeles (UTLA), yang merepresentasikan sekitar 35 guru, sebelumnya telah beberapa kali menunda demonstrasi.

“Anda tidak dapat memprioritaskan murid terlebih dahulu jika guru diposisikan di urutan terakhir,” tulis UTLA di Twitter, seperti dilansir dari laman UPI.

Di beberapa sekolah di LA, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan digerakkan sejumlah relawan, guru pengganti, perawat, pegawai perpustakaan dan penasihat. Di 10 sekolah, staf non-pengajar ikut berunjuk rasa sebagai bentuk simpati, yang dapat membuat siswa kesulitan mendapat makan siang dan fasilitas lainnya.

Adrian Arella, seorang guru bahasa Spanyol, ikut serta dalam unjuk rasa. Ia mengaku ikut serta karena beberapa kelas miliknya diisi 46 siswa, yang menurutnya terlalu banyak.

Aksi mogok di Los Angeles pernah terjadi sebelumnya dalam skala nasional tahun lalu. Kala itu, aksi mogok terjadi di Arizona, Colorado, West Virginia dan Oklahoma.

(WIL)

Ivanka Trump Tak Dicalonkan sebagai Presiden Bank Dunia

Ivanka Trump. (Foto: AFP)

Washington: Seorang pejabat Gedung Putih memastikan bahwa Ivanka Trump tidak akan dicalonkan menjadi Presiden Bank Dunia. Pejabat anonim ini menegaskan kabar yang beredar, salah.

“Laporan itu salah. Yang benar adalah Ivanka Trump akan membantu mengelola pemilihan kandidat Amerika Serikat dari Presiden Donald Trump untuk posisi Presiden Bank Dunia,” kata pejabat tersebut, dikutip dari AFP, Selasa 15 Januari 2019.

Ia menambahkan, Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney yang meminta Ivanka untuk membantu memilih kandidat dari AS.

Baca: Ivanka Trump Diproyeksikan Jadi Presiden Bank Dunia

Dewan Eksekutif Bank Dunia menyatakan akan mulai menerima nominasi terhitung 7 Februari 2019. Para kandidat harus berkomitmen untuk mengimplementasikan tujuan pembangunan dan reformasi 2030 berdasarkan rencana modal 2018.

The Financial Times pertama kali melaporkan bahwa Ivanka Trump akan diproyeksikan menjadi Presiden Bank Dunia, menggantikan Jim Yong-kim yang mendadak mengundurkan diri.

Namun, kabar adanya nama Ivanka di daftar calon Presiden Bank Dunia, mendapat kecaman dari warganet di sosial media.

Sementara itu, banyak kandidat yang diproyeksikan untuk menggantikan Jim, salah satunya Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan mantan Menteri Keuangan Nigeria Ngozi Okonjo-Iwela.

(FJR)

Ratusan Pegawai Gedung Putih Berdemo Minta Shutdown Berakhir

Para karyawan Gedung Putih berdemo. (Foto: AFP)

Washington: Ratusan pegawai pemerintah yang menganggur akibat shutdown menggeruduk Gedung Putih. Mereka menuntut Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghentikan shutdown.

Akibat shutdown pemerintahan, gaji para pegawai pun belum dibayar. Hingga hari ini, shutdown AS telah memasuki hari ke-24. 

Selain itu, para pegawai juga dipaksa cuti dan tidak mendapatkan gaji karena gaji mereka tertahan di Senat. “Kami ingin gaji kami!” teriak para pegawai di depan Gedung Putih.

Dilansir dari Washington Post, Selasa 15 Januari 2019, para pegawai Gedung Putih membawa spanduk dan papan bertuliskan ‘Trump: End the Shutdown’.

Shutdown pemerintahan ini disebabkan oleh tidak tercapainya permintaan dana yang diutarakan Trump untuk membangun tembok perbatasan AS dan Meksiko sebesar USD5,7 miliar atau setara dengan Rp80 triliun. Permintaan ini ditentang keras oleh Demokrat di Kongres.

Baca: Shutdown AS Berlanjut, Gedung Putih Nyaris Kosong

Ketika shutdown diberlakukan, sebanyak 800 ribu pegawai diperintahkan untuk tinggal di rumah dan tidak bekerja serta tidak mendapat gaji. 

Dalam beberapa kesempatan, Trump mengancam akan mendeklarasikan status darurat nasional agar tembok dapat dibangun tanpa melalui persetujuan kongres.

Kubu Demokrat dilaporkan sedang mencari cara legal untuk menghentikan segala bentuk percobaan oleh Trump yang bisa saja mendeklarasikan status darurat nasional di masa mendatang.

Dalam sejarah AS, shutdown terlama terjadi di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton pada periode 1995-1996. Kala itu, shutdown berlangsung 21 hari. 

(WIL)

Shutdown, Tamu Gedung Putih Disuguhi Makanan Cepat Saji

Washington: Karena banyak staf di Gedung Putih yang tidak masuk karena shutdown, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memesan ratusan makanan siap saji untuk menjamu Clemson Tigers, salah satu tim ternama American Football.

Shutdown adalah penutupan sebagian institusi pemerintah AS, yang kali ini dipicu perseteruan Trump dengan Partai Demokrat mengenai biaya pembangunan tembok perbatasan. Shutdown ini telah

“Karena shutdown, seperti yang sudah kalian semua ketahui, kami memesan fast food. Saya yang membayar,” ucap Trump, saat dirinya bersiap menyambut Clemson Tigers untuk merayakan kemenangan tim tersebut.

“Saya rasa mereka akan lebih menyukai (fast food) ketimbang apapun yang dapat kami berikan di sini,” lanjut dia, usai mendarat kembali di Gedung Putih setelah sehari sebelumnya mengunjungi New Orleans.

“Ada pizza, ada 300 hamburger, dan ada banyak, banyak sekali kentang goreng. Semuanya adalah makanan favorit kami. Saya ingin tahu ketika nanti saya kembali ke sini, apakah makanannya masih tersisa,” ungkap Trump, seperti dikutip dari laman AFP, Selasa 15 Januari 2019.

Saat ditanya apa makanan cepat saji favoritnya, Trump tersenyum dan berkata: “Saya suka semuanya. Jika itu makanan Amerika, saya suka. Ini semua buatan Amerika,” sebut dia.

“Alasan mengapa kami memesan fast food adalah karena shutdown. Kami ingin memastikan semuanya berjalan baik-baik saja, jadi kami memesan ini,” tambahnya.

Sekitar 800 ribu pegawai federal AS — termasuk staf Gedung Putih — menjalani cuti wajib atau bekerja tanpa dibayar. Hingga Senin 14 Januari, shutdown di AS sudah memasuki hari ke-24.

Dalam sejarah AS, shutdown terlama terjadi di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton pada periode 1995-1996. Kala itu, shutdown berlangsung 21 hari.

Baca: Trump Ingatkan Shutdown Dapat Berlangsung Selama Mungkin

(WIL)

Trump Bantah Pernah Bekerja untuk Rusia

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat bertemu di Finlandia, Juli 2018. (Foto: AFP)

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membantah keras telah bekerja untuk Rusia. Laporan ini pertama kali dikeluarkan oleh media The Washington Post.

Dalam laporan itu, disebutkan Trump sempat menyembunyikan terjemahan percakapannya ketika bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Sementara itu, menurut media New York Times, FBI pernah meluncurkan penyelidikan tersebut yang hingga saat ini tak pernah dilaporkan ke presiden.

“Saya tidak pernah bekerja untuk Rusia,” tegas Trump, dikutip dari AFP, Selasa 15 Januari 2019.

Kecurigaan FBI meningkat setelah Trump memecat direkturnya, James Comey pada Mei 2017. Lantas, penyelidikan tersebut diambil alih oleh Robert Mueller. 

Mueller juga memimpin penyelidikan yang sedang berlangsung terkait keterlibatan Rusia dalam kampanye Trump saat pemilihan presiden 2016 lalu.

Tak hanya itu, New York Times juga mencatat bahwa Trump pernah tertangkap sedang mengamati arahan dari pejabat pemerintah Rusia.

Trump juga membantah telah menyita catatan penerjemahnya sendiri setelah bertemu dengan Putin di Jerman pada Juli 2017. Ia menegaskan, semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut bisa mendengar percakapannya dengan Putin. 

(WIL)

Rahaf al-Qunun Memulai Kehidupan Baru di Kanada

Toronto: Rahaf Mohammed al-Qunun kini memiliki rumah baru untuk berlindung. Di Kanada, Qunun akan memulai lembaran baru kehidupannya setelah kabur dari keluarganya di Arab Saudi.

Upaya gadis remaja berusia 18 tahun itu untuk pergi dari keluarganya di Arab Saudi, menyita perhatian dunia. Qunun lega bisa memulai kehidupan baru, tetapi dia diperingatkan mengenai tantangan yang akan dihadapinya ke depan.

Baca juga: Kabur dari Keluarga, Wanita Saudi Ditolak Masuk Thailand.

Ada beberapa tantangan yang akan dihadapi Qunun, selain perbedaan budaya dan ketertinggalan yang harus ditempuhnya. Namun yang pertama, dirinya membutuhkan pakaian hangat untuk melawan udara Toronto yang dingin.

“Kondisinya baik saat ini dan sangat senang. Tetapi di saat bersamaan merasa gelisah dengan banyaknya hal baru yang akan dihadapi,” ujar Direktur Eksekutif Organisasi penempatan pengungsi (COSTI), Mario Calla, seperti dikutip The Globe and Mail, Senin, 14 Januari 2019.

Tibanya Qunun di Kanada mengakhiri mimpi buruk perjalanan mencari suaka. Pada 5 Januari, dia tiba di Thailand setelah bepergian dari Kuwait. Di Thailand, remaja itu mengaku kepada pihak berwenang setempat khawatir bahwa keluarga akan membunuhnya jika kembali ke Arab Saudi.

Begitu di Thailand, Qunun dilarang untuk masuk di Bangkok dan akhirnya mengurung diri di hotel bandara. Dari dalam bandara, dia pun menulis post di Twitter mengenai kondisinya dan akhirnya mengundang perhatian dunia.

Menurut keterangan aktivis pemerhati hak asasi manusia (HAM) di British Columbia, Yasmine Mohammed, Qunun sangat mengkhawatirkan keselamatannya karena ancaman melalui internet termasuk dari pihak keluarga. Sebelumnya pihak Kedutaan Arab Saudi di Thailand menyatakan tidak bisa menindak kasus Qunun, karena ini adalah masalah keluarga.

“Dia merasa kewalahan untuk saat ini dan sedikit syok karena apa yang dialaminya saat ini,” sebut Mohammed.

Untuk akomodasi Qunun di Kanada saat ini diatur oleh COSTI. Maria Calla menambahkan bahwa COSTI saat ini meningkatkan keamanan dan pengawal setiap remaja Arab Saudi itu berada di luar kediaman barunya.

Baca juga: Rahaf al-Qunun Takut Dibunuh Keluarga Karena Murtad.

Para pendukung Qunun mengatakan bahwa remaja itu sangat ingin segera mencari tempat untuk menetap bahkan mengikuti kursus bahasa Inggris serta berniat untuk sekolah. Tetapi ada satu masalah besar yang menjadi pertanyaannya saat ini yaitu, bagaimana dia bisa mencari nafkah.

Sementara ini Mohammed bersama dengan aktivis lain Ensaf Haidar dan Tarek Fatah, menggalang dana melalui kampanye GoFundMe untuk membantu Qunun. Dalam waktu 24 jam, sudah terkumpul uang USD11 ribu atau sekitar Rp155 juta.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan akan memberikan suaka kepada Qunun pada Jumat 11 Januari lalu. Menurutnya apa yang diakukan saat ini adalah pembelaan terhadap hak asasi manusia. Namun mantan Dubes Kanada untuk Arab Saudi tetap memperingatkan bahwa menerima Qunun adalah hal yang benar, tetapi kasusnya bisa menimbulkan masalah diplomatik dengan Negeri Petro Dolar.

(FJR)

Usai Tewaskan 7 Orang, Badai Salju Landa Washington DC

Seorang warga bermain ski di area US Capitol Hill di Washington, AS, 13 Januari 2019. (Foto: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)

Washington: Usai menewaskan tujuh orang di wilayah Midwest, Amerika Serikat, sebuah badai salju kini melanda Washington DC dan beberapa area di sekitarnya, Minggu 13 Januari. Badai ini diperkirakan akan terus terjadi hingga Senin ini, 14 Januari 2019.

Badan Cuaca Nasional AS (NWS) menyebut badai juga berpotensi memicu hujan salju di South serta North Carolina bagian barat hingga ke Virginia selatan.

Pakar meteorologi asal AccuWeather, Alex Sosnowski, mengatakan bahwa durasi badai salju di AS ini berpotensi cukup panjang, yakni sekitar 12 hingga 48 jam. 

Menurut laporan PowerOutage.us pada Minggu malam, seperti dinukil dari laman UPI, sekitar 100 ribu orang di North Carolina kehilangan daya listrik, dan 32 ribu pemadaman lainnya dilaporkan terjadi di Virginia.

Gubernur Virgnia Ralph Northam mendeklarasikan status darurat pada Sabtu kemarin, saat wilayahnya dilanda hujan salju dengan ketebalan antara 3 hingga lima inci. Di area St. Louis, sedikitnya empat orang tewas dalam kecelakaan terkait badai salju.

Tiga orang lainnya dilaporkan tewas dalam kecelakaan lalu lintas terkait badai pada Jumat kemarin di Kansas.

Departemen Transportasi Missouri mengingatkan warga untuk menunda perjalanan jika memang tidak terlalu penting. Pihaknya mengaku sudah membersihkan sejumlah ruas jalan dari salju agar petugas dapat menyalurkan makanan dan minuman kepada warga yang terjebak di dalam kendaraan.

Di Bandara Internasional Cincinnati/Northern Kentucky, sebuah pesawat maskapai Delta Air Lines tergelincir di landasan pacu menuju rerumputan usai mendarat pada Minggu, sekitar pukul 05.30 pagi waktu setempat. Tidak ada korban luka dari insiden tersebut.

(WIL)

Pentagon Pernah Diminta Rancang Serangan ke Iran

Foto udara memperlihatkan gedung Pentagon di Washington, AS. (Foto: AFP)

Washington: Kementerian Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon ternyata pernah menerima permintaan dari Gedung Putih untuk menyusun rencana serangan ke Iran tahun lalu.

Permintaan ini diterima setelah terjadinya dua insiden di Irak pada September 2018. Insiden pertama adalah saat sekelompok milisi Syiah menembakkan tiga mortir ke distrik diplomatik di Baghdad, di mana salah satu bangunan di sana adalah Kedutaan Besar AS.

Insiden kedua adalah peluncuran misil oleh pihak tak dikenal, yang mendarat di dekat gedung Konsulat Jenderal AS di kota Basra beberapa hari setelahnya.

Dewan Keamanan Nasional AS, dipimpin oleh penasihat keamanan John Bolton, adalah orang yang melayangkan permintaan tersebut kepada Pentagon. Menurut artikel di Wall Street Journal (WSJ), keseriusan dari permintaan ini membuat beberapa pejabat negara terkejut. 

Meski mempersiapkan kemungkinan adanya konflik di masa depan merupakan hal normal di AS, tapi keseriusan permintaan dari Bolton ini memicu kekhawatiran di Washington.

Menurut WSJ, seperti disitir oleh laman Independent, Senin 14 Januari 2019, mantan wakil penasihat keamanan AS Mira Ricardel menyebut dua insiden di Irak sebagai “tindakan perang,” sehingga Negeri Paman Sam perlu meresponsnya.

Saat ini Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sedang melakukan tur Timur Tengah. Pompeo berniat mendatangi negara-negara mitra dan menjelaskan posisi AS terhadap sejumlah isu, termasuk soal Iran.

Iran sempat marah usai Pompeo mengumumkan pada pekan lalu bahwa Polandia akan menjadi tuan rumah konferensi internasional mengenai isu Teheran pada Februari mendatang. Merespons hal itu, Iran memanggil diplomat Warsawa di Teheran dan membatalkan acara festival film Polandia.

Menlu Iran Mohammad Javad Zarif menyebut rencana pertemuan di Polandia itu sebagai sebuah “sirkus.”

(WIL)

Trump Bantah Sembunyikan Detail Pertemuan dengan Putin

Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Presiden Rusia Vladimir Putin tiba untuk berdiskusi di Helsinki, Finlandia, 16 Juli 2018. (Foto: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)

Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah menyembunyikan sejumlah detail percakapan saat bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin tahun lalu. Dia menegaskan “tidak menyembunyikan hal apapun.”

Surat kabar Washington Post menyebutkan dalam artikelnya bahwa dalam suatu kesempatan pada 2017, Trump sempat mengambil catatan penerjemah usai berdialog. Sementara dalam pertemuan dengan Putin di Helsinki pada 2018, Washington Post menyebut tidak ada catatan atas isi dari percakapan keduanya.

Dugaan adanya hubungan antara Trump dengan Rusia telah menjadi subjek investigasi federal yang masih berjalan hingga saat ini. Investigator yang dipimpin mantan kepala Biro Investigasi Federal (FBI) Robert Mueller mencoba mencari tahu mengenai ada tidaknya kolusi antara tim kampanye Trump dengan Rusia pada pemilihan umum 2016.

Sementara itu, media New York Times menyebut FBI telah membuka penyelidikan mengenai apakah Trump, secara sadar atau tidak, telah bekerja untuk Rusia usai dirinya memecat James Comey pada 2017. Comey adalah mantan kepala FBI.

Penyelidikan FBI ini kini digabungkan dengan investigasi Mueller.  “Saya tidak menyembunyikan apapun. Saya juga tidak terlalu peduli sebenarnya,” kata Trump kepada media Fox News.

Trump mengaku memang berbicara dengan Putin di Helsinki, tapi berlangsung seperti apa yang “dilakukan presiden lain” pada umumnya. Ia menyebut membicarakan “banyak hal positif” bersama Putin, salah satunya soal ekonomi.

“Siapapun bisa mendengar percakapan di pertemuan tersebut,” sebut Trump. “Pertemuan itu terbuka. Semua tuduhan soal Rusia ini adalah hoaks,” tegas Trump.

Dia mengaku kesal karena sudah berbicara dengan banyak tokoh dunia, tapi mengapa media hanya berfokus pada diskusinya bersama Putin.

Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders menyebut artikel soal isu Rusia dan Trump itu sangat tidak akurat, sehingga tidak perlu ditanggapi.

(WIL)

Satu Jam Ditahan, Pemimpin Oposisi Venezuela Bebas

Pemimpin oposisi di Venezuela, Juan Guaido. (Foto: AFP)

Caracas: Setelah kurang lebih satu jam ditahan, akhirnya pemimpin partai oposisi di Venezuela Juan Guaido, dibebaskan. Sebelum ditahan, ia sempat ditarik keluar dari kendaraannya oleh sejumlah pria.

Dalam sebuah video yang beredar di sosial media, sejumlah pria tersebut menggunakan topeng hitam dan menarik Guaido dari mobilnya ketika sedang berkendara ke Caraballedas, utara Caracas. Setelah itu, Guaido ditahan di kantor polisi.

Berita bebasnya Guaido pertama kali diumumkan oleh istrinya, Fabiana Rosales lewat Twitter. Ia berterima kasih karena warga Venezuela masih bereaksi dan mendukung suaminya yang menjadi korban kediktatoran Pemerintah Venezuela.

Dilansir dari BBC, Senin 14 Januari 2019, penahanan ini dilakukan usai Guaido mengatakan dirinya tak terima dengan pelantikan Nicolas Maduro untuk kedua kalinya menjadi Presiden Venezuela. Ia juga mengatakan siap menggantikan Maduro menjadi presiden.

Baca: Nicolas Maduro Resmi Dilantik Pimpin Venezuela

Selain itu, pihak oposisi juga menyatakan pelantikan Maduro tidak sah dan Guaido dipersiapkan untuk mengambil alih kepresidenan untuk sementara waktu.

Tak hanya Guaido, dua jurnalis yang meliput kasus ini juga turut ditahan. Mereka adalah Beatriz Adrian dari stasiun televisi Caracol Kolombia dan Osmary Hernandez dari CNN Spanyol. 

Meski demikian, Menteri Informasi Venezuela Jorge Rodriguez menentang tindakan ini. Menurutnya, badan intelijen dan polisi telah bertindak secara sepihak.

Secara tersirat, Rodriguez mengisyaratkan bahwa pemerintah telah kehilangan kendali atas pasukan keamanannya sendiri.

(WIL)

Ivanka Trump Diproyeksikan Jadi Presiden Bank Dunia

Ivanka Trump. (Foto: AFP)

Washington: Sejumlah media di Amerika Serikat (AS), termasuk The Financial Times melaporkan bahwa nama Ivanka Trump menjadi salah satu kandidat untuk menduduki posisi Presiden Bank Dunia.

Pasalnya, presiden sebelumnya, Jim Yong-kim, mendadak mengundurkan diri. Namun, adanya nama Ivanka di daftar calon Presiden Bank Dunia, mendapat kecaman dari warganet di sosial media.

Dilansir dari laman Guardian, Senin 14 Januari 2019, cemoohan tak hanya dilayangkan warganet, namun juga datang dari Anggota Kongres California Ted Lieu. 

“Yang paling memenuhi syarat memang hanya Ivanka Trump, yang telah kehilangan merek fashion miliknya dan kebetulan merupakan putri dari Presiden Donald Trump,” tulis Lieu. 

Baca: Sri Mulyani Dinilai Pantas Jadi Presiden Bank Dunia

Cibiran juga datang dari donatur Partai Demokrat, Tom Steyer yang turut mendanai kampanye pemakzulan Trump. “Ini adalah satu-satunya usulan paling konyol yang pernah saya dengar. Nepotisme hanyalah bentuk lain dari korupsi, saya tidak terkejut. Tapi tingkat keanehannya sangat menakjubkan,” kata Steyer.

Sebelum muncul sebagai calon Presiden Bank Dunia, Trump diberitakan akan mencalonkan putrinya tersebut menjadi Duta Besar AS untuk PBB, sebelum akhirnya ditetapkanlah mantan juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert. 

Ivanka pernah menjadi Menteri Luar Negeri AS sementara pada Maret tahun lalu setelah Rex Tillerson dipecat dan pernah mendampingi Trump di KTT G20 di Hamburg, Jerman. 

Sementara itu, banyak kandidat yang diproyeksikan untuk menggantikan Jim, salah satunya Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan mantan Menteri Keuangan Nigeria Ngozi Okonjo-Iwela.

(WIL)

Republik Minta Trump Akhiri Sementara Shutdown AS

Washington: Seorang senator senior asal Partai Republik mendesak Presiden Donald Trump untuk mengakhiri sementara shutdown, atau penutupan sejumlah institusi pemerintahan Amerika Serikat, yang saat ini sudah berlangsung lebih dari tiga pekan.

Senator Lindsey Graham, salah satu orang dekat Trump, menilai pembukaan sementara pemerintah hingga beberapa pekan ke depan dapat membuat dialog antara Republik dengan Partai Demokrat berlanjut.

Shutdown kali ini merupakan yang terlama dalam sejarah AS. Penutupan terjadi saat Demokrat menolak proposal dana yang diajukan Trump, bernilai USD5,7 miliar atau setara Rp80 triliun, untuk membangun tembok di perbatasan AS-Meksiko.

Demokrat menegaskan tidak akan bernegosiasi lebih lanjut, kecuali jika shutdown diakhiri. Sepanjang shutdown ini, Trump telah beberapa kali mengancam akan mendeklarasikan status darurat nasional agar dana dapat dicairkan tanpa melewati kongres.

Graham, kepala Komite Yudisial Senat, mengaku sudah mendorong Trump untuk membuka sementara pemerintah pada Minggu 13 Januari. Ia mengatakan jika nantinya negosiasi dengan Demokrat tetap berujung gagal, maka Gedung Putih dapat mendeklarasikan status darurat nasional.

Baca: Shutdown AS Berlanjut, Gedung Putih Nyaris Kosong

“Sebelum dia (Trump) mengeliminasi opsi legislatif, saya mendorong agar pemerintah dibuka sementara, mungkin selama tiga pekan. Kita lihat nanti apakah akan tercipta semacam perjanjian,” tutur Graham kepada kantor berita Fox News, seperti dilansir oleh BBC.

Sementara itu, merespons banyaknya kritik atas durasi shutdown kali ini, Trump menepis tanggapan dirinya kurang memiliki taktik atau strategi. “Saya punya rencana atas shutdown ini,” tulis Trump.

“Saya menjanjikan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat Amerika. Bagian dari janji itu adalah tembok di Perbatasan Selatan,” lanjut dia.

Akibat shutdown ini, sekitar 800 ribu pegawai federal AS bekerja tanpa dibayar. Dalam sejarah AS, shutdown terlama terjadi di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton pada periode 1995-1996. Kala itu, shutdown berlangsung 21 hari.

(WIL)

Trump Sebut Ekonomi Turki Hancur Jika Erdogan Serang Kurdi

Presiden AS Donald Trump (kanan) dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. (Foto: ADEM ALTAN/SAUL LOEB)

Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengingatkan Turki bahwa perekonomian Ankara akan hancur jika Presiden Recep Tayyip Erdogan memerintahkan pasukannya untuk menyerang pasukan Kurdi di Suriah. Pernyataan disampaikan Trump terkait tekadnya menarik semua personel militer AS dari Suriah.

“Ekonomi Turki akan hancur jika mereka menyerang Kurdi. Sebaliknya, Kurdi juga jangan sampai memprovokasi Turki,” tulis Trump di Twitter, seperti dilansir dari kantor berita AFP, Minggu 13 Januari 2019.

Turki geram saat mendengar adanya indikasi bahwa rencana penarikan pasukan AS dari Suriah sebenarnya bersyarat, yakni akan mundur dengan terlebih dahulu memastikan keselamatan Kurdi. Selama ini, Turki menganggap pasukan Kurdi di Suriah sebagai grup teroris.

Dalam menghadapi kelompok militan Islamic State (ISIS) di Suriah, AS mengandalkan operasi yang dipimpin Pasukan Demokratik Suriah atau SDF. SDF merupakan aliansi yang  mayoritas pejuangnya adalah Kurdi.

Baca: Trump dan Erdogan Cegah Vakum Kekuasaan di Suriah

Ankara melihat kekuatan utama dalam SDF, yakni Unit Perlindungan Rakyat Kurdi atau YPG, sebagai grup teroris yang terkait dengan Partai Pekerja Kurdi (PKK). Turki sejak lama telah bertempur menghadapi pemberontakan PKK di sejumlah wilayah.

Sementara itu, AS mengaku sudah memulai proses penarikan pasukan dari Suriah. “Kami telah memulai proses penarikan dari Suriah,” ucap Kolonel Sean Ryan, juru bicara koalisi pimpinan AS dalam melawan ISIS.

Belakangan otoritas AS mengklarifikasi bahwa penarikan yang dimaksud baru berupa peralatan militer, bukan prajurit.

Dalam sebuah tulisan di Twitter pada Desember tahun lalu, Trump mengklaim telah berhasil mengalahkan ISIS di Suriah. Namun beberapa waktu berselang, Trump mengubah pernyataannya dan berkata baru akan menarik semua pasukan saat ISIS sudah benar-benar dikalahkan.

(WIL)

Coba Tutup Unit Anti-Korupsi PBB, Presiden Guatemala Dikecam

Ribuan warga Guatemala menentang Presiden Jimmy Morales dan mendukung CICIG di Guatemala Cit,y, 12 Januari 2019. (Foto: AFP/ORLANDO ESTRADA)

Guatemala City: Ribuan warga Guatemala turun ke jalanan pada Sabtu 12 Januari dalam menentang Presiden Jimmy Morales yang mencoba menutup sebuah unit anti-korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Unit ini berusaha menyelidiki Morales atas kecurigaan adanya pelanggaran dana kampanye.

Bergerak bersama-sama di jalanan Guatemala City, seperti dilansir dari laman AFP, Minggu 13 Januari 2019. ribuan orang meneriakkan slogan dan membawa spanduk bertuliskan “Kami menolak pemerintah korup” dan “Kami menolak impunitas.” Impunitas merujuk pada hak istimewa presiden untuk tidak dijerat pidana.

Morales menyampaikan kepada PBB pada Senin kemarin bahwa Komisi Internasional Terhadap Impunitas di Guatemala (CICIG) akan ditutup lebih awal. Komisi tersebut telah berdiri sejak 2007, dan bekerja sama dengan kantor kejaksaan dalam menyelidiki kasus korupsi atau kejahatan terorganisasi.

Menurut Morales, unit PBB tersebut telah melampaui tugas dan kewenangannya. Rabu kemarin, pengadilan tertinggi di Guatemala menghentikan upaya penutupan oleh Morales.

Mahkamah Konstitusi Guatemala memerintahkan otoritas pemerintah untuk menyampaikan kepada semua pegawai negeri sipil agar tetap bekerja dengan CICIG.

Demonstrasi besar di Guatemala ini merupakan kelanjutan dari peristiwa pekan lalu, saat CICIG menyampaikan permohonan kepada kantor kejaksaan untuk mencabut hak kekebalan presiden. Pencabutan dinilai diperlukan dalam penyelidikan dugaan penyelewengan dana kampanye Morales.

Morales merespons dengan mengatakan dirinya tidak akan memperbarui CICIG saat misi unit PBB itu berakhir pada September. Morales sempat mencoba menghalangi kepala CICIG, Ivan Velasquez, dalam memasuki Guatemala.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berkukuh Guatemala wajib mempertahankan CICIG.

(WIL)

‘Anak Didik’ Obama Resmi Maju dalam Pilpres 2020

Julian Castro resmi menyatakan maju dalam pilpres 2020 pada Sabtu 12 Januari 2019. (Foto: AFP/NICHOLAS KAMM)

Washington: Julian Castro, mantan wali kota San Antonio yang juga merupakan ‘anak didik’ Barack Obama, resmi menyatakan maju dalam pemilihan umum presiden Amerika Serikat tahun 2020 mendatang. Castro akan menjadi presiden pertama dar etnis Hispanik jika berhasil memenangkan pilpres.

Dalam pengumuman pencalonan, Castro menekankan pada harapan dan keberagaman di tengah terpecahnya masyarakat Amerika mengenai isu keimigrasian dan keamanan perbatasan.

“Saya adalah kandidat presiden Amerika Serikat,” ungkap Castro di hadapan para pendukungnya di Guadalupe Plaza, San Antonio, seperti dilansir dari laman AFP, Sabtu 12 Januari 2019.

Menyinggung mengenai shutdown — penutupan sebagian institusi pemerintahan AS — yang dipicu kontroversi rencana Presiden Donald Trump membangun tembok di perbatasan, Castro menyampaikan pesan damai.

“Betul, kita semua memang harus memikirkan masalah perbatasan. Tapi hal ini harus dilakukan secara pintar dan manusiawi,” tegas Castro, mengkritik kebijakan Trump.

“Kita harus mengatakan tidak untuk pembangunan tembok, dan katakan iya untuk membangun komunitas,” lanjut dia, yang diikuti tepuk tangan meriah.

Trump ingin membangun tembok besar untuk menghalangi kedatangan imigran dari Meksiko. Isu tembok ini merupakan salah satu janji kampanyenya.

Untuk membangun tembok, Trump mengajukan proposal USD5,7 miliar atau Rp80 triliun kepada Kongres AS. Namun, Partai Demokrat menolak proposal tersebut.

“Terjadi krisis saat ini — krisis kepemimpinan. Donald Trump telah gagal menegakkan nilai-nilai dari negara kita,” sebut Castro.

(WIL)

Trump Kesal FBI Selidiki Dirinya Tanpa Bukti

Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam keras Biro Investigasi Federal atau FBI, Sabtu 12 Januari 2019. Menurutnya, penyelidikan FBI mengenai apakah Trump bekerja untuk Rusia itu sebagai sesuatu yang dilakukan “tanpa alasan dan bukti.”

Surat kabar New York Times sebelumnya melaporkan bahwa FBI telah menginvestigasi Trump sejak 2017. Investigasi dimulai setelah Trump memecat kepala FBI saat itu, James Comey.

Dalam penyelidikan, FBI ingin memastikan apakah Trump, baik sadar maupun tidak, telah bekerja untuk Rusia. FBI juga ingin menentukan apakah Trump dapat dianggap sebagai ancaman keamanan nasional atau tidak.

Penyelidikan FBI ini kemudian dimasukkan dalam investigasi yang lebih luas di bawah pimpinan pengacara khusus Robert Mueller. Investigasi Mueller ini menyelidiki dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum presiden AS pada 2016.

Baca: Trump Singgung Obama soal Dakwaan 12 Agen Rusia

NY Times menyebut sejauh ini tidak ada bukti apapun yang mengindikasikan Trump secara rahasia berhubungan atau menerima arahan dari Rusia.

“Wow, saya baru tahu bahwa dalam artikel New York Times ada sejumlah petinggi FBI, yang hampir semua sudah dipecat, telah membuka investigasi terhadap saya tanpa ada alasan atau bukti apapun. Ini terjadi usai saya memecat James Comey!” tulis Trump di Twitter, seperti dikutip dari laman AFP, Minggu 13 Januari 2019.

Menurut Trump, “FBI berada dalam kekacauan karena buruknya kepemimpinan Comey.” Ia juga mengecam Comey yang dinilai gagal dalam menginvestigasi penggunaan surat elektronik pribadi Hillary Clinton untuk urusan kenegaraan.

“Hari saat saya memecat James Comey adalah hari yang luar biasa bagi Amerika,” tutur Trump. Ia menyebut Comey sebagai “polisi korup yang dilindungi sahabat baiknya, Bob Mueller.”

Saat ditanya dalam wawancara dengan Fox News pada Sabtu malam mengenai apakah dirinya pernah bekerja untuk Rusia, Trump menjawab: “Saya rasa ini adalah pertanyaan paling mengganggu yang pernah ditanyakan. Ini juga merupakan artikel paling mengganggu yang pernah ditulis. Jika Anda membaca artikelnya, Anda akan tahu bahwa mereka tidak menemukan apa-apa.”

(WIL)

Taktik Pengalihan Trump Tidak Bisa Berlangsung Lebih Lama

New York: Salah satu korban kepresidenan Donald Trump adalah ‘sejarah,’ bahkan ‘sejarah’ yang belum lama ini berlalu. Masyarakat dibombardir berita kontroversial terkait Trump pada setiap harinya, atau bahkan dalam hitungan jam. 

Sulit rasanya bagi warga AS untuk mengingat apa-apa saja yang telah terjadi dalam sepekan terakhir, bulan lalu atau bahkan satu tahun silam. Dalam isu kontroversial terbaru, Trump mengancam akan merebut kekuasaan Kongres dengan mendeklarasikan status darurat nasional untuk membangun tembok besar di perbatasan selatan.

Pertarungan politik atas tembok perbatasan pada dasarnya adalah pengalihan perhatian, dan dari sudut pandang Trump, ia telah mencapai tujuannya. Sebulan silam, dia mengalami dua pekan terburuk sejak dia terpilih. 

Pertama, ia memecat John Kelly, kepala stafnya. dan kesulitan dalam mencari pengganti. Kemudian Michael Cohen, mantan pengacaranya, yang dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. 

Tidak berhenti sampai di situ, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York merilis dokumen pengadilan yang mengonfirmasi Trump secara pribadi terlibat dalam skema ilegal untuk membungkam wanita yang mengaku telah berselingkuh dengannya. Terakhir, James Mattis, Menteri Pertahanan, yang mengundurkan diri sebagai bentuk protes atas pengumuman sepihak Presiden tentang penarikan pasukan AS dari Suriah.

Di ujung periode yang penuh gejolak ini, banyak orang di Washington berspekulasi tentang apakah Trump dapat bertahan sampai akhir masa jabatannya. Dalam upaya memaksa Kongres agar proposal dana USD5,7 miliar atau setara Rp80 triliun untuk pembangunan tembok diterima, Trump berusaha mengubah topik pembicaraan dan mengerahkan basis pendukungnya ke isu imigrasi.

Trump berhasil. Selama tiga pekan terakhir, perdebatan mengenai tembok perbatasan telah mendominasi semua berita lainnya di AS. Tapi langkah pengalihan itu sudah hampir berakhir. Dalam waktu dekat, Trump harus menerima kekalahan terkait proposal dana tembok, atau menindaklanjuti ancamannya terkait status darurat nasional. 

Jika dia memilih opsi kedua, maka akan timbul kekhawatiran baru di tengah masyarakat atas kecenderungan Trump menjadi pemimpin otoriter dan kelayakannya untuk tetap memimpin. Kekhawatiran ini juga akan muncul di kalangan para anggota Senat dari Partai Republik, di mana dukungan mereka merupakan hal krusial bagi trump yang memisahkan antara dapat tetap memimpin atau dimakzulkan.

Jadi apa yang akan dia putuskan? Sesuai dengan sejarahnya sebagai bintang acara televisi, ia berusaha mempertahankan ketegangan. Dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada Kamis 10 Januari, saat dia berkunjung ke Rio Grande di McAllen, Texas, ia berkata, “Kami memiliki hak mutlak untuk menyatakan status darurat federal.” 

Tetapi, ia menambahkan, “Saya pikir, kita akan melihat perkembangan apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.” Pada Jumat sore, dalam pertemuan di Gedung Putih dengan para pejabat penegak hukum dan politisi lokal, Trump kembali mengubah sikap. 

“Apa yang kami tidak ingin lakukan sekarang adalah mendeklarasikan status darurat nasional. Kami ingin Kongres mengerjakan tugasnya,” ungkap Trump.

Jumat malam, Wall Street Journal melaporkan bahwa Badan Manajemen dan Anggaran sedang mempersiapkan rencana darurat untuk mempersiapkan hal terburuk jika shutdown berlangsung hingga akhir Februari. Namun, tekanan politik agar Trump mengakhiri shutdown semakin meningkat. Shutdown memasuki hari ke-23 pada Minggu 13 Januari 2019.

Baca: Trump Ingatkan Shutdown Dapat Berlangsung Selama Mungkin

Terlepas dari upaya sejumlah sekutu Trump, tidak terlihat ada tanda-tanda bahwa upaya presiden dalam melimpahkan tanggung jawab kepada Partai Demokrat atas shutdown bisa berhasil. 

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan YouGov untuk The Economist, menunjukkan bahwa 50 persen orang Amerika menyalahkan Trump atas shutdown, dan 32 persen menyalahkan Demokrat di Kongres. Di kalangan independen, 47 persen menyalahkan Trump, dan hanya 26 persen yang menuding Demokrat di balik shutdown.

Tampaknya kegelisahan ditunjukkan sejumlah politikus di kubu Republik. Awal pekan ini, tiga tokoh Republik berhaluan moderat meminta Gedung Putih mengakhiri shutdown. Ketiga tokoh itu adalah Lamar Alexander, dari Tennessee; Susan Collins, dari Maine; dan Lisa Murkowski, dari Alaska. 

Akhir kata, terlepas dari beberapa pernyataan sebelumnya, Trump bisa saja mendeklarasikan status darurat nasional sewaktu-waktu. Keputusannya akan dibuat bukan berdasarkan pembagian kekuasaan, tapi mengenai langkah apa yang dapat membuat dirinya tetap aman di Washington. Saat ini Trump seperti sedang bertahan hidup, dan dia harus tahu, taktik pengalihan perhatian tidak dapat berlangsung lebih lama lagi.

Dalam keterangan terbarunya pada Sabtu 12 Januari, Trump menyatakan tidak akan mendeklarasikan status darurat nasional.

(Opini ini dikutip Medcom.id dari New Yorker, Jumat 11 Januari 2019; ditulis oleh John Cassidy, staf penulis di New Yorker sejak 1995. Dia juga menulis kolom tentang politik, ekonomi, dan banyak lagi untuk newyorker.com.)

(WIL)

Shutdown AS Berlanjut, Gedung Putih Nyaris Kosong

Washington: Shutdown atau penutupan sebagian institusi pemerintahan Amerika Serikat masih berlanjut dan memasuki hari ke-23 pada Minggu 13 Januari 2019. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda shutdown akan berakhir.

“Hampir tidak ada orang lagi di W.H. kecuali saya,” tulis Presiden AS Donald Trump di Twitter, merujuk pada Gedung Putih. Shutdown terlama dalam sejarah AS ini dipicu masalah pendanaan tembok di perbatasan AS-Meksiko.

Trump mengajukan proposal pendanaan USD5,7 miliar atau setara Rp80 triliun ke Kongres AS untuk pembangunan tembok. Partai Demokrat menolaknya.

“Kita akan terus seperti ini untuk waktu lama, kecuali (Partai) Demokrat mau pulang dari ‘liburan’ mereka dan kembali bekerja. Saya berada di Gedung Putih, siap menandatangani!” lanjut Trump, seperti dinukil dari laman New York Post.

Baca: Shutdown Pemerintah AS tidak Berpengaruh pada Ekonomi Indonesia

Dalam beberapa kesempatan, Trump mengancam akan mendeklarasikan status darurat nasional agar tembok dapat dibangun tanpa melalui persetujuan kongres. Kubu Demokrat dilaporkan sedang mencari cara legal untuk menghentikan segala bentuk percobaan oleh Trump yang bisa saja mendeklarasikan status darurat nasional di masa mendatang.

“Status darurat tidak bisa begitu saja diterapkan, hanya karena presiden berkata ‘ini adalah darurat,'” ujar Jamie B. Raskin dari Demokrat kepada Washington Post.

Namun sejauh ini, deklarasi status darurat dari seorang presiden AS belum pernah ditentang hingga ke level pengadilan atau mahkamah agung.

Sementara itu, merespons banyaknya kritik atas durasi shutdown kali ini, Trump menepis tanggapan dirinya kurang memiliki taktik atau strategi. “Saya punya rencana atas shutdown ini,” tulis Trump.

“Saya menjanjikan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat Amerika. Bagian dari janji itu adalah tembok di Perbatasan Selatan,” lanjut dia.

Akibat shutdown ini, sekitar 800 ribu pegawai federal AS bekerja tanpa dibayar. Dalam sejarah AS, shutdown terlama terjadi di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton pada periode 1995-1996. Kala itu, shutdown berlangsung 21 hari.

(WIL)

Kebakaran di Klinik Rehab Narkoba Tewaskan 17 Orang

Ilustrasi kebakaran. (Foto: Medcom.id)

Guayaquil: Sedikitnya 17 orang meninggal dunia dan 12 lainnya terluka dalam kebakaran di sebuah klinik rehabilitas narkotika di Ekuador. Kebakaran dikabarkan terjadi usai beberapa pasien sengaja membakar kasur dalam upaya untuk melarikan diri dari fasilitas tersebut, yang berlokasi di Guayaquil — kota terbesar di Ekuador.

Kepala Kepolisian Guayaquil Tania Varela mengatakan klinik tersebut tidak memiliki izin untuk beroperasi. Fasilitas semacam itu banyak ditemukan di sejumlah tempat di Ekuador.

“Kami menyayangkan adanya 17 korban jiwa dalam tragedi ini. Kami mengecam kelalaian dari pihak pemilik klinik,” kata Dinas Pemadam Kebakaran Guayaquil, seperti dilansir dari laman Sky News, Sabtu 12 Januari 2019.

Otoritas Guayaquil berencana menginterogasi pemilik serta operator dari klink tersebut. Presiden Ekuador Lenin Moreno menyampaikan belasungkawa atas kebakaran via akun Twitter.

“Pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran sudah ditahan. Kami tidak akan membiarkan orang tak bersalah menjadi korban. Pemerintah berdiri bersama Anda semua!” tegas Moreno.

Wakil Wali Kota Guayaquil Domenica Tabacchi juga turut berduka atas tragedi tersebut. “Saya sangat menyayangkan tragedi yang terjadi hari ini di wilayah pinggiran Guayaquil,” ungkap dia.

“Solidaritas dan dukungan saya sampaikan kepada keluarga dari para korban kebakaran,” lanjut Tabacchi.

(WIL)

‘Anak Didik’ Obama Diprediksi Maju di Pilpres 2020

Julian Castro merupakan salah satu staf Gedung Putih di era Barack Obama. (Foto: AFP)

Texas: Julian Castro, seorang ‘anak didik’ mantan Presiden Barack Obama, diprediksi akan mengumumkan pencalonan dirinya dalam pemilihan umum 2020. Jika ia maju dan menang, maka Castro akan menjadi presiden pertama AS dari etnis Amerika Latin atau Hispanik.

Castro akan menjadi tokoh tertinggi dalam pilpres kompetisi 2020 dari Partai Demokrat, yang juga diyakini akan menyodorkan beberapa kandidat lainnya untuk menghadapi petahana Donald Trump.

Namun Castro, mantan Wali Kota San Antonio, akan menjadi kuda hitam jika beberapa tokoh ternama Demokrat turun tangan. Deretan tokih itu yakni mantan Wapres Joe Biden, senator Elizabeth Warren, Bernie Sanders dan Kamala Harris, atau mungkin juga miliarder Michael Bloomberg.

Tidak hanya itu, Tulsi Gabbard — pemeluk agama Hindu pertama di Kongres AS — juga telah menyatakan siap maju di pilpres 2020 mewakili Demokrat.

Baca: Politikus Hindu AS Siap Tantang Trump di Pilpres 2020

Keahlian pidato Castro, yang diasah sebagai salah satu staf Gedung Putih di bawah arahan Barack Obama, serta karismanya diyakini dapat melontarkan pria 44 tahun itu jajaran tinggi nominasi capres Demokrat.

Seperti dikutip dari laman AFP, Sabtu 12 Januari 2019, Castro juga akan menjadi capres ketiga dari latar belakang Hispanik dalam empat tahun terakhir di AS, setelah senator Ted Cruz dan Marco Rubio pernah bersaing dengan Trump dalam nominasi Partai Republik. 

Majunya Castro juga dapat membantu menghidupkan kembali dukungan dari kalangan Hispanik atau Latino, yang banyak mendukung Hillary Clinton dalam pilpres 2016.

Trump mengalahkan Clinton dengan berbagai janji, termasuk soal membangun tembok besar yang memisahkan AS dengan Meksiko. Isu ini tetap hangat hingga kini, yang juga menjadi penyebab shutdown atau penutupan sebagian institusi pemerintah AS.

(WIL)

FBI Selidiki Hubungan Trump dengan Rusia Sejak 2017

Washington: Bio Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI ternyata telah membuka penyelidikan terhadap Donald Trump, untuk menentukan apakah presiden AS tersebut bekerja untuk Rusia atau tidak. Kabar disampaikan dalam artikel di The New York Times, Jumat 11 Januari 2019.

Mengutip beberapa sumber, NY Times menyebut tnvestigasi ini diluncurkan usai Trump memecat Direktur FBI James Comey pada Mei 2017. Dari sisi intelijen, FBI ingin memastikan apakah Trump, secara sadar atau tidak, bekerja untuk Moskow.

FBI juga, tambah NY Times, ingin mengetahui apakah Trump dapat disebut sebagai ancaman keamanan nasional. 

Investigasi FBI kemudian dikaitkan dengan penyelidikan oleh pengacara khusus Robert Mueller, yang menyelidiki dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum presiden AS pada 2016. NY Times menyebut FBI sudah mencurigai kaitan Trump dengan Rusia sejak masa kampanye pilpres 2016.

Namun disebutkan bahwa FBI menunda investigasi hingga Trump memecat Comey, sosok yang menolak menghentikan penyelidikan terhadap dugaan intervensi Rusia yang kini dipimpin Mueller.

Baca: Lavrov Sebut AS Tidak Punya Bukti Intervensi Rusia dalam Pemilu 2016

Trump telah berulang kali menyebut investigasi Mueller sebagai “perburuan penyihir” yang tidak akan berbuah hasil. Ia juga menilai Mueller berusaha mencoreng legitimasi dari kepemimpinannya.

Meski Trump menegaskan keterkaitannya dengan Rusia dalam pilpres sebagai tuduhan tak berdasar, penyelidikan kasus ini telah menghasilkan beberapa dakwaan, termasuk terhadap mantan pengacara pribadi, ketua kampanye dan penasihat keamanannya.

Mantan pengacara Trump, Michael Cohen, divonis tiga tahun penjara atas berbagai kejahatan, termasuk pelanggaran aturan dana kampanye.

Sementara bekas ketua kampanye Trump, Paul Manafort, didakwa dalam satu kasus yang dilayangkan Mueller dan mengaku bersalah atas kejahatan finansial terkait aktivitasnya di Ukraina sebelum masa kampanye pilpres 2016.

Michael Flynn, mantan penasihat keamanan nasional, juga mengaku bersalah telah berbohong kepada tim investigator mengenai keterkaitannya dengan Moskow.

(WIL)

Politikus Hindu AS Siap Tantang Trump di Pilpres 2020

Washington: Tulsi Gabbard, pemeluk agama Hindu yang terpilih untuk kali pertama di Kongres Amerika Serikat, mengumumkan bahwa dirinya akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden 2020. Ia mengaku siap menjadi penantang petahana Donald Trump.

Gabbard, seorang anggota kongres asal Hawaii yang merupakan pendukung kuat tokoh Partai Demokrat Bernie Sanders, sebelumnya telah terindikasi hendak maju dalam pilpres.

Seorang veteran Perang Irak, Gabbard belum lama ini mengunjungi Iowa dan New Hampshire untuk mencari staf digital dan penulis pidato.

“Saya telah memutuskan akan maju dan membuat pengumuman resmi pekan depan,” ujar Gabbard dalam wawancara bersama media CNN, Jumat 11 Januari 2019 malam waktu setempat.

Beberapa kontroversi menyelimuti Gabbard. Pada 2016, sejumlah tokoh Demokrat khawatir saat Gabbard menemui Trump yang memenangkan pilpres. Dia juga menimbulkan keresahan usai berkunjung secara diam-diam ke Suriah dan bertemu Presiden Bashara al-Assad.

Mengenai kunjungan ke Suriah, Gabbard mengaku hanya ingin menanyakan langsung kepada Assad apakah orang nomor satu Damaskus itu telah melancarkan serangan kimia yang menewaskan puluhan orang di Khan Sheihoun. Serangan di kota tersebut memicu AS menyerang sebuah pangkalan udara Suriah.

Meski dikritik, Gabbard mengaku tidak menyesal pernah pergi ke Suriah. Dia menegaskan, bertemu musuh itu merupakan hal penting jika ingin “serius mengejar solusi damai.”

Wanita 37 tahun itu adalah tokoh ternama Demokrat yang lebih mendukung Sanders ketimbang Hillary Clionton pada 2016. Dukungannya kepada Sanders ditunjukkan dengan mengundurkan diri dari jabatan wakil ketua Komite Nasional Demokrat, karena saat itu yang menjadi capres adalah Clinton.

Ditanya tahun lalu mengenai apakah dirinya akan maju jika Sanders juga mencalonkan diri, Gabbard menyebut Sanders adalah teman. “Saya berpikir bagaimana caranya saya dapat mengabdi secara maksimal untuk negara ini, dan saya mengambil keputusan berdasarkan hal tersebut,” kata Gabbard.

Elizabeth Warren, senator Demokrat untuk Massachusetts, telah mengumumkan akan maju dalam pilpres. Kamala Harris, senator untuk California, juga akan mengumumkan keputusannya mengenai pilpres dalam beberapa pekan ke depan.

Joe Biden, mantan wakil presiden AS, berkukuh belum memutuskan apakah akan maju, meski banyak pihak mengharapkan dirinya untuk ikut dalam kontestasi.

Baca: Joe Biden Klaim Paling Layak Jadi Presiden AS

(WIL)

AS Mulai Proses Penarikan Pasukan dari AS

Salah satu pos militer AS di kota Manbij, Suriah, 26 Desember 2018. (Foto: AFP/DELIL SOULEIMAN)

Washington: Amerika Serikat mengaku sudah memulai proses penarikan pasukan militer dari Suriah. Ini merupakan kelanjutan dari tekad Presiden AS Donald Trump menarik semua personel militer dari negara tersebut.

Dalam sebuah tulisan di Twitter pada Desember tahun lalu, Trump mengklaim telah berhasil mengalahkan kelompok militan Islamic State (ISIS) di Suriah. Namun beberapa waktu berselang, Trump mengubah pernyataannya dan berkata baru akan menarik semua pasukan saat ISIS sudah benar-benar dikalahkan.

“Kami telah memulai proses penarikan dari Suriah,” ucap Kolonel Sean Ryan, juru bicara koalisi pimpinan AS dalam melawan ISIS, seperti disitir dari laman Financial Times, Jumat 11 Januari 2019.

Ryan tidak menyebutkan detail mengenai sudah berapa banyak dari sekitar 2.000 personel militer AS di Suriah utara dan timur yang ditarik. “Kami tidak dapat memaparkan detailnya atas alasan keamanan operasional,” ungkap dia.

Penarikan pasukan dari Suriah memicu kecaman dari sejumlah negara mitra. Pekan ini, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan penasihat keamanan nasional John Bolton memimpin delegasi terpisah ke Timur Tengah. Mereka berdua berusaha meyakinkan para negara mitra di kawasan mengenai kebijakan penarikan Trump.

Kebijakan Trump telah memicu dampak negatif, bahkan sebelum pasukan AS mulai ditarik. Bulan lalu, Pasukan Kurdi yang merupakan mitra AS meminta bantuan kepada Suriah untuk melindungi mereka dari Turki. Selama ini, Turki menganggap pasukan Kurdi di Suriah sebagai musuh.

Pasukan Kurdi khawatir Turki akan terus menyerang jika AS benar-benar sudah pergi dari Suriah. Namun dalam kunjungan ke Ankara belum lama ini, Bolton menegaskan bahwa AS tidak akan menarik pasukannya sebelum memastikan Turki tidak akan menyerang Kurdi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kesal atas pernyataan Bolton.

Sebelumnya, Trump dan Erdogan pernah berbicara via telepon mengenai isu penarikan pasukan. Keduanya menyepakati tidak akan membiarkan Suriah mengalami kekosongan kekuasaan saat nanti AS pergi.

Baca: Trump dan Erdogan Cegah Vakum Kekuasaan di Suriah

(WIL)

Durasi Shutdown AS Menuju Rekor Baru

Washington: Shutdown di Amerika Serikat, atau penutupan beberapa instansi pemerintah, segera memasuki hari ke-22 pada Sabtu 12 Januari 2019. Salah satu shutdown terpanjang dalam sejarah AS ini merupakan buntut perseteruan Presiden Donald Trump dengan Partai Demokrat atas biaya pembangunan tembok perbatasan.

Penolakan Demokrat untuk menyetujui dana USD5,7 miliar atau setara Rp80 triliun yang diajukan Trump untuk tembok di perbatasan AS-Meksiko telah melumpuhkan Washington. Shutdown ini membuat sekitar 800 ribu pegawai federal AS bekerja tanpa dibayar.

Dalam sejarah AS, shutdown terlama terjadi di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton pada periode 1995-1996. Kala itu, shutdown berlangsung 21 hari.

Baca: Trump Ingatkan Shutdown Dapat Berlangsung Selama Mungkin

Trump sempat mengancam akan mendeklarasikan status darurat nasional untuk mengakhiri kebuntuan dengan Demokrat. Namun pada Jumat 11 Januari, ia urung melakukan hal tersebut.

“Saya tidak mau terburu-buru mendeklarasikan (darurat nasional) itu,” ujar Trump di Gedung Putih, seperti dikutip dari laman AFP. Menyebut pendeklarasian status darurat nasional adalah “jalan keluar termudah,” Trump mendesak Kongres AS untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab untuk meloloskan dana Rp80 triliun untuk pembangunan tembok.

“Tapi jika mereka (Kongres AS) tidak bisa melakukan hal itu, baru saya akan mendeklarasikan status darurat nasional. Saya punya hak atas hal tersebut,” ungkap Trump.

Sebelumnya, Trump telah beberapa kali menyebutkan bahwa status darurat nasional sudah di depan mata. Beberapa menit sebelum pernyataan Trump, senator asal Partai Republik Lindsey Graham sempat menuliskan di Twitter, “Pak Presiden, Deklarasikan status darurat nasional. Sekarang.”

Belum diketahui apa yang membuat Trump mengubah atau menunda tekadnya itu. Namun dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih, Trump mengakui bahwa pendeklarasikan status darurat nasional akan berujung pada pertempuran di jalur hukum hingga ke level Mahkamah Agung.

Sejumlah oposisi menilai langkah sepihak dari presiden terkait isu perbatasan dapat dikategorikan sebagai aksi yang melampaui konstitusi negara. Dikhawatirkan jika status darurat nasional diterapkan, maka akan menjadi preseden buruk atas sejumlah kontroversi serupa di masa mendatang.

(WIL)

AS Mulai Tarik Pasukan dari Suriah

Pasukan AS yang berada di Suriah. (Foto: AFP)

Washington: Koalisi militer pimpinan Amerika Serikat (AS) telah memulai menarik pasukannya dari Suriah. Namun, tidak dijelaskan kapan dan berapa pasukan yang mulai keluar dari Suriah.

“Dengan alasan keamanan, kami tidak akan membeberkan jadwal, lokasi dan berapa pasukan kami yang tarik dari Suriah,” kata juru bicara koalisi, Kolonel Sean Ryan, dikutip dari AFP, Jumat 11 Januari 2019.

Observatorium HAM untuk Suriah juga menyatakan bahwa koalisi AS mulai berkurang, terutama di lapangan udara Rmeilan di Provinsi Hasakeh.

“Ini adalah penarikan pasukan AS yang pertama sejak pengumuman Presiden Donald Trump, bulan lalu,” bunyi pernyataan dari organisasi tersebut.

Pada 19 Desember 2018, Trump memerintahkan semua pasukan AS di Suriah untuk mundur. Total pasukan AS di negara yang dikuasai ISIS tersebut berjumlah 2.000 orang.

Baca: Putin Dukung Keputusan Trump Tarik Pasukan dari Suriah

Namun, Trump berjanji akan terlebih dahulu menghancurkan ISIS di Suriah sebelum nantinya menarik seluruh pasukan dari negara tersebut. Sejumlah pakar militer dan keamanan meragukan klaim tersebut, dan juga mengingatkan Trump untuk tidak terburu-buru menarik pasukan AS dari Suriah.

Berbeda dengan AS, Prancis yang selama ini menjadi sekutunya dalam perang melawan ISIS menegaskan tidak akan menarik pasukannya dari Suriah. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Urusan Eropa Nathalie Loiseau.

“Untuk saat ini kami tetap berada di Suriah. Benar bahwa pihak koalisis membuat perkembangan signifikan di Suriah, tetapi pertempuran masih berlanjut dan kami akan melanjutkannya,” tegas Loiseau.

Prancis menempatkan jet tempurnya di Yordania dan artileri di sepanjang perbatasan Suriah dengan Irak. Pasukan ini bagian dari koalisi pimpinan AS dan juga menempatkan pasukan khusus di darat.

(FJR)

Maduro Dilantik, Peru dan Paraguay Putuskan Hubungan Diplomatik

Asuncion: Usai Nicolas Maduro dilantik kembali sebagai Presiden Venezuela, Paraguay memutuskan hubungan diplomatik. Presiden Paraguay Mario Abdo Benitez memerintahkan para diplomatnya segera keluar dari Caracas.

“Tidak adanya kebebasan dan demokrasi di negara tersebut menjadi alasan Paraguay tak menginginkan lagi hubungan diplomatik dengan Venezuela,” kata Benitez, dikutip dari AFP, Jumat 11 Januari 2019.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Peru. Kementerian Luar Negeri Peru menegaskan, pemilihan umum di Venezuela tidak sah. Peru juga telah menarik para diplomatnya di Caracas.

“Maduro dan para pejabat yang terkait dengan pemerintahannya dilarang masuk ke Peru,” sebut pernyataan dari Kemenlu Peru.

Baca: Nicolas Maduro Resmi Dilantik Pimpin Venezuela

Sebelum Maduro dilantik, Organisasi Negara-negara Amerika memilih untuk tidak mengakui legitimasi masa enam tahun jabatan Maduro untuk periode kedua ini. 

Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat John Bolton bahkan menyebut AS tidak akan mengakui pelantikan tidak sah pemimpin diktator Maduro. 

“Kami akan terus meningkatkan tekanan pada rezim yang korupsi, mendukung Majelis Nasional yang demokratis dan menyerukan demokrasi dan kebebasan di Venezuela,” ujar Bolton.

Maduro pertama kali memimpin Venezuela pada 2013 sepeninggal Hugo Chavez yang meninggal karena sakit kanker setelah memerintah selama 14 tahun. 

Sejak menjabat, Maduro banyak menerima kecaman dari dalam dan luar negeri atas tuduhan pelanggaran HAM dan penanganan ekonomi negeri yang tidak baik.

Baca: Kendalikan Hiperinflasi, Venezuela Terbitkan Mata Uang Baru

Venezuela merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia dan memegang kepresidenan OPEC hingga 2025. Namun, ekonomi Venezuela jatuh terperosok sejak 2017 awal dan mengalami inflasi.

Inflasi Venezuela kini mencapai 1,3 juta persen dalam 12 bulan hingga November 2018, menurut sebuah studi dari Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi. AS juga sempat menjatuhkan sanksi yang diklaim Maduro merugikan Venezuela hingga USD20 miliar, tahun lalu.

Krisis ekonomi ini membuat sekitar 2,3 juta warga Venezuela melarikan diri dari negara itu sejak 2015. Bentrokan anti-pemerintah pada 2017 pun menewaskan 125 orang. 

(FJR)

Nicolas Maduro Resmi Dilantik Pimpin Venezuela

Caracas: Nicolas Maduro telah dilantik untuk kembali memimpin Venezuela untuk kedua kalinya, kendati pemungutan suara yang dilakukan Mei pada 2018 dianggap banyak kejanggalan.

Kala itu, Maduro meraup 5,8 juta suara, sementara pesaingnya, Henri Falcon, hanya mendapatkan 1,8 juta suara.

Pelantikannya di Caracas turut dihadiri oleh Presiden Nikaragua Daniel Ortega dan Presiden Bolivia Evo Morales. Namun, pelantikan Maduro diwarnai protes dari pihak oposisi.

“Ada masalah di Venezuela, seperti di negara lain. Tapi kami harus menyelesaikannya tanpa intervensi asing. Venezuela tengah berada di pusat perang yang dipimpin imperialisme Amerika Serikat (AS),” kata Maduro dalam pidatonya, dikutip dari BBC, Jumat 11 Januari 2019.

Baca: Maduro Dinyatakan Menang dalam Pilpres Venezuela

Pelantikan Maduro dilakukan di hadapan Mahkamah Agung di samping Kongres yang mayoritas adalah oposisi telah dilucuti dari kekuasaannya sejak Partai Sosialis hilang kekuasaan pada tahun 2016.

Banyak negara tak setuju dengan terpilihnya Maduro menjadi presiden. Pemungutan suara 2018 lalu dianggap tidak sah.

Maduro pertama kali memimpin Venezuela pada 2013 sepeninggal Hugo Chavez yang meninggal karena sakit kanker setelah memerintah selama 14 tahun. 

Sejak menjabat, Maduro banyak menerima kecaman dari dalam dan luar negeri atas tuduhan pelanggaran HAM dan penanganan ekonomi negeri yang tidak baik.

Baca: Hidupi Keluarga, Pengungsi Venezuela Terjun ke Prostitusi

Venezuela merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia dan memegang kepresidenan OPEC hingga 2025. Namun, ekonomi Venezuela jatuh terperosok sejak 2017 awal dan mengalami inflasi.

Inflasi Venezuela kini mencapai 1,3 juta persen dalam 12 bulan hingga November 2018, menurut sebuah studi dari Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi. AS juga sempat menjatuhkan sanksi yang diklaim Maduro merugikan Venezuela hingga USD20 miliar, tahun lalu.

Krisis ekonomi ini membuat sekitar 2,3 juta warga Venezuela melarikan diri dari negara itu sejak 2015. Bentrokan anti-pemerintah pada 2017 pun menewaskan 125 orang. 

(FJR)

Bahas Anggaran, Trump Tinggalkan Pertemuan dengan Senat

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meninggalkan pertemuan Gedung Putih dengan para pemimpin kongres, pada Rabu 9 Januari atau Kamis 10 Januari waktu Indonesia. Ia berkilah bahwa diskusi mencari jalan untuk membuka kembali pemerintah yang ditutup atau shutdown sebagai ‘langkah buang waktu.’

Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer mengatakan kepada wartawan, Trump mengakhiri pertemuan tertutup di Situation Room setelah Ketua DPR Nancy Pelosi, mengatakan tidak akan setuju mendanai tembok perbatasan.

“Dia (Trump) segera bangkit dan berkata kita tidak perlu membicarakan apa pun, dan dia berjalan keluar,” kata Schumer, seperti dinukil dari kantor berita UPI, Kamis, 10 Januari 2019.

Pelosi mengatakan, pertemuan itu tidak berlangsung lama. Trump juga membenarkan bahwa dia minggat dari pertemuan itu, yang juga dihadiri para pemimpin Republik.

“Baru saja meninggalkan pertemuan dengan Chuck dan Nancy, membuang-buang waktu saja. Saya bertanya apa yang akan terjadi dalam 30 hari jika saya dengan cepat membuka pemerintahan, apakah Anda akan menyetujui keamanan perbatasan yang mencakup tembok baja? Nancy berkata, TIDAK. Saya mengucapkan selamat tinggal, tidak ada yang hasilnya!” dia menulis tweet.

Schumer menggambarkan tindakan Trump sebagai “temper tantrum” (ledakan amarah) dan “tidak pantas menjadi presiden.”

Wakil Presiden Mike Pence berkata kepada wartawan bahwa Trump terbuka terhadap saran Partai Demokrat bahwa mereka membuka kembali pemerintah sebelum perundingan berlanjut tentang pendanaan tembok perbatasan. Dia katakan, presiden meninggalkan pertemuan ketika Pelosi tidak berjanji untuk menyetujui pendanaan tembok setelah pemerintah dibuka kembali.

“Ketika dia (Pelosi) mengatakan ‘tidak’, presiden bilang ‘selamat tinggal,'” kata Pence.

Pemimpin Dewan dari Partai Republik Kevin McCarthy mengatakan pihak Partai Demokrat berargumentasi selama diskusi. Dikatakan bahwa Pelosi mendebat apakah benar-benar terjadi krisis di perbatasan.

Pertemuan itu terjadi setelah Trump, Wakil Presiden Mike Pence, dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen makan siang di Capitol bersama Senat Republik. Trump diperkirakan akan menopang dukungan dari anggota partainya sebelum kembali ke Gedung Putih untuk pertemuan bipartisan.

Sebelumnya di hari itu, Trump berbicara tentang penutupan dan perebutan dana untuk tembok perbatasan selama penandatanganan RUU perdagangan manusia.

Dia mengaku kepada wartawan bahwa dia masih mempertimbangkan untuk mendeklarasikan keadaan darurat nasional sehingga dia dapat membangun tembok tanpa dukungan kongres.

“Saya pikir kami mungkin akan membuat kesepakatan, dan jika tidak, kami mungkin menempuh jalur itu,” kata Trump, seraya menambahkan bahwa ia memiliki ‘hak mutlak’ untuk melakukannya.

Pence dan Nielsen, yang keduanya menghadiri pertemuan Gedung Putih sore itu, keduanya menggambarkan perbatasan selatan sebagai krisis.

Kebuntuan berpusat di sekitar dana USD5,7 miliar di mana Trump ingin mendanai tembok fisik di sepanjang perbatasan AS-Meksiko. DPR dan Senat mengesahkan RUU pendanaan sementara tanpa dana tembok yang dia incar pada 21 Desember, tetapi presiden menolak menandatangani undang-undang tersebut.

DPR yang baru dikontrol Partai Demokrat menolak menambahkan dana ke dalam undang-undang. Sementara penutupan layanan pemerintahan menyebabkan 800.000 pegawai federal cuti atau bekerja tanpa bayaran.

Trump membahas sengketa pendanaan, Selasa malam, di pidato pertamanya dari Oval Office. Dia katakan mengeluarkan proposal yang mencakup permintaan teknologi untuk mengenali berbagai jenis barang selundupan, termasuk obat-obatan terlarang dan senjata, di perbatasan, lebih banyak agen dan hakim untuk mengajukan permintaan migrasi yang sah, bantuan kemanusiaan, dan dukungan medis.

Pelosi, yang, bersama Schumer, memberikan bantahan terhadap pidato Trump Selasa malam, mengatakan pada Rabu bahwa penutupan pemerintah mengancam layanan yang dibutuhkan oleh warga Amerika.

Tenggat waktu lewat tengah malam Selasa bagi pekerja federal untuk dibayar pekan depan, yang berarti pekerja pemerintah yang terkena dampak akan kehilangan gaji pertama mereka sejak penutupan. Paling cepat mereka baru bisa dibayar pada 26 Januari.

(FJR)

Trump Minta ‘Krisis’ Perbatasan Diakhiri

Presiden AS Donald Trump. (Foto: AFP)

Washington: Presiden Donald Trump meminta pendanaan untuk membangun tembok besar di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko demi menghentikan “berkembangnya krisis kemanusiaan dan keamanan.” Pernyataan disampaikan Trump dalam pidato berskala nasional yang disiarkan sejumlah saluran televisi utama AS, Selasa 8 Januari 2019.

Dalam pidato berdurasi sekitar delapan menit pada Selasa malam, Trump berkata: “Ini adalah krisis kemanusiaan, krisis hati dan krisis jiwa.”

“Pemerintahan federal masih ditutup (sebagian) karena satu alasan. Hanya ada satu alasan: karena Demokrat tidak mau mendanai keamanan perbatasan,” sambung dia, seperti dikutip dari laman BBC.

Trump menginginkan USD5,7 miliar atau setara Rp80 triliun untuk membangun tembok besar di perbatasan AS-Meksiko. Tembok ini merupakan salah satu janji kampanye Trump, namun Demokrat menolak mendanainya.

Baca: Trump Ingatkan Shutdown Dapat Berlangsung Selama Mungkin

Shutdown atau penutupan sebagian institusi AS akibat masalah tembok ini menjadi yang kedua terpanjang dalam sejarah Negeri Paman Sam. Shutdown telah membuat ribuan pegawai pemerintah AS bekerja tanpa dibayar.

Berencana menambah tekanan terhadap Demokrat, Trump berencana menggalang dukungan dari para senator Republik di Capitol Hill pada Rabu 9 Januari, dan akan bertolak ke perbatasan satu hari setelahnya.

Merespons pidato Trump di televisi, juru bicara Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi dan pemimpin minoritas Senat Chuck Schumer — keduanya dari Demokrat — mendesak presiden untuk segera mengakhiri shutdown.

Schumer menuduh Trump berusaha “memimpin negeri dengan ledakan amarah” dan membuat seolah-olah ada krisis di AS. “Presiden Trump lebih memilih menggunakan rasa takut, bukan fakta. Perpecahan, bukan persatuan,” ujar senator New York tersebut.

“Simbol dari Amerika itu Patung Liberty, bukan tembok setinggi 9 meter,” lanjut Schumer.

(WIL)

Seekor Singa Bunuh Pekerja di Penangkaran Hewan AS

Seekor singa berada di sebuah kebun binatang di Albania. (Foto: AFP/GENT SHKULLAKU)

Burlington: Seekor singa menyerang dan membunuh seorang perempuan muda yang baru saja bekerja di sebuah pusat penangkaran hewan di Amerika Serikat. Alexandra Black, 22, diketahui baru bekerja 10 hari sebagai pegawai magang di sebuah fasilitas di Burlington, North Carolina.

“The Conservators Centre terpukul dengan hilangnya seorang pegawai kami,” ujar keterangan resmi tempat korban bekerja, seperti disitir dari kantor berita AFP, Senin 31 Desember 2018.

“Meski tim profesional dan terlatih ada di lokasi dan menjalani prosedur pembersihan rutin, salah satu singa berhasil meninggalkan area tertutup dan memasuki ruang tempat sejumlah staf berada. Satu orang tewas diserang,” lanjutnya.

Pihak fasilitas belum mengetahui bagaimana singa itu bisa meninggalkan area tertutup. Singa tersebut ditembak mati agar jasad Black dapat diambil petugas.

Black, lulusan Universitas Indiana, telah bekerja sepekan lebih di sebuah fasilitas yang merawat 21 spesies hewan. Media CBS News mengidentifikasi singa jantan itu sebagai “Matthai,” satu dari 14 spesies singa di penangkaran tersebut.

“Matthai lebih pemalu dibandingkan Calvin, Katrina dan Savik saat melihat pengunjung. Namun dia adalah singa yang antusias terhadap perhatian dari orang-orang yang dikenalnya,” tulis keterangan soal Matthai di situs Conservators Centre.

Conservators Centre didirikan pada 1991 di Burlington, berlokasi sekitar 80 kilometer dari Raleigh. Dalam situsnya, pusat penangkaran itu dibuka untuk publik pada 2007 dan dikunjungi lebih dari 16 ribu orang pada setiap tahunnya.

Sebanyak 14 singa dan harimau dimasukkan ke fasilitas itu untuk membantu Departemen Pertanian AS dalam merawat sejumlah hewan yang hidup di bawah “kondisi memprihatinkan.”

(WIL)

Pemindahan Kedubes Brasil ke Yerusalem Hanya Soal Waktu

Presiden Brasil Jail Bolsonaro (kiri) dan PM Israel Benjamin Netanyahu. (Foto: AFP)

Tel Aviv: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa keputusan Brasil untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem pasti dilaksanakan dan tinggal menunggu waktu yang tepat.

Pemindahan kedubes ini pertama kali diutarakan oleh Presiden terpilih Brasil, Jail Bolsonaro, pada November lalu. 

“Bolsonaro telah mengatakan kepada saya bahwa hanya masalah waktu untuk memindahkan kedubes ke Yerusalem,” kata Netanyahu, dikutip dari AFP, Senin 31 Desember 2018.

“Kami sangat mementingkan Brasil. Negara itu merupakan salah satu negara penting di Amerika Latin,” ujar Netanyahu lagi.

Baca: Liga Arab Minta Brasil Tak Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

Hal ini dikatakan Netanyahu kepada Bolsonaro di Rio de Janeiro, kemarin. Netanyahu merupakan PM pertama Israel yang mengunjungi Brasil. Tak hanya itu, Netanyahu juga mengundang para pejabat Brasil untuk mengunjungi Isarel, yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Maret 2019.

Membalas ucapan Netanyahu, Bolsonaro mengatakan bahwa Brasil membutuhkan sosok mitra dan sekutu yang baik, nseperti Israel dan Netanyahu. 

Jika Bolsonaro menindaklanjuti janjinya, Brasil akan menjadi negara ketiga yang memiliki kedubes di Yerusalem setelah Amerika Serikat dan Guatemala. Paraguay rencananya juga akan memindahkan kedubes ke Yerusalem.

Namun, langkah Bolsonaro ditentang sejumlah warga Brasil. Mereka mengatakan, hal itu akan merusak hubungan Brasil dengan negara-negara Muslim. 

(WIL)

Merespons Korut, Trump Mengaku Ingin Bertemu Kim Jong-un

Presiden AS Donald Trump di Irak, 26 Desember 2019. (Foto: AFP/SAUL LOEB)

Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku ingin kembali bertemu Kim Jong-un, satu hari usai pemimpin Korea Utara itu mengingatkan bahwa Pyongyang dapat mengambil “jalan dan pendekatan baru” terhadap urusan nuklir jika sanksi ekonomi dari Washington terus berlaku.

“Saya juga ingin bertemu lagi dengan KEtua Kim yang menyadari dengan baik bahwa Korut memiliki potensi ekonomi yang luar biasa!” tulis Trump di akun Twitter, seperti dikutip dari laman AFP, Selasa 2 Januari 2019.

Trump mengeluarkan pernyataan tersebut usai melihat laporan berita mengenai pidato tahun baru Kim. Dalam pidato itu, Kim menyatakan tidak akan lagi membuat atau menguji coba senjata nuklir.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi di Singapura pada Juni tahun lalu, Trump dan Kim menandatangani perjanjian mengenai tekad menerapkan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Namun perjanjian itu bersifat samar dan tidak memaparkan banyak detail.

Sejak perjanjian ditandatangani, kelanjutan dari denuklirisasi masih terhambat meski Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berusaha keras menindaklanjuti KTT Singapura. Korut menginginkan AS terlebih dahulu meringankan sanksi ekonomi yang telah dijatuhkan atas program nuklir dan misil balistik.

Kim, dalam pidato tahun barunya, mengatakan jika AS melanjutkan sanksi, maka “kami akan mencari jalan baru untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan negara.”

Dia menambahkan siap bertemu Trump kapan pun juga, dan akan berusaha mengejar “sebuah solusi yang akan diterima komunitas internasional.”

(WIL)

Keluarga Paul Whelan Bantah Tuduhan Mata-Mata

Michigan: Saudara laki-laki dari Paul Whelan, warga negara Amerika Serikat yang ditangkap pada Jumat lalu karena dituduh memata-matai di Rusia, angkat bicara. Ia mengatakan kepada BBC News bahwa saudaranya tidak bersalah dan berada di Moskow hanya untuk menghadiri pernikahan.

Keluarga dari Paul Whelan, 48, mengetahui penangkapan oleh Rusia pada Senin 31 Desember dari laporan berita. Keluarga sempat khawatir karena Paul Whelan tidak memberi kabar selama berhari-hari.

David Whelan, saudara kembar Paul, meyakini bahwa saudara kandungnya itu melanggar hukum. Badan keamanan Rusia, FSB, mengatakan Paul “tertangkap sebagai mata-mata” di Moskow.

Lelaki asal Michigan itu didakwa dengan kejahatan spionase, di mana ia bisa dihukum setidaknya 10 tahun penjara. Kementerian Luar Negeri AS sudah meminta akses konsuler setelah diberitahukan oleh otoritas Rusia mengenai penahanan tersebut.

Skandal mata-mata merebak antara Rusia dan AS secara berkala sejak Perang Dingin. Sementara tindakan Rusia terhadap Ukraina pada 2014, dan tuduhan campur tangan Negeri Beruang Merah dalam pemilihan presiden Washington dua tahun setelahnya, telah membuat hubungan dua negara memburuk.

Baca: Rusia Tahan Warga AS Terkait Aksi Mata-mata

Apa Urusan Paul Whelan di Rusia?

FSB mengatakan dia ditahan “atas aksi spionase,” yang menyiratkan bahwa Whelan tertangkap basah. Dalam sebuah pernyataan David Whelan, keluarganya mengatakan bahwa bukan sifat Paul untuk tidak memberi kabar, bahkan ketika bepergian.

Berbicara kepada BBC News pada Selasa, 1 Desember 2019 David Whelan mengatakan saudaranya tiba di Rusia pada 22 Desember dan dijadwalkan pulang pada 6 Januari. Dia menghadiri pernikahan sesama mantan Marinir dengan warga negara Rusia. Paul juga berencana mengunjungi kota St Petersburg selama kunjungannya itu.

Paul Whelan, kata saudaranya, sering mengunjungi Rusia untuk urusan bisnis dan hiburan sejak 2007. Selain pernah berada di jajaran militer AS, Paul sempat bekerja di bidang penegakan hukum.

Ketika ditanya mengapa kira-kira Paul dapat menarik perhatian FSB, David Whelan bersikeras tidak tahu.

“Saya tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang dengan latar belakang penegakan hukum dan juga mantan Marinir AS, yang sekarang bekerja di perusahaan keamanan dan sadar akan risiko perjalanan, bisa melanggar hukum, apalagi yang terkait dengan spionase,” katanya.

(WIL)

Presiden Baru Brasil Sebut Negaranya Bebas dari Sosialisme

Brasilia: Jair Bolsonaro mengumumkan “bebasnya Brasil dari sosialisme dan nilai-nilai yang berubah”. Ini disampaikannya usai dilantik sebagai Presiden ke-42 Brasil.

Seruannya disambut kerumunan lebih dari 100.000 warga. Banyak yang yakin tokoh populis sayap kanan itu dapat menyelamatkan negara mereka yang bermasalah dari korupsi akut, meningkatnya kejahatan dengan kekerasan, dan kelesuan ekonomi.

Bolsonaro, mantan kapten tentara, dan wakil presidennya, pensiunan jenderal militer Hamilton Mourao, dilantik di Kongres.

Dalam pidato singkat di depan majelis para wakil rakyat, Bolsonaro bersyukur karena telah selamat dari serangan pisau yang nyaris fatal selama kampanye pemilu. Ia mengundang anggota parlemen agar membantu Brasil membebaskan diri dari “korupsi, kriminalitas, dan ekonomi tidak bertanggung jawab dan penaklukan ideologis”.

“Kita memiliki peluang merekonstruksi negara dan menyelamatkan harapan rakyat kita,” katanya, seperti dilansir dari Guardian, Selasa 1 Januari 2019.

Dia juga merujuk janji-janji kampanye seperti membebaskan kepemilikan senjata. “Warga negara yang baik layak atas sarana untuk membela diri,” ucapnya.

Bolsonaro mengandalkan dukungan Kongres untuk memberikan ‘dukungan hukum’ bagi polisi untuk melakukan pekerjaan; dia janjikan impunitas bagi polisi yang membunuh penjahat. “Mereka layak mendapatkannya dan harus dihormati,” tegasnya.

Politikus berusia 63 tahun itu menikmati dukungan dari sektor agribisnis Brasil yang kuat, yang katanya akan memiliki peningkatan efisiensi dengan lebih sedikit birokrasi. Ucapannya membuat para aktivis lingkungan dan aktivis masyarakat adat prihatin dengan rencananya mengurangi perampingan izin lingkungan dan memungkinkan penambangan komersial dan bertani di cagar alam yang dilindungi.

Dia juga menyoroti partai sayap kiri, Partai Buruh yang dia lukiskan sebagai komunis yang bertanggung jawab atas semua penyakit Brasil, dari kejahatan hingga korupsi. “Secara tidak bertanggung jawab membawa kita pada krisis etika, moral, dan ekonomi terburuk dalam sejarah kita,” serunya.

Beberapa menit kemudian, Donald Trump mencuit bahwa Bolsonaro telah memberi “pidato pelantikan yang hebat”, seraya menambahkan: “Amerika Serikat bersama Anda!”

Sebagai mantan kapten militer, Bolsonaro memangku tujuh kali masa jabatan yang tidak istimewa sebagai anggota majelis rendah Brasil, dianggap sebagai tokoh marjinal yang dikenal karena kecamannya terhadap kaum kiri dan LGBT. Dia menggiring gelombang kemarahan atas kekuasaan, dipicu skandal korupsi dan resesi ekonomi, yang dituduhkan Bolsonaro pada partai Buruh sayap kiri yang memerintah Brasil selama 13 tahun.

Lewat kampanye agresif dan sangat terpolarisasi yang memanfaatkan media sosial dengan piawai, Bolsonaro memusatkan serangan pada mantan presiden kiri Luiz Inacio Lula da Silva. Lula, saat ini menjalani hukuman penjara karena korupsi, dan penggantinya Dilma Rousseff, dimakzulkan pada 2016 karena melanggar aturan anggaran.

Kemenangan pemilu Bolsonaro menandai haluan dramatis ke kanan bagi Brasil, yang 1964-1985 diperintah kediktatoran militer. Presiden baru ini telah menyatakan dukungan untuk itu.

Pelantikan berlangsung di bawah pengamanan paling ketat yang tampak dalam beberapa dekade. Kerumunan pendukung melewati tiga pos pemeriksaan, termasuk detektor logam. Pemerintah baru mengatakan 115.000 orang hadir, jauh lebih sedikit dari yang diperkirakan setengah juta. Ketika suporter bernyanyi, petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air untuk mengurangi panas yang lembab.

“Dia adalah orang yang akan membangunkan negara ini,” kata Francisco Siqueira, 64, pensiunan letnan tentara yang mengorganisir parade pengendara sepeda motor pro-Bolsonaro. “Orang Brasil akan bangga ketika mereka bepergian ke luar negeri,” cetusnya.

Tetapi demi memenuhi janji-janji kampanye radikal dan mengembalikan Brasil ke pertumbuhan ekonomi akan membutuhkan kesepakatan dengan Kongres yang melulu bekerja demi uang, kata para analis — sesuatu yang Bolsonaro bersumpah tidak akan dia lakukan.

Secara tradisional presiden Brasil akan menawarkan posisi menteri kepada anggota partai koalisi dengan imbalan dukungan — ada lebih dari 30 partai di Kongres, tidak ada yang menjadi mayoritas. “Begitulah permainan itu digulirkan,” kata David Fleischer, profesor ilmu politik emeritus di Universitas Brasilia dan pengamat veteran politik Brasil.

Saat ini, Bolsonaro mengayun gelombang antusiasme dari warga Brasil konservatif yang mengidentifikasi janjinya untuk mengembalikan negara mereka ke masa lalu tradisional.  Dalam sebuah jajak pendapat yang diterbitkan Selasa, 65 persen warga Brasil mengatakan mereka berharap pemerintah “baik atau hebat”.

Dalam pidato kedua yang disampaikan dari kantor pusat kepresidenan setelah menerima mandat kepresidenan dari Presiden Temer yang akan meletakkan jabatan, Bolsonaro berkata bahwa warga Brasil sekarang dapat “memimpikan kehidupan yang lebih baik”.

“Kita akan membangun kembali ketertiban di negara ini,” katanya.

(FJR)

Halau Imigran Meksiko, AS Gunakan Gas Air Mata

Sekelompok imigran bersiap menyeberangi perbatasan dari Tijuana ke San Diego, AS, pada malam pergantian tahun, 31 Desember 2018. (Foto: AFP/GUILLERMO ARIAS)

San Diego: Otoritas perbatasan Amerika Serikat menembakkan gas air mata ke arah Meksiko pada Senin 31 Desember di malam pergantian tahun untuk menghalau sekitar 150 imigran yang berupaya melintasi perbatasan secara ilegal ke San Diego.

Dinas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) mengatakan bahwa penggunaan gas air mata tidak ditujukan kepada mereka yang nekat memanjat pagar, tetapi pada orang-orang yang melemparkan batu dari arah selatan perbatasan.

“Langkah ini berhasil membuat para pelempar batu berlarian dari area tersebut,” kata CBP dalam sebuah pernyataan, seperti dinukil dari media ABC News, Selasa 1 Januari 2019.

Seorang juru bicara Keamanan Dalam Negeri AS menggambarkan kelompok imigran yang berusaha menyeberang secara ilegal itu sebagai “gerombolan beringas.”

Banyak anak-anak di antara kelompok imigran tersebut. Petugas mengaku melihat beberapa dari mereka menggendong “anak-anak balita sembari memanjat kawat berduri.”

Patroli Perbatasan juga menggunakan senjata asap dan semprotan merica kepada para migran. Dua puluh lima imigran ditangkap, termasuk dua remaja yang berupaya menyeberang. Mereka semua tidak terluka.

Baca: Trump Minta Imigran di Perbatasan Tinggal di Meksiko

“Agen-agen kami mengamati ada beberapa orang yang melemparkan batu. Mereka tampaknya telah mempersiapkan diri (dari gas air mata) dengan mengoleskan pelembap ke wajah,” ujar Rodney Scott, kepala agen patroli sektor Patroli Perbatasan AS di San Diego.

“Beberapa penangkapan dilakukan, semuanya individu dari Amerika tengah. Tidak ada cedera yang diderita, baik oleh agen maupun individu yang ditangkap,” lanjutnya.

Meskipun CBP melarang agen untuk tidak menggunakan gas air mata pada wanita hamil dan anak-anak, beberapa dari kategori rentan itu berada di antara kelompok imigran di perbatasan San Diego.

Patroli Perbatasan telah menangkap 42 imigran pada November lalu, tetapi tidak melayangkan dakwaan pidana.

Para imigran yang ditangkap dalam insiden terbaru juga berpotensi dideportasi, tetapi juga akan diberi kesempatan untuk mengajukan suaka.

(WIL)

Setelah Brasil, Honduras Akan Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez dan PM Israel Benjamin Netanyahu. (Foto: Jerusalem Post)

Tegucigalpa: Honduras segera mengikuti jejak Amerika Serikat (AS) dan Brasil untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. 

Hal ini telah disepakati oleh Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di sela-sela pelantikan presiden Brasil yang baru.

“Mereka sepakat untuk mengejar rencana kerja sama termasuk keputusan untuk membuka kedutaan besar di Yerusalem,” kata pejabat Gedung Putih, dikutip dari AFP, Rabu 2 Januari 2018.

Baca: Guatemala akan Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

Keputusan Honduras ini tentu terkait dengan ancaman AS yang akan memotong bantuan ke Honduras. Terlebih kini, banyak warga Honduras bermigrasi ke AS melewati Meksiko.

“Pembicaraan antara saya dengan Israel dan AS merupakan aliansi politik yang sangat penting,” ucap Hernandez.

Sebelum Honduras, Guatemala telah terlebih dahulu memastikan akan memindahkan kedubesnya ke Yerusalem usai AS meresmikan gedung baru di sana.

Baca: Presiden Baru Brasil Ingin Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

Usai Guatemala, Paraguay pun bergabung, tak terkecuali Brasil. Presiden baru Brasil, Jail Bolsonaro menegaskan bahwa pemindahan kedubes dari Tel Aviv ke Yerusalem hanya tinggal menunggu waktu. 

(WIL)

Jatuh ke Kandang Badak, Bocah Dilarikan ke RS Florida

Seekor badak di sebuah kandang di Chad. (Foto: AFP/STEFAN HEUNIS)

Florida: Bocah berumur dua tahun jatuh ke kandang badak di sebuah kebun binatang di Melbourne, Florida, Amerika Serikat, Selasa 1 Januari 2019. Ia kemudian diterbangkan ke sebuah rumah sakit di Orlando karena mengalami luka-luka.

Sekitar tengah hari, anak yang tidak diidentifikasi itu diterbangkan ke Rumah Sakit Palmer Children’s Hospital. Kantor berita WKMG-TV melaporkan anak itu terluka usai sempat mengalami kontak dengan seekor badak.

Ibu dari korban juga dibawa ke sebuah rumah sakit berbeda di Orlando. WESH-TV menyebut sang ibu mengalami luka di bagian tangan saat berusaha menarik anaknya dari dalam kandang badak di Kebun Binatang Brevard Zoo.

Ayah korban datang dan menyelamatkan mereka mereka. Ia mengatakan anaknya dalam “kondisi baik” dan istrinya juga sudah boleh pulang dari rumah sakit.

“Menurut para saksi mata, bocah itu terjatuh saat dirinya sedang bersama beberapa pemandu. Bagian moncong dari salah satu badak mengenai bocah tersebut,” ujar juru bicara kebun binatang Elliot Zirulnik dalam email ke WKMG-TV, seperti dilansir dari laman UPI. Moncong badak terletak di bawah cula di dekat mulut.

Brevard Zoo menempatkan badak di sebuah lapangan luas dengan tiga kuda zebra. Para pengunjung dapat mendekati langsung hewan ini lewat paket wisata Expedition Africa.

Expedition Africa mulai dibuka pada 2003, sembilan tahun usai kebun binatang tersebut dibuka. Brevard Zoo menarik lebih dari 400 ribu pengunjung pada setiap tahunnya.

(WIL)

Indonesia Resmi Memulai Tugas di DK PBB

New York: Indonesia resmi menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).  Indonesia resmi bertugas di DK PBB dengan pemancangan bendera di markas PBB, New York, Rabu, 2 Januari 2018 waktu Amerika Serikat (AS).

Indonesia akan menjalani peran sebagai anggota tidak tetap DK PBB selama dua tahun, mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020.

“Besarnya dukungan tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang penting dalam menjaga perdamaian dunia”, kata Wakil Tetap RI di PBB, Duta Besar Dian Triansyah Djani, usai menancapkan bendera merah-putih di markas besar PBB, seperti dikutip dari VOA Indonesia, Kamis, 3 Januari 2019.

Selain Indonesia, ada empat negara anggota PBB lainnya yang juga memulai keanggotaan DK PBB di periode yang sama. Negara-negara tersebut adalah Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika dan Jerman.

Menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB bukanlah hal baru baru Indonesia. Sebelumnya Indonesia pernah menduduki posisi ini pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Empat prioritas Indonesia

Pada saat pemilihan anggota DK PBB oleh seluruh negara anggota PBB Juni 2018 lalu, Indonesia mendapat dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB.

Sebagai anggota DK PBB, Indonesia akan menjadi bagian dari “proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat Piagam PBB”.

Baca juga: Empat Prioritas Indonesia di DK PBB.

Ada empat prioritas yang disebutkan Menlu Retno Marsudi untuk Indonesia berdiri di DK PBB menggantikan Kazakhstan yang habis masa keanggotaan tidak tetapnya pada 31 Desember 2018 nanti.

“Pertama, memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global dengan meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB, termasuk peran perempuan,” ungkapnya.

Selanjutnya, Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian, dengan menambah personel perempuan.

“Kedua, Indonesia akan mensinergikan organisasi kawasan dengan DK PBB dalam menjaga perdamaian untuk menghadapi tantangan radikalisme dan terorisme dan Indonesia akan mendorong terbentuknya global comperehensive approach untuk menangkal terorime,” ucapnya.

Ketiga, lanjutnya, Indonesia akan mendorong kemitraan global dan mensinergikan semua organisasi untuk pembangunan berkelanjutan dengan keamanan dan stabilitas.

“Yang utama, Palestina tetap menjadi prioritas Indonesia di DK PBB dan kami akan mengajak semua anggota DK PBB untuk menghadapi tantangan global,” ungkapnya pada Juni lalu.

Presiden DK PBB

Untuk melaksanakan berbagai perannya, sejak 1 Januari 2019, Duta Besar Dian Triansyah Djani telah diberikan tanggung jawab sebagai Ketua Komite Resolusi DK PBB 1540 mengenai senjata pemusnah massa dan Komite Sanksi terkait dengan terorisme seperti Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1267.

Di samping itu Indonesia juga akan mengetuai Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1988. Indonesia juga akan menjadi Wakil Ketua Komite Sanksi untuk Sudan Selatan dan Komite Sanksi mengenai Irak.

Baca juga: Keuntungan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB.

Berdasarkan situs PBB, un.org, Indonesia juga akan menjabat posisi Presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei 2019.

“Jabatan presiden DK dipegang oleh masing-masing anggota secara bergantian, selama satu bulan, dengan urutan berdasarkan alfabet nama negara,” tulis keterangan di situs tersebut.

DK PBB memiliki lima anggota tetap (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Tiongkok, Rusia) dan 10 anggota yang dipilih majelis untuk masa jabatan dua tahun. Lima negara dipilih sebagai anggota tidak tetap setiap tahun.

 
 

(FJR)

Trump Klaim Pecat Mantan Menhan James Mattis

Presiden AS Donald Trump dan mantan Menteri Pertahanan AS James Mattis. (Foto: AFP)

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim dirinya lah yang memecat James Mattis, mantan menteri pertahanan. Ia juga melontarkan kritikan kepada pria yang dijuluki ‘Mad Dog’ itu.

Trump mengaku tak puas dengan performa Mattis selama menjabat sebagai menhan, terutama untuk krisis Afghanistan. Trump juga memecat Mattis meski surat pengunduran diri telah terlebih dahulu sampai ke meja kerjanya pada 20 Desember 2018

“Apa yang sudah dia (Mattis) lakukan bagi saya? Lihat saya hasil kerjanya di Afghanistan,” kata Trump, dikutip dari AFP, Kamis 3 Januari 2019.

“Bahwa benar jika Barack Obama pernah memecatnya, maka saya pun memecat dia,” lanjut Trump.

Baca: Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mundur

Mattis, seorang mantan jenderal marinir, pernah menjabat sebagai Kepala Komando Pusat saat Obama menjadi Presiden As. Ia dipecat pada 2013 karena pandangannya terlalu keras terhadap Iran.

Sebelum menyindir Mattis, Trump pernah memuji Mattis sebagai sosok yang tegas. Saat ini, posisi Mattis digantikan oleh Patrick Shanahan yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menhan.

Pengunduran diri Mattis terjadi usai Trump mendeklarasikan kemenangan AS atas Islamic State (ISIS) di Suriah. Trump juga mengumumkan rencana penarikan pasukan AS dari negara tersebut.

Meski demikian, Mattis tidak menjelaskan rinci mengenai posisinya yang tidak setuju terkait penarikan pasukan AS dari Suriah, seperti yang diinginkan Trump.

Namun, secara tegas dia mengatakan kekuatan AS sebagian bergantung pada sekutu di seluruh dunia.

(FJR)

Ilhan Omar Jadi Perempuan Berjilbab Pertama di Kongres AS

Ilhan Omar, menjadi perempuan pertama yang menggunakan jilbab untuk masuk di kursi Kongres AS. (Foto: AFP).

Washington: Ilhan Omar akan menjadi perempuan pertama yang mengenakan jilbab duduk di kursi Kongres Amerika Serikat (AS). Partai Demokrat tempat Omar bernaung, akan mengubah aturan pelarangan penggunaan jilbab di Kongres AS.

Partai Demokrat akan mengambil alih kendali Kongres AS pada Kamis 3 Januari 2019. Isu pertama yang dibahas adalah tata cara pemerintahan di Kongres Salah satu aturan itu termasuk mengubah larangan penutup kepala menjadi satu yang mengecualikan hanya hiasan kepala non-agama.

Seperti dilansir Independent, Kamis, 3 Januari 2018, sampai sekarang, aturan tentang penutup kepala memungkinkan Omar mengenakan jilbabnya di dalam gedung Capitol, tetapi tidak didalam forum Kongres. Perubahan aturan akan memungkinkan Omar mengenakan jilbab, sebuah praktik sesuai agamanya, ketika berada di dalam Kongres untuk memilih atau berpidato

Legislator keturunan Somalia-Amerika ini terang-terangan tentang keinginannya untuk mengenakan jilbab, saat mewakili distriknya di Kongres.

“Tidak ada yang menaruh syal di kepalaku selain aku. Itu pilihan saya,-yang dilindungi oleh amandemen pertama. Dan ini bukan larangan terakhir yang akan saya coba angkat,” ujar Omar dalam sebuah Twitt setelah ia memenangkan pemilihan pada bulan November.

Biasanya, partai mayoritas mengusulkan seperangkat aturan yang akan mengatur Kongres. Calon Ketua Kongres, Nancy Pelosi dan Ketua Komite Aturan Kongres, Jim McGovern, keduanya mendukung permintaan Omar dan memasukkannya ke dalam aturan yang dikemas oleh partai yang dirilis pada Selasa malam.

Sebelumnya, penggunaan topi atau penutup kepala dalam bentuk apa pun dilarang di dalam ruangan rapat Kongres mulai tahun 1837. Aturan itu terus bertahan hingga saat ini.

(FJR)

Trump: Saya Bisa Jadi Paling Populer di Eropa

Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa dia bisa menjadi ‘orang paling populer di Eropa’ dan dapat ‘mencalonkan diri untuk jabatan penting di Eropa jika dia mau.

Komentar dari Gedung Putih itu menyusul sebuah opini yang ditulis Senator terpilih Partai Republik dari Utah, Mitt Romney, yang mencatat bahwa presiden ‘tidak patut menjabat.’ Dalam artikel itu, kandidat presiden dari Partai Republik 2012 tersebut menyoroti peringkat kepuasan atas Trump yang rendah terhadap peringkat Trump di seluruh Eropa.

“Dalam jajak pendapat Pusat Penelitian Pew 2016, 84 persen orang di Jerman, Inggris, Prancis, Kanada, dan Swedia percaya presiden Amerika akan” melakukan hal yang benar dalam urusan dunia,” tulis Romney.

“Satu tahun kemudian, jumlah itu turun menjadi 16 persen,” sentilnya, seperti dikutip dari Independent, Kamis 3 Januari 2019.

Trump membantah kekhawatiran Romney tentang citra publik presiden Amerika di antara negara sekutu. Ia menegaskan bahwa pembayar pajak adalah orang Amerika, bukan orang Eropa, yang memilihnya sebagai presiden.

“Saya tidak dipilih oleh orang Eropa, saya dipilih oleh orang Amerika — oleh pembayar pajak Amerika,” kata Trump tentang jajak pendapat Eropa.

“Hubungan saya, saya akan memberitahu Anda, dengan para pemimpin Eropa sangat baik,” tambahnya.

Sejumlah pemimpin di seluruh Eropa, termasuk Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berselisih dengan Trump mengenai beragam masalah mulai dari imigrasi hingga perubahan iklim.

Namun, Trump menjelaskan bahwa dia yakin retorika populisnya akan semakin baik di Eropa.

“Saya bisa menjadi orang paling populer di Eropa,” kata Trump. “Saya bisa – saya bisa mencalonkan diri untuk jabatan apa pun jika saya mau. Tapi saya tidak mau. Saya ingin orang memperlakukan kita dengan adil, dan mereka tidak.”

“Saya seharusnya tidak populer di Eropa,” katanya. “Saya ingin Eropa membayar (iuran). Saya tidak peduli tentang Eropa”.

Dia menambahkan: “Ketika suatu negara mengirim 200 tentara ke Irak, atau 100 tentara dari satu negara besar ke Suriah atau Afghanistan, dan kemudian mereka memberi tahu saya ‘Kami mengirimi Anda tentara itu seperseratus dari uang yang mereka ambil keuntungannya.”

(FJR)

Iran Akan Luncurkan Satelit, AS Ancam Sanksi

Menlu AS Mike Pompeo. (Foto: AFP)

Washington: Amerika Serikat (AS) memperingatkan Iran tentang konsekuensi yang berat jika tetap meluncurkan tiga satelit. Menurut AS, satelit ini memiliki kekuatan yang hampir sama dengan rudal balistik.

“AS tidak akan tinggal diam dan tidak akan hanya menyaksikan langkah berbahaya yang mengancam stabilitas dan keamanan internasional ini,” kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, dikutip dari AFP, Jumat 4 Januari 2019.

“Kami menyarankan agar Iran mempertimbangkan kembali langkah provokatif ini dan menghentikan semua kegiatan yang berkaitan dengan rudal balistik untuk menghindari isolasi ekonomi,” lanjut dia.

Pompeo menambahkan, peluncuran satelit Iran ini akan menentang Resolusi 2231 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Tahun 2015 yang mengesahkan kesepakatan internasional untuk mengakhiri program nuklir.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif membantah tuduhan Pompeo. Ia menyangkal bahwa peluncuran satelit ini sama sekali tidak melanggar resolusi DK PBB.

“AS berada dalam pelanggaran materi yang sama dan tidak memiliki hak untuk memberikan ultimatum kepada siapa pun di sana,” kata Javad.

Javad menambahkan, satelit-satelit yang akan diluncurkan ini dibangun oleh para ilmuwan hebat dan akan ditempatkan di ketinggian yang berbeda. 

(FJR)